TINGKAT KEPUASAN DP 0% RENDAH ?

Membaca Koran Republika edisi  12 Februari 2022, kolom Nasional  menarik juga.   Dengan judul Kepuasan Program Rumah DP 0 Rendah, Pemprov Janjikan Perbaikan.  Disebutkan bahwa hasil survey tingkat kepuasan hanya sekitar 25,7 %.  Melihat prosentase yang hanya 25,7 % memang itu rendah bahkan tergolong sangat rendah.  Secara logika, sebetulnya para konsumen rumah apalagi untuk para MBR, justru DP 0% itu sangat diharapkan.  Dari pengamatan penulis, para MBR itu kendala yang dihadapi adalah keberatan dengan adanya DP.  Mereka pada umumnya kesulitan menyiapkan DP untuk KPR, karena awalnya DP itu besarannya 10 %, bahkan KPR Komersial DP minimum 20 %.   Namun dengan adanya Program FLPP yang semula DP 5 % saat ini hanya 1%.

Berbicara DP 0%, penulis sudah berulangkali mengulas, karena ASABRI sejak  tahun 1984 sudah memulai meng KPR kan Prajurit TNI POLRI dengan memberikan Pinjaman Uang Muka tanpa bunga.  Besaran uang muka tidak tanggung-tanggung sampai nilainya 50 % harga rumah.  Penulis sendiri mengalami KPR tahun 1990 dan mendapat BUM (Bantuan Uang Muka) senilai 6,5 jt dan harga rumah 13 jt.   Saat pensiun seharusnya dapat santunan dari Asabri sekitar 17 jt namun saat itu cuma dapat 10,6 jt karena yang 6,5 jt untuk kembalikan pinjaman BUM.   Dari pengalaman ini penulis pernah menuangkan ide Rumah Gratis untuk PNS, TNI dan Polri (https://www.propertynbank.com/rumah-gratis-untuk-pns-prajurit-tni-polri/), namun ternyata tidak ada lembaga yg mau ikuti Pola Asabri.   Asabri pun saat ini justru dilanda kasus yg belum tuntas tuntas.

Kembali ke masalah pokok tentang DP 0 %, penulis masih bertanya tanya kok bisa konsumen dalam KPR tanpa DP kok kesannya tidak tertarik.   Bahkan tingkat kepuasan rendah, betulkah ? Tetapi kalau melihat data, dari Perumda Sarana Jaya dari 967 unit yang sudah akad kredit 885 unit atau 91,52 %.  Selanjutnya  dari Klapa Gading Village dari 780 unit yang akad kredit 710 unit atau 91 %.   Kemudian 

di Bandar Kemayoran dari 38 unit yang akad kredit 37 unit, termasuk Sentraland Cengkareng dari 149 unit yang akad kredit 138 unit semua diatas 90 % bahkan hampir 100%.  Satu sisi dari Survey Populi Center yang dilaksanakan awal Februari 2022 dari 600 responden dari 60 kelurahan hasilnya 86 % merasa puas.  

Hasil survey sebetulnya kalau didasari politis, hasilnya pasti tergantung siapa yang di survey. Tentunya kalau yang disurvey kelompok yang tidak puas pasti hasilnya rendah tetapi bagi yang sdh bisa akad kredit tentunya hasilnya akan memuaskan.   Melihat hasil rusun yang dibangun, huniannya sudah diatas 90 % tentunya hasil ini cukup bagus.  Pilpres masih tahun 2024, kelihatannya para Politisi sudah mencuri peluang untuk mengambil hati rakyat.

