MENYELAMATKAN ASET LVRI

Masalah Aset LVRI selalu diatur  dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Dasar, dan selalu disyahkan dengan Kepres.  Dalam Kepres No 21 tahun 2023 yang merupakan hasil Kongres XII LVRI tahun 2022, terutama dalam Anggarsn Dasar  pasal 34 yang berbunyi :

1. Segala Aset LVRI, yang dimiliki dan diperoleh dari pihak lain secara dah, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga kecuali dengan keputusan DPP LVRI. 

2. Setiap serah terima pimpinan LVRI disertai Naskah Serah Terima Aset LVRI. 

Selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 44 (3) dijelaskan bahwa Demi pengamanan seluruh aset milik LVRI di pusat dan di daerah, fotokopi asli aset yang dilegalisir oleh notaris dipegang oleh DPP LVRI. 

Pada tahun 2023, ada beberapa langkah dari DPD LVRI maupun DPC LVRI yang sudah melaksanakan Pengamanan Aset dalam bentuk Surat Pernyataan dari Pemda setempat atau Penyerahan Aset berupa Penyerahan Bangunan dan Tanah beserta Sertifikatnya. 

Langkah Ketua DPC LVRI Jepara perlu diikuti oleh DPC LVRI lainnya.  Pada tanggal 16 November 2023, Ketua DPC LVRI Jepara Kapten Purn Sodiq menyerahkan Sertifikat Aset Bangunan dan Lahan Kantor DPC LVRI kepada Waketum II Marsdya TNI Purn Wresniwiro. 

Dokumen Surat Gubernur Sulut tanggal 29 November 2023 merupakan dokumen Persetujuan Pinjam Pakai, Aset Pemda Sulut untuk digunakan DPD LVRI Sulut merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi.   Surat Gubernur Sulut ini merupakan permohonan dari Ketua DPD LVRI Sulut tertanggal 6 November 2023.   Proses tergolong cepat tentunya tidak lepas dari hubungan baik antara DPD LVRI dengan Gubernur Sulut. 

Langkah yang ditempuh oleh Ketua DPD LVRI Sulut maupun Ketua DPC LVRI Jepara ini perlu ditiru oleh para Ketua DPD LVRI maupun DPC LVRI lainnya.  Tentunya copy Sertifikat maupun Dokumen lainnya mengenai aset perlu dilegalisir oleh Notaris dan diserahkan kepada DPP LVRI.   Semua proses pengamanan Aset LVRI tidak lepas dari pendampingan oleh Kadep Umum maupun Kabankum DPP LVRI (Karo Aset DPP LVRI) 

PERJUANGAN LVRI UNTUK MENDAPATKAN APBN

Berdasarkan UU No 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, terutama dalam pasal 19 berbunyi Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk melaksanakan tugasnya.    

Dan dalam Kepres tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terutama dalam Bab Kekayaan selalu disebutkan bahwa Kekayaan LVRI diperoleh dari  Bantuan Pemerintah baik dalam bentuk APBN dan APBD. 

UU no 15 tahun 2012 sudah berjalan 10 tahun bahkan sd Kongres XII tahun 2022 bantuan Pemerintah berupa APBN belum pernah terwujud.   

Kegigihan Pengurus DPP LVRI periode 2022 - 2027 hasil Kongres XII, yang dinahkodai Sekjen sesuai arahan Ketum,  akhirnya APBN untuk LVRI bisa terwujud. TA 2024 tercantum dalam DIPA Kemhan telah terprogram Pagu APBN sebesar sekitar 15 M.   Besaran Pagu ini memang masih jauh dari harapan namun paling tidak bunyi Pasal 19 UU no 15 tahun 2012 sudah mulai tewujud yang sudah ditunggu lebih 10 tahun. 

Pewarisan JSN 45 dan meningkatkan Kesejahteraan anggota Veteran, merupakan Visi dan Misi LVRI masih terkendala karena dana.  Terutama sosialisasi JSN 45 kepada generasi muda  mulai tahun 2024 alhamdulillah bisa diatasi.   Tentunya Pagu yang ada belum bisa memenuhi harapan kita semua, namun secara bertahap dan berlanjut dan menggunakan skala prioritas, program program LVRI bisa dipenuhi.  Pagu APBN LVRI selain untuk kegiatan JSN 45, sudah diprogramkan untuk bedah rumahbagi anggota Veteran yang rumahnya tidak layak huni.  Selain bedah rumah juga diprogramkan  untuk rehab kantor.   Termasuk untuk memenuhi kebutuhan ATK dari tiap tiap DPD maupun DPC LVRI dan tentunya yang brsarannya akan disesuaikan.   Harapan kita, Pagu APBN untuk LVRI dari tahun ke tahun akan naik sesuai inflasi maupun program yang ada. 

Tahun 2025 LVRI akan sebagai Tuan Rumah atau sebagai Presiden Veconac yang tentunya perlu dana yang lebih besar. Sebagai Tuan Rumah, paling tidak mengadakan Sidang 2 kali , di pertengahan tahun dan di akhir tahun.   Menampung delegasi dari 10 Negara Asean dan menanggung biaya akomodasi dan transportasi.  Setiap negara jumlah delegasi minimum 5 orang.  Walau dalam kesepakatan yang ditanggung cuma 5 orang, namun dalam waktu seminggu, biaya pasti akan milyaran. 

Dengan mulai adanya APBN dari Pemerintah, mudah mudahan ke depan beban LVRI semakin ringan dan tujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota Veteran akan terwujud. (Oleh Wasekjen) 

PIVERI PEDULI

Dalam rangka HUT ke 67 LVRI, pada tanggal 18 Desember 2023, Ketua Umum PIVERI beserta Pengurus Pusat mengadakan Bhakti Sosial ke Ranting Khusus PIVERI di Komplek Seroja di Bekasi.   Ketum PIVERI didampingi Waketum II DPP LVRI dan Kadep Umum DPP LVRI serta Pengurys Pusat PIVERI. “Kehadiran Ibu-ibu Persatuan Isteri Veteran RI (PIVERI) hari ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi ibu-ibu warakawuri, isteri para Pejuang Kemerdekaan RI (PKRI) dan Veteran Seroja Timor Timur. Sungguh kami tidak mengira dan merasa mendapat kehormatan telah dikunjungi Ketum PIVERO beserta Ibu-ibu Pengurus Pusat Piveri (PP Piveri) dan berkenan “blusukan” di tengah-tengah pemukiman padat Kompleks Seroja di Bekasi Utara,” kata Ketua Cabang Piveri Kota Bekasi Ny.Harun Karminto kepada Humas DPP LVRI disela-sela acara penyerahan bingkisan tali asih dari PP Piveri pada acara Bhakti Sosial dalam rangka memperingati HUT LVRI Ke-67 yang dipimpin Ketum PP Piveri  Ibu Lina Indiarti Wresniwiro SE,MM disertai sejumlah pengurus pusat lain.

Ketua Cabang Piveri Kota Bekasi menyatakan, apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga. Kehadiran ibu-ibu Piveri Pusat ini sangat berarti dan telah menumbuhkan semangat bagi ibu-ibu para pejuang Timor-Timur. Dalam kunjungan Bhakti Sosial Piveri ini telah kami hadirkan sebanyak lk 60 orang dan semuanya telah menerima paket bingkisan sembako dan sejumlah uang. Untuk itu, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi, ungkapnya.

Ketua Umum PP Piveri Lina Indiarti Wresniwiro, S. E, M. M, menyatakan haru dan senang bisa bersilaturahmi dan berkumpul bersama ibu-ibu anggota Piveri  di Kompleks  Seroja di Kota Bekasi Utara. “Ini adalah kesempatan pertama pada kepengurusan saya, bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu pejuang Timor Timur. Kunjungan yang disertai sejumlah pengurus pusat itu akan menjadi catatan bagi kami. Saya kagum, ibu-ibu janda dan isteri pejuang terlihat sangat kuat dan tabah. Nilai-nilai kepejuangan telah ada pada ibu-ibu disini. Sungguh saya salut dengan beliau-beliau”, katanya.

hhSementara itu Waketum II DPP LVRI Marsdya TNI Purn. Wresniwiro mewakili Ketum DPP mengungkapkan, bahwa kehadirin saya disini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan Timor-Timur. ”Saya bersama suami-ibu-ibu adalah rekan seperjuangan, teman sepanggul senjata.Timor-Timur adalah medan laga kami bersama suami dari ibu-ibu dalam peran yang berbeda-beda. Kehadiran kami disini telah menggugah memori saya saat bertugas. Ada pengalaman yang masih membekas, sebagai penerbang saya pernah dalam sehari melakukan tiga kali sorte penerbangan untuk mendukung pergerakan pasukan yang ada di bawah. Penerbangan yang disebut sangat berisiko tinggi itu, bernar adanya, Dalam penerbangan itu, pesawat saya terkena tembakan musuh. Alhamdulillah,pesawat masih bisa terbang dan kembali mendarat dengan saya selamat”, kisahnya.

