POLA MERUMAHKAN ABRI TAHUN 80 AN PERLU DITIRU OLEH TAPERA

Melihat perkembangan pola merumahkan MBR yang dilakukan pemerintah dengan Program Sejuta Rumah, penulis selalu ingat pola ABRI dalam merumahkan anggotanya di tahun 80 an.  Cara sederhana dan mengena.   Para Prajurit ABRI setiap bulannya dipotong gaji 10 % berdasarkan Kepres no 8 tahun 1977 dimana intinya :

1. Potongan 4,75 % untuk Dana Pensiun

2. Potongan 2% untuk Dana Kesehatan

3. Potongan 3,25 % untuk THTP (Tabungan Hari Tua dan Perumahan).

Potongan gaji 10 %, yang 8 % dikelola Asabri dan yang 2 % dikelola Askes.

Atas dasar tersebut, Pimpinan ABRI saat itu sudah memikirkan bagaiman para Prajurit bisa memiliki rumah setelah pensiun.   Dengan gaji saat itu masih kecil untuk ikuti aturan KPR dimana angsuran maksimum 1/3 Gaji, para Prajurit Gajinya tidak cukup untuk mengangsur KPR.   Oleh sebab itu melalui Asabri, para prajurit dipinjami Uang Muka untuk KPR besarannya sekitar 50 % Harga Rumah.   Dengan ada pinjaman tersebut, 1/3 Gaji Prajurit bisa untuk mengangsur  KPR.   

Penulis ada pengalaman pola tersebut.  Tahun 1990 gaji Penulis sekitar 300 ribu, ikut KPR dimana harga rumah sekitar 13 juta.   Penulis diberi pinjaman uang muka sebesar 6,5 juta, sehingga yang diangsur hanya 6,5 juta dan angsuran tiap bulannya 98 ribu.   Namun namanya pinjaman, harus dikembalikan saat penulis pensiun.   Saat penulis Pensiun, dari potongan gaji 3,25 %, selama 33 tahun masa kerja, akumulasi iur 17 juta, namun penulis hanya terima 10,5 juta karena yang 6,5 juta untuk kembalikan pinjaman.  Pinjaman Uang Muka selama 15 tahun tanpa bunga.   Hal ini sangat menguntungkan Prajurit yang ambil KPR.

Dengan semakin meningkatnya gaji prajurit, sewaktu Penulis sebagai Ketua YKPP tahun 2006 sd 2009, yang menangani KPR untuk prajurit, ternyata Pinjaman Uang Muka tidak 50 % harga rumah, cukup 20 sd 30 % harga rumah.   Bahkan setelah Penulis lengser dari YKPP, mempunyai pemikiran tanpa dibantu pinjaman uang muka, para Prajurit sudah mampu mengangsur bila KPR.

Namun Penulis mempunyai pemikiran lain, bahwa kalau dikelola dengan baik ternyata Para Prajurit yang membayar iur setiap bulan, justru bisa mendapat rumah gratis.  Iuran tiap bulan itulah yang untuk mengangsur KPR.   Ide penulis tuangkan di Majalah Property & Bank pada tahun 2015 dengan judul Rumah Gratis Untuk PNS TNI POLRI.   Tulisan tersebut sampai saat ini masih bisa dibuka di google atau buka ini ,,https://www.propertynbank.com/rumah-gratis-untuk-pns-prajurit-tni-polri/.

Berkaitan dengan tahun 2021 BP Tapera mulai kiprahnya, tidak salahnya pola ABRI tahun 80 an ditiru.   Penulis bukan memaksakan ide untuk memberikan Rumah Gratis untuk Peserta Tapera, tapi pola itu bisa berlaku.   Bagi peserta Tapera yang berkeinginan mempunyai rumah, bisa pola itu dimanfaatkan.  Iur mereka bisa sebagai Angsuran.   Apabila peserta Tapera tidak menginginkan rumah, diakhir pengabdian akumulasi uang iur bisa dikembalikan.   Para Peserta Tapera apabila ikut sejak dilantik sebagai ASN, TNI POLRI maupun Karyawan Perusahaan berarti akan ikut lebih 30 tahun.    Iur selama 30 tahun cukup untuk membeli rumah.   Kenapa pola ini tidak dimanfaatkan atau dikembangkan kesana ? Taruhlah tidak bisa gratis sama sekali, tapi Tapera memberikan Pinjaman Uang Muka tanpa bunga, pola itu sangat meringankan Peserta yang berkeinginan punya rumah.

Semoga tulisan ini menggugah para Pejabat di BP Tapera, sehingga misi Tapera accomplish dan Peserta tidak merasa berat bila akan mengambil atau menginginkan rumah.   Kita tidak perlu malu  ikuti ide para pendahulu yang tujuannya mensejahterakan anggota atau dalam hal ini peserta Tapera.  (Disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo SE / Mantan Ketua YKPP)