BUNGA KPR BP TAPERA KENAPA LEBIH TINGGI DARI BUNGA KPR FLPP ?

Edisi yang lalu penulis ulas tentang Penyaluran Perdana Program Tapera.  Namun sebatas waktu dan sasaran tahun 2021.  Penulis merasa lega karena penantian sudah sekitar 5 tahun akhirnya akan terwujud.   Bahkan penulis sudah memberikan masukan bahwa untuk Program Sejuta Rumah yang dikenal FLPP tetap berlanjut.   FLPP untuk menangani MBR yang betul betul tidak mempunyai penghasilan tetap,  tapi Tapera untuk menangani MBR yang  mempunyai penghasilan tetap.

Melihat berita media akhir akhir ini, penulis kagum dengan  begitu gencarnya  Tapera mensosialisasikan programnya.   Tapera mengelompokan pesertanya menjadi 3 kelompok  yaitu :

1. Kelompok pertama yang bergaji dibawah 4 juta, dengan suku bunga 5 %

2. Kelompok kedua yang bergaji 4 sd 6 juta, dengan suku bunga 6 %

3. Kelompok ketiga yang bergaji 6 sd 8 juta, dengan suku bunga 7 % 

Pengelompokan penghasilan dari peserta Tapera ini, terkesan ada  kemajuan dibanding dengan pola FLPP.  Namun melihat perbedaan bunga KPR Tapera antara 5 sd 7 %, menurut pengamata  penulis, justru  merupakan suatu kemunduran.  Sewaktu pola FLPP  yang notabene untuk MBR yang penghasilan maksimum 8 juta dan  menggunakan Anggaran APBN suku bunga KPR semua sama 5 %, kenapa Pola Tapera yang menggunakan Dana Iuran mereka justru bunganya malah naik ? 

Dalam menyongsong mulai operasinya Tapera, penulis beberapa kali menuangkan pendapat atau maukan ke BP TAPERA dengan harapan Program Tapera bisa disambut gembira oleh pesertanya.   Sebagai contoh tulisan yang pernah dimuat di Majalah Property&Bank, http://tumiyohaji.blogspot.com/2018/07/sambil-menunggu-operasinya-bp-tapera.html, dimana pola TNI POLRI bisa untuk pembanding. Masukan ini penulis sajikan pada bulan Juli 2018.

Beberapa bulan sebelumnya,  penulis juga mengulas langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam mengambil terobosan, dimana KPR TWP TNI yang sudah dijalankan oleh TWP TNI AU, dimana bunga KPR sebelumnya adalah 6 %, saat ini bunganya cuma 3% karena dananya dari Iuran perbulan.  Terobosan Panglima TNI masih bisa dibuka di http://tumiyohaji.blogspot.com/2018/04/terobosan-panglima-tni-dibidang.html?m=1.

Melihat UU no 4/2016 tentang Tapera, yang intinya untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR, diharapkan langkah BP Tapera lebih memihak kepada mereka.  BP Tapera tidak orientasi ke profit atau bisnis tapi orientasi ke pemenuhan kebutuhan rumah para pesertanya yang mayoritas MBR.   Jangan sampai para  MBR justru kecewa dengan Pola Tapera.  Selama ini FLPP, awalnya Bunga KPR sekitar 7,5 % diturunkan  menjadi YPPSDP 5 %.  Harapan MBR sebagai Peserta Tapera tentunya Program Tapera lebih menjanjikan karena Peserta Tapera secara rutin harus setor Iuran yg besarnya 3% dari Penghasilan.   Sewaktu FLPP yang menggunakan APBN bunga KPR cuma 5 %, kenapa Peserta Tapera ikut setor Iuran tiap bulan justru bunga KPR malah naik menjadi 7 % ? 

Langkah BP Tapera berkolaborasi dengan Bank BTN dan Perum Perumnas sudah tepat, tetapi mengingat Program BP  Tapera untuk para MBR, tentunya tidak murni bisnis seperti BUMN, tetapi ada unsur Iuran membantu atau menolong MBR.  Selama ini BTN mampu mendukung FLPP dengan Bunga KPR hanya 5%, tentunya untuk kerjasama dengan BP Tapera juga bisa maksimum dengan bunga 5 %.   Syukur syukur bisa lebih rendah dari Bunga KPR FLPP.  Semoga tulisan ini bisa menggugah BP Tapera untuk lebih memihak kepada MBR ,, Aamiin  (disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo/akhir Mei 2021)

PENYALURAN PERDANA PROGRAM TAPERA

Membaca berita CNN Indonesia tanggal 8 Mei 2021 ada secercah harapan dari Program Tapera.   Walau penyaluran akad kredit perdana masih akan dilaksanakan pada 27 Mei 2021 atau setelah Lebaran, BP Tapera sudah berani menentukan waktunya.   Dimana disebutkan akad kredit untuk 223 unit dari target tahun 2021 sekitar 11.000 unit.   Target ini memang jauh dari FLPP yang konon dalm program 2021 sekitar 157.000 unit.