Bhakti Sosial PP Piveri adalah kegiatan dalam rangkaian kegiatan panitia HUT LVRI Ke-67. 

DPP LVRI telah menetapkan peringatan HUT LVRI tingkat pusat yang jatuh tanggal 2 Januari, akan dilaksanakan tanggal 10 Januari 2024 mendatang, Menhan Prabowo direncanakan hadir di acara peringatan HUT yang akan berlangsung di Balai Sarbini. Kehadiran Prabowo mewakili pemerintah sebagai institusi yang membina Legiun Veteran RI. Sedang tanggal 9 Januari 2024 acara ziarah dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata Jakarta. 

Guna mendukung kegiatan HUT, DPP LVRI juga sudah mengedarkan Surat Telegram Nomor : ST-02/MBLV/XII/12/2023. Tema HUT kali ini adalah: “LVRI Siap Menyambut Pemilihan Umum yang Aman, Sejuk, Damai Serta Tetap Terjaganya Persatuan dan Kesatuan”. Sesuai dengan Surat Telegram di instruksikan kepada DPD/DPC agar melaksanan kegiatan HUT secara sederhana sesuai kemampuan masing-masing. Acrara Pokok, Upacara Bendera dan Ziarh ke Taman Makam Pahlawan dengan acara tambahan berupa syukuran. Hadir acara Bhakti S osial Kadep Umum Laksda TNI Purn. Dauhan S, Ketua DPC LVRI Kota Bekasi Kolonel Purn. Harun Karminto 

dan sejumlah pengurus DPD LVRI DKI Jakarta. (Karo Humas) 

PENGURUS DAN WANTIMPUS DPP LVRI PERIODE 2022-2027

Dengan selesainya Kongres XII LVRI yang diselenggarakan pada tanggal 11 sd 13 Oktober 2022, telah terbit Kepres Nomor 44/M tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pengurus DPP LVRI Periode 2022 - 2027.  Adapun Pejabat DPP LVRI Periode 2022 - 2027 sebagai berikut :

1. Ketua Umum : Letnan Jendral TNI (Purn) H. B. L. Mandiri

2. Wakil Ketua Umum I : Letnan Jendral TNI (Purn) Muzani Syukur

3. Wakil Ketua Umum II : Marsekal Madya TNI (Purn) Wresniwiro

4. Sekretaris Jendral : Laksamana Madya TNI (Purn) Djoko Sumaryono

5. Wakil Sekretaris Jendral : Laksamana Muda Banu Kastoyo

6. Bendahara : Laksamana Pertama TNI (Purn) Maryono M. Atmadja, S. E. 

7. Kepala Bantuan Hukum : Inspektur Jendral Polisi (Purn) Drs. Zainal Abidin Ishak, S. H

8. Wakil Kepala Bantuan Hukum : Kolonel (Purn) Muchtar Zein, S. H, M. M. 

9. Kepala Hubungan Masyarakat : Drs Sudadi R, M. B. A

10. Kepala Perpustakaan : Drs Benny Petodas, BBM

11. Kepala Departemen Organisasi : Brigadir Jendral TNI (Purn) H. Dahlan Idrus, SIP

12. Kepala Biro Pembinaan Organisasi : Komisaris Besar Polisi (Purn) Drs. R. H. Hari Waluyo, M. B. A. 

13. Kepala Biro Procedure Organisasi : Kolonel PNB (Purn) Peter Arnold Lumintang

14. Kepala Biro Mitra Organisasi dan Badan Hukum : Komisaris Besar Polisi (Purn) Drs. I. P. Silalahi, S. H, M. Hum

15. Kepala Departemen Pewarisan, Jiwa, Semangat, dan Nilai'45 : Mayor Jendral TNI Mar (Purn) Nono Sukarno

16. Wakil Kepala Departemen Pewarisan, Jiwa, Semangat, dan Nilai'45 : Mayor Jendral TNI (Purn) Drs. H. Rudjiono

17. Kepala Biro Pelaksanaan dan Pewarisan, Jiwa, Semangat, dan Nilai'45 : Letnan Kolonel Infanteri (Purn) Totok Suroto

18. Kepala Biro Perencanaan Pelatihan, Pewarisan, Jiwa, Semangat dan Nilai'45 : Ir, Doddy Diponegoro

19. Kepala Biro Materi Jiwa, Semangat, dan Nilai'45 : Kolonel (Purn) Islands Anas, M, Si

20. Kepala Departemen Umum : Laksamana Muda TNI (Purn) Dauhan Sysmsuri

21. Kepala Biro Aset : Kolonel CZI (Purn) Purbo Supono  S. E. 

22. Kepala Biro Kesejahteraan dan Tanda Penghargaan : Kol (Purn) Nurhidayst Rusmono, S. IP. 

23. Kepala Biro Personil : Kolonel Cah (Purn) Tutie Artica

24. Kepala Departemen Khusus : Mayjen TNI (Purn) Abdul Ghani

25. Kepala Biro Informasi dan Teknologi dan Hubungan Lembaga Pemerintah : Marsekal Muda TNI (Purn) H. Tumiyo, S. E. 

26. Kepala Biro Hubungan Lembaga Non Pemerintah : Brigadir Jendral Polisi (Purn) Ir. Ary Laksmana Wijaya. S. H. 

27. Kepala Biro Hubungan Luar Negeri/Veterans Confederation of ASEAN Countries : Drs. Nur Syahrir Rahardjo

Pejabat Dewan Pertimbangan Pusat LVRI :

1. Ketua : Komisaris Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Ito Sumardi, S. H., M. H, M. B. A, M. M. 

2. Wakil Ketua : Marsekal Muda (Purn) Tatang Kurniadi, PSC, S. H, M. M. 

3. Sekretaris : Kolonel PNB (Purn) Abd Aziz Muhammad

4. Anggota : Mayor Jendral TNI (Purn) Iwan Ridwan Sulandjana

5. Anggota : Inspektur Jendral Polisi (Purn) Drs. Satriya Hari Prasetya, S. H. 

6. Anggota : Brigadir Jendral TNI Mar (Purn) Drs. Ismi Edy Ismakum, M. M

7. Anggota : Kolonel (Purn) Y. A. Hascaryo

8. Anggota : Abdul Mun'im Ritonga, S. H., M. H. 

CADAKA DHARMA MEMANG LUAR BIASA

AKABRI 73 dilantik menjadi Perwira tepatnya 11 Desember 1973.  CADAKA DHARMA (Singkatan dari Catur Daya Eka Dharma, artinya 4 kekuatan TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri  untuk 1 dharma, yaitu untuk nusa, bangsa dan negara, inilah sebutan lain untuk Alumni AKABRI 73.   Para Alumni 73 pada umumnya lebih senang menggunakan CADAKA DHARMA,  karena dalam nuansa batin CADAKA DHARMA  bukan hanya yang lulus tahun 1973 yang didalamnya ada No AK 69 lulus 1973, tetapi  ada No AK 70 yang lulus 1974.    Dalam mengenang 50 tahun pengabdiannya, tanggal 12 Desember 2023 diadakan reuni emas di Akademi Militer Magelang yang dihadiri dari seluruh Matra.   Reuni 50 tahun dikenal Reuni Emas,  namun Reuni Emas AKABRI 73, bukan hanya mengenang 50 tahun Pengabdian tetapi telah menorehkan Tinta Emas dalam Pengabdiannya.   Tidak bisa dipungkiri sampai detik ini hanya Alumni AKABRI 73  yang bisa duduk di semua lini kedudukkan maupun jabatan, bahkan sampai hasil Pilpres 2024, Jabatan Presiden baru dimenangkan oleh DNA Alumni AKABRI 73.

Sampai usia pengabdian 50 tahun Alumni AKABRI 73 masih ada yang duduk sebagai anggota Kabinet Jkw, beliau adalah Jendral TNI Purn Prabowo Subianto Menteri Pertahanan. Dalam Reuni Emas ini para  Tokoh  73,  yang bisa hadir Presiden ke 6 SBY, Menhan Prabowo, Mantan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mantan Kapolri Sutanto, Mantan Kasal Slamet Subiyanto  dan Mantan Kasau Herman Prayitno 

Slamet Subiyanto, Herman Prayitno, Sutanto, Djoko Suyanto, SBY dan Prabowo Subiyanto nyanyi bersama Kisah Kasih di SMA. Hanya Jendral TNI Purn Riamizar Riacudu yang berhalangan. 

Penulis yakin seperti disinggung didepan, tidak ada yang menyangkal bahwa Alumni AKABRI 73 ini menorehkan Prestasi Emas dan belum ada Alumni lain yang memecahkan rekornya.  Tokoh tokoh Alumni AKABRI 73 yang berprestasi Emas adalah :

1. Jendral TNI Purn Susilo Bambang Yudhoyono, Alumni AKABRI 73 yang mencapai prestasi sebagai Presiden ke 6 dalam dua Periode 2004 - 2009 dan 2009 - 2015.  Sebelum menjadi Presiden adalah Menkopolhukam dan sebelumnya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. 

2. Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto, Prestasi yang membanggakan adalah sebagai Menkopolhukam, sebelumnya sebagai Panglima TNI dan sebelum Panglima TNI sebagai Kepala Staf TNI AU 

3. Jendral Pol Purn Sutanto, Prestasi Puncaknya sebagai Kepala BIN, yang sebelumnya menjabat KAPOLRI. 

4. Jendral TNI Purn Riamizar Ryacudu  prestasinya sebagai Menhan dan sebelumnya sebagai Kepala Staf TNI AD

5. Laksamana TNI Purn Slamet Subiyanto, prestasi puncaknya sebagai Kepala Staf TNI AL

6. Marsekal TNI Purn Herman Prayitno, Prestasi Puncaknya sebagai Duta Besar untuk Malaysia dan sebelumnya sebagai Kepala Staf TNI AU

7. Jendral TNI Purn Prabowo Subiyanto, Keluarga Besar Alumni AKABRI 73 yang saat Remas 73 masih duduk sebagai Anggota Kabinet sebagai Menteri Pertahanan, dan masih Letjen TNI Purn, sekarang Jendral TNI Purn. Bahkan di Tahun 2024 memenangi Pilpres dan sekarang duduk sebagai Presiden Indonesia yang ke 8.  

Inilah deretan prestasi yang diukir oleh Alumni AKABRI 73 (CADAKA DHARMA) yang setahun lalu merayakan REUNI Emas atau 50 tahun Pengabdian di Akademi Militer Magelang maupun di Akademi Matra masing - masing.    (disunting oleh Marsda TNI Purn TUMIYO) 

KEGIATAN SOSIALISASI JSN 45 LVRI

Melihat Visi dan Misi LVRI pada dasarnya adalah berlanjutnya pewarisan Jiwa Semangat dan Nilai 45 (JSN 45) Lserta meningkatkan Kesejahteraan Veteran Republik Indonesia.    Dalam mewariskan JSN 45 terutama kepada generasi muda perlu ditanamkan cinta tanah air, tidak kenal menyerah, percaya diri pantang mundur, anti penjajah berjiwa patriot dan percaya masa depan.   Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh LVRI terutama Departemen Pewarisan diantaranya,, lihat selanjutnya di

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XII LVRI

Dalam UU No 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, pada pasal 18 (4) disebutkan bahwa Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun Veteran Republik Indonesia diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.   Kongres XII LVRI dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2022.    Dari Kongres tersebut telah dihasilkan Keputusan Nomor SKEP- 08/MBLV/XII/10/2022 tentang Usulan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia Periode Tahun 2022-2027.   Setiap Kongres Dewan Pimpinan Pusat memandang perlu adanya penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga demi dinamis dan efektifnya organisasi.

 Usulan hasil Kongres XII LVRI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akhirnya dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia tanggal 12 September 2023.   Keputusan Presiden ini merupakan Revisi Keputusan Presiden no 18 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018, hasil Kongres XI LVRI pada tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2017.  Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 inilah sebagai Acuan dan Pegangan Dewan Pengurus Pusat LVRI Periode 2022-2027.

Penyempurnaan yang menonjol dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Periode 2022-2027 diantaranya:

1. AD/ART Periode 2017-2022 hanya ada satu Waketum, Periode 2022-2027 ada Waketum I dan Waketum II

2. AD/ART Periode 2017-2022 terdiri dari Departemen Pewarisan JSN 45, Departemen Bin Materi JSN 45, Departemen Organisasi/Pendukung dan Departemen Umum, untuk Periode 2022-2027 teridiri dari Departemen Organisasi, Departemen Pewarisan JSN 45, Departemen Umum dan Departemen Khusus. 

3. AD/ART Periode 2017-2022 Lembaga Pemerintah yang terlibat langsung ada 7 Lembaga Negara (Menhan, Menkeu, Mendagri, Mendikbud, Mensos, Menhub dan Menkes), Untuk Periode 2022-2027 meliputi 11 Lembaga Negara (Menhan, Menkeu, Mendagri, Mendikbudristek, Mensos, Menhub, Menkes, MenkopUKM, Menlu, Menkumham dan Menrenbangnas/Kabadan Renbangnas). 

4. AD/ART Periode 2017-2022 Barang Pendukung hanya berbunyi Yayasan dan Koveri, Untuk Periode 2022-2027 lebih jelas YGVRI, YKDP dan Inkoveri. 

Untuk bisa melihat lebih komplit tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Periode 2022-2037 bisa dengan membuka Google dengan mengupload Kepres No 23 Tahun 2023.(Kadep Organisasi) 

RB MENGABDI TANPA AKHIR

Ada sebutan Soldier never die just fade away, ternyata cocok juga untuk Veteran Republik Indonesia.   Para Veteran Republik Indonesia terutama yang duduk dalam Kepengurusan Pusat, pada umumnya berumur diatas 70 tahun. Bahkan Pengurus yang paling senior saat ini sudah berumur 87 tahun.   Dalam prngabdian 50 tahun Rabdublatung ada dua anggota yang duduk di Pengurusan LVRI yaitu Marsdya TNI Purn Wresniwiro dan Marsda TNI Purn Tumiyo.  Jabatan Marsda TNI Purn Wresniwiro adalah cukup bergengsi sebagai Wakil Ketua Umum II, sedangkan Marsda TNI Purn Tumiyo sebagai salah satu Kepala Biro. 

Belum lama ini Marsdya TNI Purn Wresniwiro tepatnya tanggal 2 November 2023 dilantik oleh Presiden Jkw sebagai Pengurus DPP LVRI Periode 2022 - 2027 di Istana Merdeka. 

Marsda TNI Purn Tumiyo mengikuti Pelantikan sebagai Pengurus DPP LVRI Periode 2022 - 2027 di Kantor Pusat LVRI melalui daring. 

Belum lama ini tepatnya tanggal 26 sd 29 November 2023, Marsda TNI Purn Tumiyo mengikuti Sidang Veconac di Manila Philipina (disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo awal Desember 2023) 

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH VETERAN RI

Pembina/Penasehat :

HBL Mantiri /Ketua Umum DPP LVRI

Muzani Syukur / Wakil Ketua Umum 1 DPP LVRI

Wresniwiro / Wakil Ketua Umum 2 DPP LVRI

Ito Sumadi/Kawantimpus

Pimpinan Umum/Penanggung Jawab

Djoko Sumaryono /Sekjen DPP LVRI

Dewan Redaksi

Abdul Gani

Tatang 

Nono Sukarno

Dahlan Idrus

Dauhan

Banu

Rudjiono

Zainal Abidin

Bendahara 

Maryono

Pimpinan Redaksi 

Tumiyo

Redaktur Pelaksana

Basori

Reporter

Sudadi

Distribusi 

Legowo

Staf Redaksi

Irwan

Bernad

PELANTIKAN PENGURUS DAN WANTIMPUS DPP LVRI PERIODE 2022 - 2027 OLEH PRESIDEN JKW

Setelah menunggu hampir setahun 10 hari akhirnya Presiden Jkw melantik Pengurus DPP LVRI dan Wantimpus LVRI Periode 2022-2027 pada tanggal 22 November 2023.  Pengurus DPP LVRI Periode 2022-2027 ini hasil Kongres XII LVRI yang dilaksanakan tanggal 10 sd 12 Oktober 2022.   Berdasar Kepres No 44/M/2023 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2023, sebetulnya tidak sampai setahun Kepres sudah terbit.   Namun karena, kesibukan Presiden akhirnya tanggal 22 November 2023 baru dilaksanakan Pelantikan. 

Dalam Pelantikan Pengurus DPP maupun Wantimpus LVRI, kali ini tidak semua hadir di istana, sebagian ikut dilantik melalui Daring.   Yang dilantik di Istana adalah Ketum, Waketum, Sekjen, Bendahara dan Ka Wantimpus. Sebetulnya dari DPD LVRI juga diharapkan bisa mengikuti acara pelantikan secara daring, namun karena pemberitahuan mendadak yang bisa mengikuti hanya DPD LVRI DKI. 

 

Pelantikan Pengurus DPP LVRI di Istana oleh Presiden Jkw

Sebelum Pelatikan Pengurus DPP LVRI, didahului Pelantikan Panglima TNI. Oleh sebab itu dalam memberikan ucapan selamat oleh Presiden Jkw diikuti oleh seluruh undangan dan yang pertama kali diberi ucapan selamat adalah Panglima TNI. 

Presiden Jkw memberikan ucapan Selamat kepada Ketum DPP LVRI  Letjen TNI Purn HBL Mandiri

Sebetulnya Pelantikan secara Daring ini sudah yang Kedua, pertama saat hasil Munas 2019 dimana Pelantikan Ketum DPP LVRI Bpk Mayjen TNI Saiful. Di awal Pandemi Covid 19, diberlakukan Protokol Kesehatan yang dikenal 3 M (Menjaga Jarak, Memakai Masker dan Mencuci Tangan) oleh sebab itu saat perlantikan dibatasi hanya para Pimpinnan, Pengurus lainnya ikuti by Daring.   Mengingat saat itu DPP LVRI belum mempunyai peralatan, semua peralatan daring dan operatornya oleh Petugas Setneg yang datang ke kantor pusat LVRI.   Kali ini semua peralatan menggunakan milik LVRI sendiri dan tidak ada satupun personil dari Setneg yang membantu, DPP LVRI sekedar sebagai Peserta Daring.  Tetapi alhamdulillah sudah mampu mengikuti seperti yang diharapkan Setneg.