Harapan penulis para Pengembang lebih mengutamakan bagaimana rakyat bisa memiliki tempat tinggal.  Satu sisi Pejabat Pemerintah juga harus mempu menunjukkan janjinya atau programnya.  Sebagai contoh Gubernur DKI saat sewaktu kampanye akan membangun 250 ribu unit ternyata baru terwujud 942 unit.   Betulkah cuma 942 unit ? Dari data yang Penulis sebutkan sudah di Perumda Sarana Jaya saja sudah 967 unit, belum tempat yang lain.  Semoga program untuk merumahkan MBR yang dikenal program sejuta rumah,  tidak terpengaruh ulah para Politisi yang menyudutkan program Para Kepala Daerah. (Marsda TNI Purn Tumiyo/Pengamat Perumahan)

RAPAT PLENO DPP LVRI DIPERLUAS

Rapat Pleno DPP LVRI yang secara rutin selalu dilaksanakan setiap hari Selasa, namun pada tanggal 2 Februari 2022 dilaksanakan secara Daring dan diikuti seluruh Ketua DPD LVRI seluruh Indonesia.   Dari 30 DPD LVRI ternyata tercatat yang mengikuti Rapat Pleno diperluas hanya ada 24 DPD yaitu DPD LVRI Aceh, Sumut, Riau Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kepri, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Bali, NTB, NTT dan Maluku.   Sedangkan yang tidak bisa mengikuti adalah DPD LVRI Bengkulu, Balbel, DIY, Kalteng, Sulselbar dan Papua.  Maksud dan tujuan diadakan Rapat Pleno diperluas adalah untuk menyamakan persepsi sebagai Veteran.   Veteran tidak boleh terbawa berita Medsos yang memutar balikkan fakta.   Veteran adalah pendukung Pemerintah yang sah.  Veteran tdk boleh terbawa oleh kelompok radikal maupun kelompok intoleran.   Itu yang ditekankan oleh Ketum DPP LVRI Bpk Mayjen TNI (Purn) Syaiful Sulun.

Pengarahan Ketum DPP LVRI dalam Rapat Pleno Diperluas

Dalam arahan selanjutnya Ketum DPP LVRI menekankan bahwa PPM yang Syah adalah PPM dibawah Ketum Bertho.  PPM Pimpinan Syamsudin Siregar maupun Surya Andi Galib adalah PPM ilegal  dan tidak diakui oleh LVRI.

Peaerta Rapat Pleno diperluas.

Setelah pengarahan Rapat Pleno Diperluas dilanjutkan tanya jawab terutama dengan para Ketua DPD LVRI dipandu oleh Sekjen.  Dimulai dari DPD LVRI wilayah Sumatra dilanjut  Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTB dan NTT.

Penanya dari Ketua DPD LVRI  Kalbar, Kalteng, Jatim, Jateng, Banten dan Jambi

Penanya dari Ketua DPD LVRI Gorontalo, NTB, NTT, Bali, Maluku, Sulut Dan Sulteng.

Pertanyaan pada umumnya masalah PPM dimana didaerah pada umumnya masih ada kubu Amir Siregar dan kubu Surya Andi Galib.   Penjelasan oleh Ketum DPP LVRI tetap menekankan bahwa PPM yang diakui LVRI adalah PPM Pimpinan Bertho.  Saat ini masih dalam proses tentang Keputusan Menkumham untuk PPM Pimpinan Bertho.   Rapat Pleno diperluas berjalan hampir dua jam dengan Penanggap oleh 13 Ketua DPD LVRI.  Rapat ditutup sekitar jam 12.30 WIB.  MERDEKA  (Penyunting Marsda TNI Purn Tumiyo, SE / Anggota Tim Ahli DPP LVRI)

LAPORAN BADAN PENGAWAS PUSAT PPAU 2019 - 2021 DALAM RANGKA PRA KONGRES V

Pendahuluan

1. Dasar :

a. Keputusan   Kongres  IV PPAU Nomor KEP/10/KONGRES - IV/IX/2018 Tentang Pengesahab Hasil Komisi Anggaran  Dasar

b. Program  Umum PPAU Tahun 2018 - 2023

c. Keputusan Ketua Umum PPAU No. Kep/05/X/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengawas PPAU Pusat, dengan susunan sebagai berikut :

1) Ketua : Bpk Sonny Rizani

2) Wakil Ketua I : Bpk Tumiyo

3) Wakil Ketua II : Bpk Onne Leatemia

4) Sekretaris : Ali Noor

5) Anggota : Bpk Kamto Sutirto

6) Anggota : Bpk Dr. Sri Budi Rahardjo

7) Anggota : Bpk Mahandono

8) Anggota : Bpk Thomas Soejamto

9) Anggota : Bpk Hersoebeno

Dalam perjalanan waktu Bpk Thomas Soejamto meninggal dunia dan belum ada penggantinya.

