TINGKAT KEPUASAN DP 0% RENDAH ?

Membaca Koran Republika edisi  12 Februari 2022, kolom Nasional  menarik juga.   Dengan judul Kepuasan Program Rumah DP 0 Rendah, Pemprov Janjikan Perbaikan.  Disebutkan bahwa hasil survey tingkat kepuasan hanya sekitar 25,7 %.  Melihat prosentase yang hanya 25,7 % memang itu rendah bahkan tergolong sangat rendah.  Secara logika, sebetulnya para konsumen rumah apalagi untuk para MBR, justru DP 0% itu sangat diharapkan.  Dari pengamatan penulis, para MBR itu kendala yang dihadapi adalah keberatan dengan adanya DP.  Mereka pada umumnya kesulitan menyiapkan DP untuk KPR, karena awalnya DP itu besarannya 10 %, bahkan KPR Komersial DP minimum 20 %.   Namun dengan adanya Program FLPP yang semula DP 5 % saat ini hanya 1%.

Berbicara DP 0%, penulis sudah berulangkali mengulas, karena ASABRI sejak  tahun 1984 sudah memulai meng KPR kan Prajurit TNI POLRI dengan memberikan Pinjaman Uang Muka tanpa bunga.  Besaran uang muka tidak tanggung-tanggung sampai nilainya 50 % harga rumah.  Penulis sendiri mengalami KPR tahun 1990 dan mendapat BUM (Bantuan Uang Muka) senilai 6,5 jt dan harga rumah 13 jt.   Saat pensiun seharusnya dapat santunan dari Asabri sekitar 17 jt namun saat itu cuma dapat 10,6 jt karena yang 6,5 jt untuk kembalikan pinjaman BUM.   Dari pengalaman ini penulis pernah menuangkan ide Rumah Gratis untuk PNS, TNI dan Polri (https://www.propertynbank.com/rumah-gratis-untuk-pns-prajurit-tni-polri/), namun ternyata tidak ada lembaga yg mau ikuti Pola Asabri.   Asabri pun saat ini justru dilanda kasus yg belum tuntas tuntas.

Kembali ke masalah pokok tentang DP 0 %, penulis masih bertanya tanya kok bisa konsumen dalam KPR tanpa DP kok kesannya tidak tertarik.   Bahkan tingkat kepuasan rendah, betulkah ? Tetapi kalau melihat data, dari Perumda Sarana Jaya dari 967 unit yang sudah akad kredit 885 unit atau 91,52 %.  Selanjutnya  dari Klapa Gading Village dari 780 unit yang akad kredit 710 unit atau 91 %.   Kemudian 

di Bandar Kemayoran dari 38 unit yang akad kredit 37 unit, termasuk Sentraland Cengkareng dari 149 unit yang akad kredit 138 unit semua diatas 90 % bahkan hampir 100%.  Satu sisi dari Survey Populi Center yang dilaksanakan awal Februari 2022 dari 600 responden dari 60 kelurahan hasilnya 86 % merasa puas.  

Hasil survey sebetulnya kalau didasari politis, hasilnya pasti tergantung siapa yang di survey. Tentunya kalau yang disurvey kelompok yang tidak puas pasti hasilnya rendah tetapi bagi yang sdh bisa akad kredit tentunya hasilnya akan memuaskan.   Melihat hasil rusun yang dibangun, huniannya sudah diatas 90 % tentunya hasil ini cukup bagus.  Pilpres masih tahun 2024, kelihatannya para Politisi sudah mencuri peluang untuk mengambil hati rakyat.

Harapan penulis para Pengembang lebih mengutamakan bagaimana rakyat bisa memiliki tempat tinggal.  Satu sisi Pejabat Pemerintah juga harus mempu menunjukkan janjinya atau programnya.  Sebagai contoh Gubernur DKI saat sewaktu kampanye akan membangun 250 ribu unit ternyata baru terwujud 942 unit.   Betulkah cuma 942 unit ? Dari data yang Penulis sebutkan sudah di Perumda Sarana Jaya saja sudah 967 unit, belum tempat yang lain.  Semoga program untuk merumahkan MBR yang dikenal program sejuta rumah,  tidak terpengaruh ulah para Politisi yang menyudutkan program Para Kepala Daerah. (Marsda TNI Purn Tumiyo/Pengamat Perumahan)