Pengurus DPP LVRI Lainnya ikuti acara pelantikan dari Kantor Pusat LVRI

Dalam Ruang Rapat I DPP LVRI, ikut Dirvet dan seorang staf dari Kemhan.  Acara Pelantikan berjalan lancar termasuk peserta dari Pengurus DPP LVRI mapun Wantimpus yang berada di Ruang Rapat I Mabes LVRI.  Setelah Pelantikan ada sykuran dengan ditandai Pemotongan Tumpeng dan dilanjutkan makan siang bersama yang sebelumnya diawali dengan doa.   

Sehabis Pelantikan Ketum DPP LVRI memberikan potongan tumpeng ke Perwakilan PIVERI termuda

Dari arahan Ketum DPP LVRI, ditekankan bahwa sebelum dilantik sudah bekerja dengan tekun, diharapkan setelah dilantik Presiden lebih semangat dalam bekerja. (Disunting Marsda TNI Purn Tumiyo/Karo IT) 

RENUNGAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2023

Membaca Undangan DPD Republik Indonesia dalam acara Penyampaian Aspirasi Dewan Presidium Konstitusi Kembali Ke UUD 1945 Sebelum Amandemen tanggal 10 November 2023, penulis menjadi ingat tulisan Alm Letjen TNI Purn Sayidiman dimana pada tahun 2010 sudah mengusulkan adanya Kaji Ulang Amandemen UUD 45 tahun 2002.   Usulan Alm dimuat dalam Majalah LVRI edisi Desember 2010.

Dalam Majalah tersebut almarhum menyoroti bahwa Amandemen UUD 45 tahun 2002, tidak senafas  dengan kepribadian atau jatidiri bangsa. Alm menilai cita cita luhur para pendiri negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, tidak lagi memperoleh tempat, sudah terkikis dan jauh dari harapan.   Lebih jauh menjelaskan perbedaan UUD 45 Asli dengan Amandemen UUD 45 tahun 2002 sebagai berikut :

Pertama, Semua Undang Undang apalagi UUD 45 asli memuat penjelasan, sedangkan Amandemen UUD 45 tahun 2002, penjelasan dihilangkan hal ini bisa mengakibatkan salah penafsiran. 

Kedua, UUD 45 yang Asli secara filosofis memuat unsur unsur idealisme, gotong royong, dan sikap hidup berdasarkan prinsip, sedangkan Amandemen UUD 45 tahun 2002, unsur unsur yang ada mengarah materialisme, individualisme, dan fragmatis berdasar sikap untung rugi. 

Selanjutnya alm memberikan contoh pasal 33 UUD 45 Asli, sebelum Amandemen judul babnya berbunyi Kesejahteraan Sosial  dalam Amandemen berbunyi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial  yang berarti Kesejahteraan Sosial dinomor duakan. 

Belajar dari tulisan tulisa alm, dari tahun 2014 sampai 2018, penulis bersama tim membuat kajian dan menerbitkan buku UUD 45 disertai Adendum.  Buku ini diterbitkan oleh Gramedia dan sudah beredar untuk umum.  Dalam menulis buku ini, Tim selalu konsultasi dengan alm bahkan waktu menyerahkan buku tersebut ke MPR alm mendampingi.

Saat menyerahkan Buku UUD 45 disertai Adendum ke Ketua MPR pada awal tahun 2019, Alm Bpk Sayidiman ikut mendampingi Tim

Proses penyelesaian Buku UUD 45 disertai Adendum cukup lama, disusun oleh 15 Pati Purnawirawan serta 10 Pakar Politisi, Akademisi maupun Wartawan.   Bahkan Buku UUD 45 disertai Adendum masuk MURI karena setelah Amandemen UUD 45 tahun 2002, baru pertama kalinya terbit dalam buku dan bukan kajian lagi. 

Para Penyusun Buku UUD 45 disertai Adendum saat menerima Piagam MURI dari Bpk Jaya Suprana

Latar belakang penulisan buku tersebut selain seperti apa yang dijelaskan Alm Bpk Sayidiman, Tim menilai Amandemen UUD 45 tahun 2002 bukan lagi Amandemen, namun sudah perubahan besar-besaran dengan dengan pertimbangan :

1. Dalam Amandemen UUD 45 tahun 2002, perubahan ayatnya dari sekitar 70 ayat menjadi sekitar 190 ayat. 

2. Naskah Asli UUD 45 sudah tidak ada lagi sehingga menghilangkan sejarah. 

3. Dalam Amandemen UUD 45 tahun 2002, memang jumlah Bab dan pasal tidak berubah, namun ternyata di Bab IV Amandemen UUD 45 tahun 2002, tidak ada isinya. 

Buku UUD 45 disertai Adendum, prinsipnya Naskah Asli tetap menjadi pegangan, kemudian Adendumnya menempel pada Naskah UUD 45 Asli dan buku tersebut ada 19 Adendum. Buku bisa didapatkan di Gramedia dan sampai saat ini sudah cetakan ketiga.

Buku UUD 45 disertai Adendum beserta Tim Penyusun 

Akhir-akhir ini wacana untuk kami ulang Amandemen UUD 45 makin menguat, bahkan Ketua DPD RI LaNyala pada tanggal 1 November 2023 menyebar Undangan untuk sekitar 777 undangan dari berbagai kalangan dalam rangka Penyampaian Aspirasi Kembali ke UUD 45 sebelum Amandemen yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023.

Dalam rangka acara yang akan diselenggarakan pada 10 November 2023, Ketua MPR menyampaikan surat untuk diundur, menunggu waktu yang tepat. 

Sebetulnya Ketum DPP LVRI juga mendapat undangan untuk hadir, namun melihat perkembangan situasi membatalkan untuk tidak hadir, salah satunya alasan karena ada surat Ketua MPR tertanggal 7 November 2023.  

Seperti diawal tulisan ini sejak tahun 2010, Senior Veteran RI Alm Bpk Sayidiman sudah menginginkan adanya Kaji Ulang Amandemen UUD 45 tahun 2002 dan niat ini berlanjut sampai sekarang.   Awalnya dari FOKO membuat kajian tentang Kaji Ulang Amandemen UUD 45 tahun 2002, disusul Rumah Kebangkitan Bangsa dengan Buku UUD 45 disertai Adendum.   Selanjutnya menyusul  FKPPI, PPM, Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD, Dewan Soksi, bahkan Komisi Kontitusi MPR sendiri mempersiapkan untuk Kaji Ulang.  Sayang sifatnya masih kelompok kelompok, namun kenapa kalangan Partai Politik tidak ada yang menyambut? Bahkan Kalangan TNI Polri sifatnya menunggu. 

Langkah kajian atau kembali ke UUD 45, dirancang Ketua DPD RI Bpk LaNyala terkesan kurang terkoordinir, terbukti tidak mengindahkan surat Ketua MPR yang menginginkan ditunda.  Sebetulnya sebelum ada surat dari Ketua MPR untuk ditunda, sudah ada koordinasi awal antar kelompok yang akan sampaikan aspirasi, namun terjadi seperti perbedaan pendapat, karena Ketua DPD RI memaksakan kehendak. Akhirnya saat akan diadakan deklarasi baik FOKO maupun Kelompok lainnya tidak hadir. 

Amandemen UUD 45 tahun 2002 sudah berjalan diatas 20 tahun, dan sudah waktunya dievaluasi atau dikaji ulang, namun selama faktor keinginan individu yang menonjol dan kalangan Pejabat serta politisi apalagi TNI POLRI tidak mendukung, kelihatannya langkah untuk kaji ulang akan alami kendala. Dan ternyata apa yang disampaikan Alm Bpk Letjen TNI Sayidiman ada benarnya bahwa Para Pejabat dan Politisi saat ini mengarah Materialisme, Individualisme dan fragmatis berdasar untung rugi. 

(Renungan di Hari Pahlawan 10 November 2023 oleh Marsda TNI Purn Tumiyo) 

KAPAN ANGGOTA TNI POLRI MENJADI PESERTA TAPERA?

Penulis sebagai Pengamat Perumahan Amatiran, merasa tergugah kembali untuk menulis di Majalah Property&Bank yang sudah hampir setengah tahun berhenti.  Tulisan terakhir adalah tentang Rusun Wisma Atlit Dengan judul  http://tumiyohaji.blogspot.com/2023/04/wisma-atlit-riwayatmu-dulu.html bulan April 2023.   Kali ini penulis akan menyoroti tentang TAPERA. 