2. Maksud laporan ini sebagai pertanggung jawaban kinerja Bawaspus PPAU sd tahun 2021, dengan tujuan untuk bahan Pra Konggres dalam menghadapi Kongres V tahun 2023.

3. Tata Urut Laporan sebagai berikut :

a. Pendahuluan

b. Pengawasan Kegiatan 2019 - 2021

c. Kesimpulan dan Saran

d. Penutup

Pengawasan Kegiatan 2019 - 2021

4. Kegiatan Bidang Organisasi dan Keanggotaan.  Kegiatan pengawas selama 3 tahun dari 2019 - 2021 bisa dikatakan hanya tahun 2019 bisa berjalan sesuai rencana.  Menginjak tahun 2020 sd 2021 dengan adanya Pandemi Covid 19, praktis kegiatan  sangat terbatas, apalagi adanya pembatasan pembatasan yang disebut PPKM.   Yang relatif berjalan lancar adalah pembuatan kartu tanda anggota.  Kegiatan seperti rapat pleno bisa dilakukan dengan pola daring, kegiatan langsung 

seperti Ziarah dilakukan dengan jumlah peserta terbatas.

5. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan.   Kegiatan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan tidak jauh beda dengan Bidang Organisasi dan Keanggotaan.   Walaupun dalam kondisi Pandemi Covid 19, namun kondisi surplus dari tiga 3 toko, masih tergolong lumayan.  BPP PPAU masih mampu menyerahkan bantuan pengungsi banjir di lingkungan Halim Perdanakusuma.   Kegiatan yang perlu diapresiasi adalah diasaat pandemi Covid 19, BPP PPAU bisa menyalurkan bantuan alkes dan APD ke RSAU dr Hasan Toto Bogor, ke Koopsau 2, RSPAU Hardjolukito Yogyakarta, RSAU dr Salamun Bandung, RSAU dr Siswanto Solo, dan Rumkit dr Hudiono Kalijati

6. Bidang Advokasi dan Kajian.   Hanya pada tahun 2019 bisa melaksanakan program sesuai rencana, namun menginjak tahun 2020 kegiatan tidak bisa secara maksimal mengingat pandemi Covid 19.  Kegiatan sebagian besar dengan Daring berupa Zoom Meeting maupun Virtual Conference.  Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah FGD Kaji Ulang UUD 45 di PPAD, FGD Tata Kelola dan Pembangunan Transportasi Udara di ITL, FGD RUU HIP bersama PP dan Pepabri, Pencerahan KKIP di PPAU.

7. Bidang Komsos.   Kegiatan dari Bidang Bidang hanya kegiatan Bidang Komsos yang relatif tidak terganggu dengan adanya pandemi Covid 19. Program Penerbitan Warta PPAU berjalan sesuai target, bisa terbit 3 x dalam setahun yaitu pada bulan Mei, Agustus dan Desember.  Peliputan kegitan pada dasarnya tidak ada masalah bisa mengikuti apa yang dilakukan Bidang lainnya.

8. Bidang Perempuan.   Kegiatan Bidang Perempuan juga terkendala adanya pandemi Covid 19, namun Bidang Perempuan masih bisa adakan kegiatan walau terbatas.  Kegiatan yang menonjol di tahun 2019 - 2021 adalah Peresmian Paguyuban Purnawirawan Wara, menghadiri undangan Perib dalam acara Cooking Class bersama Kokita.

9. Bidang Keuangan dan Kebendaharaan.  Kegiatan bidang Keuangan dan Kebendaharaan pada dasarnya sudah berjalan sesuai ketentuan dan kemampuan.   Hal ini bisa dilihat semua kegiatan semua bidang bisa didukung.   Dana pembiayaan yang bersumber dari Yasau yang diberhentikan tahun 2020, mulai tahun 2021 sudah diterbitkan lagi.  Namun pihak Bendahara belum menyebutkan besar Kekayaan atau Aset PPAU, padahal dalam Anggaran Dasar PPAU Pasal 15 menyebutkan Kekayaan PPAU.