Penulis menjadi ingat ide tahun 2015, dimana memimpikan Rumah Gratis untuk ASN, TNI dan POLRI.   Dengan adanya Tapera ini, penulis semakin yakin mimpi tersebut bisa lebih terwujud.   Dengan catatan BP Tapera tidak hanya menggandeng Perum Perumnas dan BTN tapi juga menggandeng Taspen dan Asabri.

Dengan menggandeng Perum Perumnas dan BTN, penulis menjadi ingat Pilar Pembangunan Perumahan Nasional era Presiden Suharto.   Pilar Pembangunan Perumahan Nasional yang tergolong sukses saat itu adalah Kemenpera sebagai Regulator, Perum Perumnas sebagai Pengembang dan BTN sebagai Bank Penyalur Kredit.   Hasilnya sangat luar biasa, bahkan dikenal setiap pegawai pemerintah KPR dikenal tinggal di Perumahan BTN.

Sukses tahun 70 an, menurut penulis bisa terulang.  Kesuksesan Program Perumahan era Pak Harto dimana saat itu Perum Perumnas merupakan satu satunya Pengembang Pemerintah, dan BTN satu satunya Bank Penyalur Kredit, Perumnas mampu membangun 95 % kebutuhan rumah secara Nasional.   Apalagi Program Tapera diawali dengan konsumen dari ASN adalah konsumen pasti, dalam arti bergaji tetap dan mudah dikontrol.   Sasaran berikutnya adalah anggota TNI POLRI.  Untuk ASN, TNI dan POLRI paling tidak, mudah untuk diorganisir.  Dan mereka dijamin menjadi konsumen yang disiplin, apalagi apabila sinergi dengan Asabri dan Taspen.  

Pegawai Penerintah yaitu ASN, anggota TNI dan POLRI selama ini setiap bulan dipotong gaji 10 %, konon untuk Tapera akan dipotong 3 %, berarti sebulan akan dipotong 13%, potongan ini akan mampu untuk angsuran Tapera.   Sehingga dalam Program Tapera, BP Tapera tidak perlu menarik angsuran dari Konsumen lagi, cukup minta Taspen dan Asabri yang mengangsur kredit para Konsumen. 

Pola seperti ini sudah dirintis oleh TNI POLRI sejak tahun 1984.   Para Prajurit yang ingin KPR dipinjami uang muka dari Asabri yg besarannya 50 % harga rumah.   Pinjaman itu tanpa bunga dan Prajurit tidak perlu kembalikan Pinjaman karena sudah diperhitungkan dengan potongan gaji 3,25 % yang dikelola Asabri.  Dari pengalaman penulis tahun 1990 mengambil KPR dapat pinjaman 6,5 juta.  Saat pensiun dari akumulasi Potongan Gaji 3,25 % terkumpul 17 juta, saat pensiun hanya terima 10,5 juta karena yang 6,5 juta untuk kembalikan Pinjaman.

Pola ini kalau digunakan atau dimanfaatkan oleh BP Tapera, penulis yakin Program BP Tapera akan lebih lancar dan para konsumen tidak merasa berat untuk mempunyai rumah pribadi.  Kalau perlu BP Tapera khusus menangani kebutuhan rumah untuk Pegawai Pemerintah yaitu untuk ANS, anggota TNI POLRI.  ASN adalah peserta Taspen, anggota TNI POLRI peserta Asabri tentunya mereka sangat memerlukan panggon atau rumah, kebutuhan ini bisa difasilitasi oleh BP Tapera.

Pimpinan BP Tapera, Taspen dan Asabri perlu bertemu memikirkan kebutuhan rumah para pemegang polisnya.

Dengan sinergi BP Tapera, Taspen dan Asabri, paling tidak bisa pecahkan kebutuhan rumah untuk Pegawai Pemerintah.  Lebih jauh lagi kalau sinergi ini bisa berjalan, nantinya setiap Pegawai Penerintah yang akan berkeluarga langsung bisa disiapin rumah.   Mereka tidak perlu mengangsur karena setiap bulan sudah dipotong gaji yang disetor ke Taspen, Asabri dan ke Tapera.

Kedepan, Tapera khusus untuk  penuhi kebutuhan rumah untuk Pegawai Perintah, kemudian PPDPP khusus melayani MBR diluar pegawai pemerintah.  Bahkan untuk pegawai pemerintah tidak perlu adanya Subsidi Rumah.  Subsidi Rumah betul betul untuk MBR yang perlu dibantu.  Jumlah Pegawai Pemerintah sekitar 6 juta, setiap tahunnya yang berkeluarga sekitar 2 % atau 120.000 personil, ini merupakan Sasaran pasti dari  BP Tapera setiap tahunnya. Insya Allah dengan pola sinergi ini, backlog rumah lebih cepat teratasi, Pegawai Pemerintah merasa tenang karena kebutuhan rumahnya terjamin, dan akan meningkatkan kinerja mereka.   Semoga impian penulis terwujud ,, Aamiin ( renungan akhir bulan Ramadhan 1442 H oleh Marsda TNI Purn Tumiyo/mantan Ketua YKPP)