Dengan diundangkan UU no 4 tahun 2016 tentang TAPERA, Peraturan Pemerintah yang mengatur Pelaksanaan UU tersebut baru muncul di tahun 2020 dengan PP no 25 tahun 2020.   Kenapa PP ini baru terbit di tahun 2020 ? Padahal dalam UU disebutkan TAPERA mulai beroperasi dua tahun setelah diundangkan.   TAPERA ini memang sedikit rumit, cikal bakalnya adalah Baperrarum, satu sisi peserta Baperrarum hanya para PNS, sedangkan TAPERA untuk seluruh Pekerja bukan hanya PNS, tetapi TNI POLRI dan Pekerja lainnya baik dari BUMN maupun Swasta. 

Ternyata untuk selesaikan masalah hak peserta Bapertarum yang sudah pensiun juga sangat rumit.  Setelah Baperrarum dilikuidasi, para Pensiunanan PNS yang semula diproses Baperrarum harus diproses oleh BP TAPERA, berarti BP TAPERA tidak hanya mengurusi Pengembalian dana para Pensiunan PNS juga mengurusi masalah Perumahan yang pesertanya bukan hanya PNS atau ASN, juga melanjutkan Program FLPP.   Kerumitan ini ternyata diulas oleh detikNews tanggal 16 Oktober 2023, dimana pendataan sekitar 4 juta PNS aktif untuk menjadi Peserta TAPERA baru tercapai sekitar 49 %. 

Dalam PP No 25 tahun 2020, diharapkan mulai 2021 seluruh PNS/ASN menjadi peserta BP TAPERA, satu sisi sampai dengan Oktober 2023 baru mencapai 49 %.   Dalam 3 tahun baru mencapai 49 %, padahal diharapkan tahun 2027 diharapkan semua ASN, TNI POLRI dan semua pekerja sudah menjadi Peserta BP TAPERA.  Kelihatannya perjalanan TAPERA ini tidak akan mulus, paling tidak akan alami kelambatan seperti terbitnya PP yang mengalami kelambatan 4 tahun. 

Ini sudah 3 tahun lebih BP TAPERA beroperasi, namun Anggota TNI POLRI yang sebetulnya tidak berbeda jauh dengan PNS atau ASN, kenapa belum dimulai untuk menjadi peserta BP TAPERA?  Padahal untuk ASN, TNI POLRI dalam pemupukan dana paling efektif dan efisien.   ASN, TNI POLRI mempunyai penghasilan tetap dan sebagai pegawai pemerintah bisa lansung potong gaji.  Oleh sebab itu untuk memuluskan kinerja BP TAPERA ada beberapa saran atau langkah sebagai berikut :

1. Perlu Kepastian kapan Anggota TNI POLRI  dimasukkan dalam peserta BP TAPERA

2. Untuk tidak mengecewakan Pensiunan PNS, yang notabene awalnya sebagai peserta Baperrarum, dalam mencairkan tabungan mereka hindari kesan BP TAPERA mempersulit. 

3.  Di lapangan pada umumnya para ASN maupun Pensiunan PNS tidak memahami apa itu TAPERA oleh sebab itu BP TAPERA harus gigih dalam sosialisasi. 

4. Sosialisasi BP TAPERA selama ini hanya di lingkungan Pemda, belum melibatkan TNI POLRI, disarankan mulai sosialisasi di instansi TNI POLRI

5. Mengingat BP TAPERA itu menangani Kebutuhan Rumah untuk ASN, TNI POLRI maupun Pekerja di lingkungan BUMN serta Pekerja Swasta disarankan Pejabat di BP TAPERA ada dari Lingkungan TNI POLRI. 

Semoga tulisan ini menggugah BP TAPERA untuk lebih semangat, serta tujuan undang undang untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau segera terwujud (oleh Marsda TNI Purn Tumiyo/mantan Ketua YKPP/mantan Dewas Perumnas/Pengurus DPP LVRI) 

RANDUBLATUNG MEMANG LUAR BIASA

PENDAHULUAN

Menjelang 50 tahun Pengabdian Randublatung, penulis membuat catatan atau refleksi perjalanan Randublatung dalam pengabdiannya.   Sejak dilantik tahun 1973 tepatnya tanggal 11 Desember 1973, tidak terasa tahun 2023 ini sudah setengah abad. Dari total 142 Anggota Randublatung, saat ini yang masih diberi umur panjang masih ada 86 orang karena berdasar catatan penulis yang telah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa 56 orang.  

Penulis sengaja mengambil judul Randublatung Memang Luar Biasa, karena jejak digital nya tidak bisa dipungkiri.  Randublatung adalah sebutan Cadaka Dharma Udara, dimana  Alumni AKABRI 73  dikenal sebagai Cadaka Dharma.  Untuk Alumni AKABRI Darat disebut Cadaka Dharma Puncak Tidar, untuk Laut di kenal Cadaka Dharma Prajatama dan untuk Kepolisian di kenal dengan Cadaka Dharma Pratidina. Semua pihak tidak bisa nemungkiri bahwa prestasi AKABRI 73 adalah bisa memimpin Negara Republik Indonesia, menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dalam refleksi kali ini khusus membahas Prestasi Randublatung. 

RB SAAT AKTIF

Ada yang bilang bahwa matang matangnya Prajurit Lulusan AKABRI atau Akademi Militer adalah saat pangkat mayor letkol.   Oleh sebab itu anak SBY yang bernama AHY, saat meniti karier berpolitik dipersiapkan saat masih pangkat mayor. Nah kalau kita menengok ke belakang ini temen temen Randublatung saat pangkat Mayor Letkol yang sudah menduduki Jabatan strategis : 

Untuk Jabatan Komandan Skadron Udara :

1. Komandan Skadron Udara 14 Mayor Pnb Djoko Suyanto

2. Komandan Skadron Udara 15 Mayor Pnb Toto Riyanto

3. Komandan Skadron udara 3 Mayor Pnb Wresniwiro

4. Komandan Skadron 4 Mayor Pnb Tumiyo 

5. Komandan Skadron 101 Mayor Pnb Suminar Hadi

Penulis adalah satu-satunya Penerbang Transport yang menjadi Komandan Skadron Udara, setelah Komandan Skadron Udara, penulis satu-satunya yang tidak menjadi Komandan Pangkalan.   Dimana Letkol Pnb Djoko Suyanto Komandan Pangkalan Jayapura, Letkol Pnb Wresniwiro Komandan Pangkalan Biak, Letkol Pnb Toto Riyanto Komandan Pangkalan Medan, Letkol Pnb Suminar Hadi Komandan Pangkalan Palembang, sedangkan penulis masuk staf di Mabes ABRI.  Penulis sempat down karena ada senior berkomentar, kamu kok sudah masuk kotak. 

Untuk Jabatan Komandan Pangkalan :

1. Komandan Pangkalan Rembiga Mayor Pnb Herman Prayitno

2. Komandan Pangkalan Banjarmasin Mayor Pnb Gadiono

3. Komandan Pangkalan Manado Mayor Lek Kumbiono

4. Komandan Pangkalan Ambon Mayor Lek Chris Sukardjono

5. Komandan Pangkalan Palembang Mayor Pnb Cokro Suharto. 

6. Komandan Pangkalan Astrakerta Mayor Imam Sudjono

6. Komandan Pangkalan Kendari Mayor Bambang Sumardiono. 

Untuk Jabatan Komandan Satuan Radar  :

1. Komandan Satrad TPI Mayor Lek Wahono

2. Komandan Satrad Balikpapan  Lek Broto Wiyono

3. Komandan Satrad Sibolga Mayor Lek Victor Sudarisman

4. Komandan Satrad Ranai Mayor Lek Suyanto

5. Komandan Satrad Nliyep Mayor Lek Wifak Santoso

Untuk Jabatan Komandan Skadron Paskhas :

1. Komandan Skadron 463 Mayor Pas Muyanto

2. Komandan Skadron 465 Mayor Pas Demak Tambuban 

3. Komandan Skadron 466 Mayor Pas Daromi

4. Komandan Skadron 467 Mayor Pas Sutoporanto

Selanjutnya untuk jabatan Letkol/Kolonel yang menduduki jabatan jabatan strategis diantaranya :

1. Jabatan Atase Udara : Kolonel Pnb Toto Riyanto, Kolonel Pnb Wresniwiro, Kolonel Pnb Tumiyo

2. Jabatan Dandepo : Kol Kek Broto Wiyono, Kol Pas Daromi, Kol Tek Bambang Haryanto

3. Jabatan Danlanud : Kol Lek Fachrudin Said

Jabatan Lanud kelas A dan Kadis atau Setingkat Bintang 1

1. Komandan Lanud Adi Sucipto Marsma TNI Toto Riyanto dan Marsma TNI Wresnieiro

2. Komandan Lanud Iswahyudi Marsma TNI Djoko Suyanto dan Marsma TNI Djoko Suyanto

3. Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Tumiyo

4. Kadisminpers Marsma TNI Herman Prayitno dan Marsma TNI Suyitmadi

5. Kadisbangops Marsma TNI Budi Hartanto

Jabatan untuk bintang dua

1. Jabatan Pangkooaau II Marsda TNI Djoko Suyanto, 

2. Danseskoau Marsda TNI Herman Prayitno

3. Pang Kohanudnas Marsda TNI Wresni Wiro dan Marsda TNI Djoko Porwoko

4. Aspersau Marsda TNI Mulyanto dan Marsda TNI Agus Mudigdo

5. Deputy BIN Marsda TNI Victor Sudarisnan

6. Staf Ahli Menhan Marsda TNI Tumiyo

7. Staf Ahli Kasau Marsda TNI Sholeh Tridjoko

Sebagai anggota Randublatung, sudah sewajarnya untuk bangga. Bagaimana tidak bangga sewaktu masih aktif semua jabatan di lingkungan TNI AU, tidak ada yang tidak di pegang Randublatung. Bahkan pimpinan puncak TNI juga dipegang oleh  Randublatung.  Tidak hanya pimpinan puncak TNI, Kemenkopolhukam pun juga ditangan Randublatung.  Jejak digital para kiprah Randublatung tdk bisa dipungkiri, sewaktu Randublatung terlibat di Kabinet, fakta situasi di bidang Politik, Hukum dan Keamanan bisa dibilang kondusif, ada kenyamanan untuk berkerja dan berkarya. 