KESIMPULAN dan SARAN

10. Kesimpulan

a. Kegiatan dalam Periode 2019 sd 2021 pada umumnya tidak bisa berjalan sesuai program dengan adanya pandemi Covid 19 yang berjalan sejak awal tahun 2020.

b. PPAU hanya memberlakukan hari kerja hanya Senin dan Kamis sebagai dampak adanya PSBB dan PPKM

c. Kegiatan yang relatif lancar hanya dalam Bidang Komsos mengingat bidang pekerjaannya berdasar IT yang justru diandalkan dalam situasi pandemi Covid 19

d. Dalam situasi keterbatasan PPAU masih bisa menyalurkan bantuan baik berupa sembako atau Alkes, APD maupun obat obatan ke :

1) Warga sekitar Halim Perdana Kusuma

2) RSAU dr Hasan Toto Bogor 

3) Ke Koopsau 2

4) RSPAU Hardjolukito Yogyakarta

5) RSAU dr Salamun Bandung

6) RSAU dr Siswanto Solo

7) Rumkit dr Hudiono Kalijati

8) Rumkit Jajaran TNIAU melalui Diskesau

11. Saran 

a. ART Pasal 16(2) perlu dihapus karena sudah diatur dalam AD Pasal 11(9)

b. Demi tidak menghilangkan Dokumen, dalam AD/ART PPAU perlu mencantumkan Kepmenkumham tentang Akte Pendirian PPAU.

c. Mengingat Aset PPAU saat cukup besar dengan sudah mempunyai Gedung lengkap dengan isinya perlu dibuat Laporan Buku.

Penutup

12. Demikian Laporan Badan Pengawas Pusat PPAU tahun 2019 - 2021 ini disusun dengan harapan bermanfaat adanya

     Jakarta, Februari 2022

     Ketua Bawaspus PPAU

               Sonny Rizani

JUST REMEMBERING VIRTUAL VECONAC 33 EBM & 20 EMB

For the second time VECONAC held a virtual session during the Covid 19 Pandemic. The first virtual session was held on October 15, 2020 with Vietnam as the host. Considering that in 2020 Covid 19 has not shown a decline, it was agreed that Vietnam will remain as President of VECONAC until 2021. This year's session is still virtual and is attended by delegates from Veterans of ASEAN member countries (VECONAC).

The Indonesian delegation was led by Deputy Major General of the TNI (Ret.) Bantu Hardjijo with members of Major General TNI (Ret.) Abdul Ghani, Marsma TNI (Ret.) Priyadi Rahardjo and Mr. Abdul Mun'im. This session has two activities, namely the 33rd EBM Session from 08.30 to 11.15 and the 20th GA Session from 13.30 to 17.15.

The second session of the 20th GA began at exactly 13.30 led by the Head of Delegation, Mr. Deputy Major General TNI (Ret.) Bantu Hardjijo. Before the 20th GA Session began, the Head of the LVRI DPP, Mr. Maj. Gen. TNI, Retired Syaiful Sulun, was pleased to sign the Joint Communique that had been agreed at the 33rd EBM Session.

In the 20th GA session, the LVRI delegation was led directly by the Deputy of LVRI's DPP where the main agenda was ratifying the change in VECONAC's leadership chair. There was something interesting about the 20th GA Session, where before the trial there was a moment of silence to remember and honor the late Lieutenant General TNI, Retired Rais Abin

Prior to the presentation of the leadership of the VECONAC President, the accountability report of the former VECONAC President from Vietnam, including the financial statements, was started. The 20th GA Session went smoothly with a farewell speech by the President of VECONAC Vietnam and ended with a speech by the new VECONAC President from Thailand. One of the court's interesting decisions was the approval that December 19 was VECONAC's Birthday. VECONAC FOREVER (Vice Marshal Ret Tumiyo, SE)