Mengikuti berita tentang KPR dengan tanpa DP atau DP 0%, yang beredar akhir akhir ini sangat menarik. Penulis jadi ingat program Gubernur Anies pada awal 2018 yang mencanangkan Program DP 0%, mendapat sambutan negatif dari kalangan penggerak Property maupun Bank Penyalur KPR. Bahkan sampai tahun 2020 masih sepi peminat. Penulis sempat menanggapi program DP 0% dari Anies bahkan masih dibuka di
http://tumiyohaji.blogspot.com/2018/10/dp-o-rupiah-kenapa-diributkan.html?m=1. Penulis komentari bahwa DP 0% adalah suatu terobosan, justru meringankan konsumen. Sekarang semua pengambil kebijakan menawarkan DP 0 %.
Dalam media Bisnis.Com, CNBC Indonesia, Detik.com selama tiga hari dari tanggal 17 sd 19 Februari 2021, semua memuat tentang DP 0%. Dari OJK dan BI sangat mendukung adanya DP 0%, dengan persyaratan tertentu. Yang tidak kalah menariknya, Dirut Taspen juga ikut mulai memikirkan bagaimana para pesertanya bisa memiliki rumah atau bisa KPR.
Dirut Taspen menjelaskan bahwa setelah operasi selama 57 tahun baru memikirkan bagaimana Perserta Taspen yang notabene ASN tidak kesulitan untuk memiliki rumah. Dengan dana yang dikelola mencapai 270 T, mulai tahun ini Taspen mempunyai Program untuk merumahkan pemegang polis atau pesertanya untuk bisa memiliki rumah dengan mudah. Sebetulnya kalau melihat Kepres no 8 tahun 1977, potongan gaji PNS atau ASN sudah ada untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk pesertanya. Dimana potongan gaji 3,25 % disebutkan untuk THTP (Tabungan Hari Tua dan Perumahan).
Masalah KPR DP 0%, sebetulnya di kalangan ABRI/TNI/POLRI sudah dikenal sejak tahun 1984. Kalau Taspen setelah 57 tahun berdiri baru berpikir untuk memikirkan merumahkan para pesertanya, Asabri baru berdiri 13 tahun sudah memperhatikan pesertanya. Asabri itu didirikan tahun 1971 oleh Jendral Soeharto, kemudian tahun1984 Asabri mendirikan Badan Proyek KPR. Tupoksi Badan Proyek KPR adalah memberikan BUM (Bantuan Uang Muka) bagi Prajurit ABRI yang ingin KPR. BUM bisa dibilang Pinjaman Uang Muka tanpa bunga. Prajurit yang ingin KPR cukup daftar namun setiap bulannya dipotong 1/3 gaji sebagai angsuran. Program ini sangat membantu Prajurit karena Prajurit sama sekali tidak siapkan DP atau Uang Muka. Kapan pinjaman itu dikbalikan? Dikembalikan saat pensiun diperhitungkan dengan akumulasi potongan gaji 3,25% yang dipotong tiap bulan.
Penulis diawal 2015 sempat menulis dan dimuat di Majalah Property&Bank juga yang intinya bahwa para ANS, TNI POLRI bisa memiliki rumah gratis dengan mengembangkan potongan gaji setiap bulan. Tulisan tersebut masih bisa dibuka di https://www.propertynbank.com/rumah-gratis-untuk-pns-prajurit-tni-polri/
Dalam tulisan tersebut penulis mengutarakan bahwa Taspen dan Asabri, bisa berbuat untuk membantu pesertanya yang belum punya rumah. Peserta Taspen dan Asabri setiap bulan iur otomatis, nah iur tersebut anggap sebagai angsuran dalam KPR. Sayangnya Asabri mempunyai kasus yang merugikan hampir 23 T. Namun bersyukur Taspen sudah mulai memikirkan bagaimana merumahkan pesertanya. Sangat disayangkan kalau ASN TNI POLRI sudah dipotong gaji yang dikelola Taspen dan Asabri masih dipotong untuk Tapera, tetapi untuk memiliki rumah masih dipotong angsuran lagi. Semoga pemikiran penulis awal tahun 2015 dengan judul Rumah Gratis untuk PNS, TNI dan POLRI terwujud. (Disunting Marsda TNI Purn Tumiyo SE/Mantan Ketua YKPP).