Tulisan dengan judul RANDUBLATUNG MEMANG LUAR BIASA, karena setelah purnapun Randublatung masih dipercaya untuk pegang beberapa jabatan.  Diantaranya mendapat amanah menjadi Ketum PPAU periode 2008 sd 2013, siapa beliau? Adalah Marsekal TNI Purn Herman Prayitno.   PPAU adalah organisasi Purnawirawan TNI Angkatan Udara,  Ketum PPAU sebelumnya adalah Marsekal TNI Purn Hanafi Asnan.   Padahal masih ada Mantan Kasau uang lebih senior, namun ternyata Randublatunglah yang terpilih. Selepas Ketum PPAU Marsekal TNI Purn Herman Prayitno di percaya sebagai Dubes di Malaysia.  Menyusul sebagai Dubes adalah Marsekal Madya Totok Riyanto sebagai Dubes di Brasil.

Selanjutnya tidak kalah hebatnya Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto setelah menjabat Panglima TNI langsung menjadi Menkopolhukam. Untuk menjabat Menkopolhukam juga demikian, banyak senior yang memenuhi syarat, namun kembali Randublatung terpilih sebagai Menkopolhukam.  Di tahun 2013 saat Kongres III PPAU, karena Ketum PPAU untuk periode 2008 - 2013 diangkat sebagai Dubes Malaysia terpilih lagi Randublatung Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto sebagai Ketum PPAU menggantikan Marsekal TNI Purn Herman Prayitno.   Kembali Randublatung memegang tampuk Pimpinan PPAU periode 2013 - 2018.    Randublatung Memang Luar Biasa pada Kongres IV PPAU, Marsekal TNI Djoko Suyanto terpilih kembali sebagai Ketum PPAU untuk periode 2018 - 2023.   Sebetulnya pada Kongres ke V PPAU tahun 2023 semua pengurus dari Ranting, Cabang maupun Pusat masih menghendaki Randublatung sebagai ketumnya, namun karena Randublatung sudah memimpin 3 periode, Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto menyerahkan pucuk pimpinan PPAU kepada generasi yang lebih muda. 

Penulis walaupun tidak sehebat Ketum PPAU, Menkopolhukam maupun Duta Besar, setelah purna juga mendapat amanah sebagai Ketua YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit) milik Kemhan.   Tugas pokok YKPP adalah menyiapkan Uang Muka  bagi Prajurit TNI, POLRI beserta PNS maupun pensiunannya yang mau KPR.  Sebelum menjabat sebagai Ketua YKPP, penulis sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi, yang tugasnya mengevaluasi kinerja ASABRI maupun Yayasan Yayasan milik Kemhan selain YKPP, YKPBS dan TSB.   Begitu ditunjuk oleh Menhan sebagai Ketua YKPP, penulis tertantang untuk membenahinya.  Selama ini dari Program 10.000 unit yang terserap maksimum 6.000 unit.   Alhamdulillah setelah penulis menjabat Ketua YKPP, penyerapan dari tahun ke tahun meningkat, bahkan di tahun terakhir menjabat bisa meng KPR kan 13.000 prajurit dalam setahun. 

Sebetulnya setelah purna masih banyak Randublatung yang berkiprah dalam dunia Pendidikan maupun Bisnis yang masih erat hubungannya dengan Pemerintahan.  Marsda TNI Purn Agus Mudigdo sempat menjadi Komisaris BUMN di PT ASABRI, kemudian penulis juga sebgai Komisaris di Perum Perumnas.   Di Dunia Pendidikan yang masih ada kaitan dengan Aset Kemhan adalah Marsda TNI Purn Kusnadi di UPN Jakarta dan Universitas Pertahanan.  Tidak ketinggalan Marsma TNI Purn Suyitmadi sebagai dosen di UPN Yogyakarta.  Bahkan sampai detik ini Marsdya TNI Purn Wresniwiro menjabat sebagai Waketum II DPP LVRI, penulis juga ikut sebagai Pengurus DPP LVRI mendampingi Mardya TNI Purn Wresniwiro. 

KIPRAH CADAKA DHARMA DI LVRI

Penulis sebagai Pengurus DPP LVRI terhitung tanggal 3 Agustus 2020.   Saat  masuk sebagai Pengurus DPP LVRI, tanpa penulis sadari ternyata sebagai satu-satunya dari Cadaka Dharma.   Saat itu Pengurus DPP LVRI didominasi oleh Alumni Akabri 72 ada sekitar 5 orang.  Setelah adanya Kongres XII LVRI, kebetulan penulis mantan anak buah Ketum LVRI terpilih , mengusulkan ada Pengurus baru dari Alumni Akabri 73. 

Alhamdulillah Pengurus DPP LVRI saat ini ada 5 orang dari Cadaka Dharma yaitu Marsdya TNI Purn Wresniwiro sebagai Waketum II, Laksdya TNI Purn Djoko Sumaryono sebagai Sekjen, Marsda TNI Purn Tumiyo sebagai Karo IT, Yayasan dan Koperasi, Mayjen TNI Purn Rudjiono sebagai Wakadep Pewarisan dan Kolonel Purn Iswandi Annas sebagai Karo Materi.  Dapat dikatakan Kepengurusan DPP LVRI 2022-2027 didominasi oleh Cadaka Dharma. 

Sejak Cadaka Dharma masuk jajaran Kepengurusan DPP LVRI sudah terlihat banyak kemajuan diantaranya :

1. Rekan rekan Cadaka Dharma yang ikut Operasi di Timor Timur untuk mendapat status Veteran Pembela Kemerdekaan Seroja mengalami kesulitan namun dengan kegigihan Waketum II dan Sekjen akhirnya rekan Cadaka Dharma atas nama Mas Baru Sanusi bisa mendapatkan Skep sebagai Veteran Pembela dan dilantik oleh Menhan persis HUT LVRI yang dirayakan tgl 6 Januari 2023.   Termasuk memperjuangkan mas Yoso Prayitno menjadi Veteran Perdamaian juga oleh Sekjen LVRI, cukup merekomendasikan ke Dirvet Kemhan dan tidak hitungan bulan langsung jadi. 

2.  Penulis sendiri sebagai Ketua Pokja Yayasan, bekerja hanya sekitar dua bulan bisa menghidupkan kembali Yayasan Karya Dharma Pusat (YDP) yang dibekukan pada akhir tahun 2021, dan terhitung awal Maret 2023 YKDP sudah mulai beroperasi kembali. 

3. Universitas Karya Dharma Makasar (UKM) yang cukup lama status quo, setelah ditangani Mayjen TNI Purn Rudjiono, akhirnya saat ini juga sudah mulai operasional lagi. Tepatnya tanggal 7 Juli 2023 Rektor UKM dilantik oleh Ketum DPP LVRI Letjen TNI Purn HBL Mandiri. 

4. Sejak diundangkan UU no 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, dalam pasal 19 disebutkan bahwa semua kegiatan operasi LVRI di dukung Pemerintah dengan APBN, namun UU sudah berjalan 10 tahun belum terwujud.   Berkat kegigihan Dewan Pimpinan LVRI terutama yang berasal dari Cadaka Dharma yaitu Waketum II dan Sekjen, TA 2024 sudah ada kepastian di dukung APBN sekitar 15 M. 

Keempat kiprah tersebut diatas yang sudah nyata yang semuanya kiprah tersebut oleh Veteran RI dari Cadaka Dharma.  Saat ini masih ada kiat kiat yang sedang dalam proses dan semua inisiasi dari Veteran dari Cadaka Dharma.  Penulis membuat Kajian tentang Dahor dan Tunvet, hal ini penulis lakukan karena Presiden Jkw dalam Pidato Pertanggungjawaban Keuangan tanggal 16 Agustus 2023 menjanjikan akan menaikkan gaji Purnawirawan sebesar 12 %.   Satu sisi Presiden Jkw tidak menyinggung kenaikan Dahor maupun Tunvet, sebagai penghasilan Veteran RI. 

Tahun 2018 dengan Kepres 31, Presiden Jkw menaikan Gaji Veteran, kemudian tahun 2019 Presiden Jkw menaikan gaji Purnawirawan, berarti baik Veteran dan Purnawirawan merasakan kenaikan sekali.  Tahun 2023 Presiden Jkw menaikan Gaji Purnawirawan, oleh sebab itu kajian kali ini untuk mengingatkan Presiden Jkw tentang penghasilan Veteran Republik Indonesia yang masih jauh dibawah UMR DKI. 

Selain Kajian Dahor dan Tunvet, Veteran dari Cadaka Dharma, saat ini sedang mengevaluasi aset aset LVRI terutama Aset DPP LVRI.  Sebelumnya DPP LVRI mempunyai sekitar 13 Aset yang berbentuk badan usaha, namun saat ini tinggal 3 badan usaha yang masih ada, lainnya hilang tidak berbekas.   Yang ada saat ini adalah YGVRI (Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia) yang mengelola Gedung Sarbini, Gedung Veteran RI 17 lantai dan Semanggi Plaza 8 lantai.  Kemudian Aset kedua adalah YKDP (Yayasan Karya Dharma Pusat) yang mengelola Hotel Maleo di Jl Gajah Mada no 13.  Yang ketiga adalah Inkoveri (Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia) yang kebetulan Ketumnya juga dari Cadaka Dharma yaitu Mayjen TNI Purn Rianzi. 

Semoga dengan keberadaan Veteran RI dari Cadaka Dharma, mampu membuat terobosan - terobosan sehingga keberadaan LVRI semakin dikenal oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota Veteran Republik Indonesia serta mampu memenuhi tugas pokoknya untuk mewariskan JSN 45 (Jiwa Semangat dan Nilai 45). Disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo (Awal Oktober 2023) 

NGOWOH

"Ngowoh" itu tidak terdefinisikan secara jelas di kamus ataupun ensiklopedi manapun. Ngowoh adalah sikap tidur dengan mulut menganga. "Ngowoh" yg dilekatkan pd taruna tingkat satu, nurut saya bukan "ngowoh" yg itu! "Ngowoh" pada taruna (Capratar) lebih tepat sebagai simbolisasi "bodoh" atau "dibuat bodoh" untuk sebuah tujuan. Capratar dibuat bodoh saat "Vira Charya" atau "plontos/perploncoan" dimulai.

Saat itulah kita secara fisik dibuat untuk tidak bisa berbuat apa2. Untuk tidak bisa membela siapa2 bahkan terhadap diri sendiri sekalipun. Adanya cuma nurut dan manut! Disuruh merayap, berguling dengan diguyur cairan tepung singkong tapioka yg lengket ya dilaksanakan saja. Sekujur tubuh basah dg tajin. Tangan, kaki menjadi licin. Semua yg dipegang ikut licin. Rumput ilalang ataupun batang semak yg dipegang utk mbantu kita bisa naik ke Puncak Gunung Tidar saat itu, tiba2 licin semua shg sering terlepas dan jatuh berguling ke bawah ber-kali2.

Apalagi saat itu sore hari sehabis Tidar diguyur hujan bulan Januari. Rupanya alam semesta saat itu berkolaborasi sempurna dg programnya Akabri Udarat, utk membuat situasi dan kondisi menjadi pas untuk terselenggaranya program Vira Charya. Itu belum cukup! Tambahan lagi pukulan pentungan senior yg terus bertubi ke helm yg dipakai. Kita ingat itu helm luar doang tanpa helm dalam. Meski yg dipukul adalah helmnya dan bukan kepala, tapi helm baja yg keras dan kaku itu kurang bisa meredam impact pukulan. Tidak mampu sbg "impact absorber" yg baik. Apalagi dg tanpa helm dalam, yg artinya kulit helm nyentuh langsung ke kepala kita. Jadinya ya 30% kekuatan pukulan diteruskan ke kepala. Akhirnya ya meski yg dipukul helmnya, tapi sakitnya tetap sebagian terasa! Helm luar itu longgar di kepala, krn sekali lagi tidak dilapis dengan helm dalam. 

Akhirnya setiap lari, helm itu terus menerus "gojlak" dg me-mukul2 kepala kita. Ditambah lagi helm baja bukan isolator panas. Dia justru konduktor panas yg baik. Jadi jika terpapar panas matahari, maka kulit kepala ngibarat bersentuhan dg alat penggorengan. Maka pd saat plontos, rata2 kulit kepala yg bersentuhan dg kulit helm luar akan gosong dan mengelupas. Memang nampaknya para senior paham benar ttg phenomena ini, nyatanya pada setiap mereka "nggambleh" mesti di paparan panas matahari. Jarang di tempat teduh. Itu gambaran sebagian dari uji fisik. Belum lagi uji mentalnya! Masih lekat di memori bagaimana senior menyadarkan junior dg kata2 keras. "Siapapaun kalian, dari manapun asal kalian, juga apapun status kalian, saat sekarang ini tidak pantas utk sedikitpun sombong! Karena pangkat kalian adalah pangkat yg paling rendah dari pangkat2 yg pernah ada di alam semesta ini!" Dengan fisik yg lelah krn gojlokan yg terus menerus, saya saat itu ya membenarkan. Bahkan membenarkan sekali! Lha wong pangkat terendah tentara itu adalah prajurit. Lha kita2 ini pangkat prajurit saja belum. Baru calon! Makanya pangkatnya disebut Capratar. Bahkan saya mbatin kalau misalnya "demit" itu punya pangkat, maka pangkat terendah dari "demit" itupun masih di atas pangkat kita! Astaghfirulloh! 

Jadi kita betul2 di "downgrade". Alias dijatuhkan sampai pd kondisi yg sangat rendah. Bahkan paling rendah! Ada yg mengatakan dikembalikan ke 0 km. Bahkan kalau saya menganggap malah minus km,  atau didorong jauh di belakang garis start. Lha ini yg selanjutnya saya renungkan dg pendekatan filosofis! Yaitu dg berada di tempat yg paling rendah, maka air atau jenis fluida apapun akan gampang dialirkan ke dalamnya. Artinya kita gampang dimasuki apa saja. Apa itu ilmu, ketrampilan, doktrin, santi aji, santi kharma ataupun santi2 yg lain (😁😁 😁). Jadi nurut saya, bahwa "attribute ngowoh" yg disematkan kepada Capratar adalah kesengajaan. 

Ini sebagai sebuah metode pendidikan utk merubah "perilaku" secara total dan super cepat. Untuk merombak kebiasaan hidup yg sudah terbentuk hampir 20 tahun lamanya (seusia saat masuk Akabri). Dg memaksa kita jadi "ngowoh" artinya menjadikan kita lbh rendah hati, tawadu', humble tidak sombong. Meski saya terlambat menyadari, rasanya sulit menjumpai lembaga pendidikan yg menggarap 3 aspek baik kognitif, psikomotor dan afektif secara terarah, terprogram, terintegrasi dan proporsional sebaik Akademi TNI/Polri. Resume saya bhw capaian tertinggi apapun dlm karier kita masing2, rasanya sulit "selak" atau diungkiri. Bahwa yg kita capai semuanya berawal dari sebuah proses "ngowoh", yg terjadi 53 th atau hampir 54 tahun yg lalu. Siapapun kita! Apakah sbg RI 1, Menko, Kepala Staf, Dubes, Panglima ini, Komandan itu, Asisten ini, Kadis itu, Pengusaha ini,  Pengusaha itu dan seterusnya dan seterusnya. Yah nuwun sewu ini "grundelan" sbg refleksi usia pengabdian RB yg  hampir 50 th (RB /Randublatung/Tempat Sitarda/AKABRI 73)... 😁😁🙏🙏🙏

KAJIAN NILAI DANA KEHORMATAN DAN TUNJANGAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

1. Dasar :

a. Undang Undang no 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah no 67 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang no 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indoneb sia

c.  Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no 67 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang no15 tahun 2012 tentang Undang Undang Veteran Republik Indonesia

d.  Peraturan Pemerintah no 31 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah no 67 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang no 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

2.   Pembahasan

a. Dengan diundangkan UU no 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia  tanggal 5 Oktober 2012, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah no 67 tahun  2014 tentang Pelaksanaannya, dimana sebagian isinya mengatur Dana Kehormatan dan Tunjangan  Veteran Pembela diantaranya sebagai berikut :

1) Dana Kehormatan  senilai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2) Tunjangan Veteran senilai Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

3) Dalam pasal 21 PP no 67 tahun 2014 ayat (6) disebutkan bahwa Bagi Veteran  Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun diberikan Tunjangan            Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

4) Dengan adanya ayat 3) diatas Dana Kehormatan  dan Tunjangan Veteran Republik Indonesia hanya terima Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu)

5) Peraturan Pemerintah no 67 tahun 2014 mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2014.

6) Bunyi pasal 21 PP no 67 tahun 2014 ayat (6) dirasa janggal, karena saat berlakunya PP tersebut, semua Veteran Republik Indonesia baik Veteran Pejuang dan Veteran Pembela semua sudah Pensiun berarti tidak ada yang menikmati Tunjangan Veteran 100 %.

b.  Dua tahun setelah berlakunya PP no 67 tahun 2014, terbit PP no 23 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no 67 tahun 2014, namun pada umumnya hanya tentang redaksi dan yang menonjol adalah tentang perubahan pasal 22 yang isinya Dalam hal Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran belum        dibayarkan lebih dari 2 (dua) tahun, maka Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran  yang dibayarkan hanya untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

c.   Pada tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah no 31 tentang Perubahan Kedua PP no 67 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 15 tahun 2012, dimana nilai Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran ada kenaikan :

1).   Dana Kehormatan naik dari sebelumnya Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) menjadi Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu)  ada                    kenaikan Rp 188.000,00 (Seratus delapan puluh delapan ribu)

2).  Tunjangan Veteran Pembela naik dari Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus  ribu) menjadi Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) ada kenaikan            Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) atau naik 25 % (dua puluh lima persen).

3).  Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran menjadi Rp 1.813.000,00 (saru juta delapan ratus tiga belas ribu).

4) Apabila Tunjangan Veteran diterima 100 %, maka Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran senilai Rp 2.688.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu).

3. Kesimpulan dan Saran.

a.   Kesimpulan

1).  Sejak diundangkan UU no 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia  telah diterbitkan Peraturan Pemerintah no 67 tahun 2014 tentang Pelaksanaannya dimana mulai adanya Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran Republik Indonesia.

 2) Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut Tunjangan Veteran hanya diterimakan 50 %, dan mengingat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tahun 2014, tidak ada  yang mengalami menerima Tunjangan Veteran 100 %

3) Sejak berlakunya PP no 67 tahun 2014, Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran  baru mengalami sekali kenaikan dengan PP no 31 tahun 2018.

 b. Saran

1) Mengingat Tunjangan Veteran selama ini belum pernah diterimakan hanya 50 %,           disarankan menjadi 100 %.

2) Mengingat sejak adanya PP 67 tahun 2014, Dana Kehormatan dan Tunjangan  Veteran baru mengalami sekali kenaikan, disarankan untuk ditinjau kembali

3) Untuk menghindari kecemburuan maupun untuk penghematan anggaran, Dana      Kehormatan maupun Tunjangan Veteran diberikan kepada seluruh Veteran Republik Indonesia (Veteran Pejuang, Veteran Pembela maupun Veteran Perdamaian) dan diberikan setelah yang bersangkutan menjalani Pensiun.

4.  Demikian Kajian  Nilai Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran untuk dapat digunakan dalam mengambil kebijaksanaan lebih lanjut    

Jakarta, September 2023

Penyusun

Marsda TNI Purn Tumiyo

NPV 23.006.144

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Nama : Marsda TNI Purn Tumiyo, SE

Tempat Tgl lahir : Yogyakarta 31 Okt 1949

Jabatan Terakhir : Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi 

Alamat : Jl SMA 48 No 45 A, Pinangranti, Makasar Jakarta Timur

Nama Istri : Sutatik Umaryati

Tempat tgl lahir : Yogyakarta, 10 Okt 1954

Nama Anak: 

1. Wahyu Wibowo

2. Flaina Auri

Cucu

1. Archie

2. Kira

3. Kara

4. Alina

5. Alisa

Pendidikan Terakhir :

1. Lemhannas KSA X

2. S1

Bintang Jasa/Piagam Penghargaan :

1. Bintang Yudha Dharma Pratama

2. Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama

3. Bintang Yudha Dharma Narariya

4. Bintang Swa Bhuwana Paksa Narariya

5. Piagam Tanda Kehormatan  Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja) 

6. Surat Tanda Penghargaan Satyalancana Seroja 1979

7. Surat Tanda Penghargaan Satyalancana Seroja 1989

8. Surat Tanda Penghargaan Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer VIII/Dharma Pala

9. Surat Tanda Penghargaan Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer IX/Raksaka Dharma

10. Surat Tanda Penghargaan Satyalancana Dwidya Sista

11. Surat Tanda Penghargaan Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun

12. Surat Tanda Penghargaan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun

13. Surat Tanda Penghargaan Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun

14. Piagam Penghargaan Menteri Pertahanan Pengabdian dari 1973 sd 2005

15. Piagam Penghargaan Purnawirawan dari Kasau tahun 2006

16. Award Of The Outstanding Achiefment Medal Republik Of Philippines 

Edit terakhir 21 Juli 2023

PERINGATAN HARVETNAS 2023

Peringatan HARVETNAS tahun 2023, untuk pertama kalinya dipusatkan di Solo. Salah satu alasan kenapa dilaksanakan di Solo karena masyarakat setempat banyak yang tidak mengetahui sejarahnya.  Bahkan para pelaku Sejarah yang di Solo sendiri dalam memperingati HARVETNAS selalu pada tanggal 7 Agustus bukan tanggal 10 Agustus.  Memang betul serangan umum Solo dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1949, namun sesuai Kepres no 30/2014 tentang HARVETNAS diputuskan tanggal 10 Agustus

Tema HARVETNAS 2023 adalah Dengan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai '45, LVRI Ikut Serta Mensukseskan Pemilu 2024 dan Konsisten Untuk Melanjutkan Pembangunan National. 

Dalam rangka memperingati HARVETNAS 2023, disusun acaranya sebagai berikut :

1. Napak Tilas dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2023

2. Kuliah Umum tentang JSN 45 untuk Mahasiswa dan Pemuda di Solo Tanggal 9 Agustus 2023.

3. Ziarah di TMP Solo pada tanggal 10 Agustus 2023 pagi

4. Acara puncak peringatan HARVETNAS 2023 di Auditorium UNS pada tanggal 10 Agustus 2023

Dalam Acara Napak Tilas Tanggal 6 Agustus 2023, ada Penjelasan dari Pelaku Sejarah Tentara Pelajar  Mayor Udara Purn Drs Djoko Ramelan yang sudah berumur 95 tahun,  didampingi Mayjen TNI Purn Abdul Gani yang kebetulan sebagai Ketua Panitia HARVETNAS 2023

Pada tanggal 9 Agustus 2023, Dalam Acara Kuliah Umum tentang JSN 45 dengan Nara Sumber Mayor Jendral TNI Purn Marinir Nono Sukarno.  Dalam acara kuliah umum ternyata antusias Mahasiswa dan Pemuda luar biasa, terpaksa tidak semua peminat bisa masuk keruangan karena tempat duduk sudah penuh

Tanggal 10 Agustus 2023 pagi sebelum acara Pokok, diadakan ziarah di TMP Solo dipimpin oleh Waketum 1 Letjen TNI Purn Muzani Syukur

Sebelum acara Pokok Peringatan HARVETNAS dimulai ada acara spontanitas yang diprakarsai Sekjen DPP LVRI Laksdya TNI Purn Djoko Sumaryono, yaitu sharing tentang Dana Hibah dari Pemda yang di sampaikan oleh Ketua DPC LVRI Surabaya, Semarang dan Kediri

Acara Puncak Peringatan HARVETNAS 2023 diawali Laporan Ketua Umum DPP LVRI yang dibacakan oleh Waketum 1 Letjen TNI Purn Muzani Syukur. Dalam laporan Ketum DPP LVRI menggarapkan adanya perhatian dari Presiden tentang dukungan untuk LVRI.  Mengingat sejak diundangkan UU no 15/2012 disebutkan bahwa kegiatan LVRI didukung Penerintah, namun UU sudah berjalan 11 tahun, LVRI belum mendapat dukungan berupa APBN. 

Sambutan Presiden yang dibacakan Menhan, sangat mengapresiasi tema HARVETNAS, yang bernunyi Dengan Jiwa Semangat Dan Nilai-Nilai 45, LVRI Ikut Serta Menyukseskan Pemilu 2024 Dan Konsisten Untuk Melanjutkan Pembangunan  Nasional.

Selanjutnya Presiden menekankan LVRI jangan mau diprovokasi atau terpengaruh dengan hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.   Dalam akhir pesannya Presiden mengajak melanjutkan pengabdian untuk bangsa dan negara yang tidal mengenal batas akhir. 

Acara diakhiri Foto bersama dengan Menhan dan seluruh Peserta Peringatan HARVETNAS 2023 yang memenuhi Auditorium UNS.  

Peringatan HARVETNAS 2023 diliput dengan daring dan diikuti oleh DPD LVRI seluruh Indonesia beserta jajarannya baik DPC LVRI, PD PIVERI maupun PP PPM dan jajarannya. Tercatat ada 128 Peserta daring namun setiap Peserta pada Umum nya diikuti 10 sampai 150 orang, sehingga secara keseluruhan yang mengikuti lebih 1.500 orang. 

Dalam monitor Peserta Daring, terlihat setiap peserta berada dalam ruangan dan secara bersama sama menyaksikan Peringatan HARVETNAS melalui layar besar yang kebetulan difasilitasi oleh Minvet setempat. (Disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo/Karo IT DPP LVRI)