Selasa, 17 Oktober 2023

KAPAN ANGGOTA TNI POLRI MENJADI PESERTA TAPERA?

Penulis sebagai Pengamat Perumahan Amatiran, merasa tergugah kembali untuk menulis di Majalah Property&Bank yang sudah hampir setengah tahun berhenti.  Tulisan terakhir adalah tentang Rusun Wisma Atlit Dengan judul  http://tumiyohaji.blogspot.com/2023/04/wisma-atlit-riwayatmu-dulu.html bulan April 2023.   Kali ini penulis akan menyoroti tentang TAPERA. 

Dengan diundangkan UU no 4 tahun 2016 tentang TAPERA, Peraturan Pemerintah yang mengatur Pelaksanaan UU tersebut baru muncul di tahun 2020 dengan PP no 25 tahun 2020.   Kenapa PP ini baru terbit di tahun 2020 ? Padahal dalam UU disebutkan TAPERA mulai beroperasi dua tahun setelah diundangkan.   TAPERA ini memang sedikit rumit, cikal bakalnya adalah Baperrarum, satu sisi peserta Baperrarum hanya para PNS, sedangkan TAPERA untuk seluruh Pekerja bukan hanya PNS, tetapi TNI POLRI dan Pekerja lainnya baik dari BUMN maupun Swasta. 

Ternyata untuk selesaikan masalah hak peserta Bapertarum yang sudah pensiun juga sangat rumit.  Setelah Baperrarum dilikuidasi, para Pensiunanan PNS yang semula diproses Baperrarum harus diproses oleh BP TAPERA, berarti BP TAPERA tidak hanya mengurusi Pengembalian dana para Pensiunan PNS juga mengurusi masalah Perumahan yang pesertanya bukan hanya PNS atau ASN, juga melanjutkan Program FLPP.   Kerumitan ini ternyata diulas oleh detikNews tanggal 16 Oktober 2023, dimana pendataan sekitar 4 juta PNS aktif untuk menjadi Peserta TAPERA baru tercapai sekitar 49 %. 

Dalam PP No 25 tahun 2020, diharapkan mulai 2021 seluruh PNS/ASN menjadi peserta BP TAPERA, satu sisi sampai dengan Oktober 2023 baru mencapai 49 %.   Dalam 3 tahun baru mencapai 49 %, padahal diharapkan tahun 2027 diharapkan semua ASN, TNI POLRI dan semua pekerja sudah menjadi Peserta BP TAPERA.  Kelihatannya perjalanan TAPERA ini tidak akan mulus, paling tidak akan alami kelambatan seperti terbitnya PP yang mengalami kelambatan 4 tahun. 

Ini sudah 3 tahun lebih BP TAPERA beroperasi, namun Anggota TNI POLRI yang sebetulnya tidak berbeda jauh dengan PNS atau ASN, kenapa belum dimulai untuk menjadi peserta BP TAPERA?  Padahal untuk ASN, TNI POLRI dalam pemupukan dana paling efektif dan efisien.   ASN, TNI POLRI mempunyai penghasilan tetap dan sebagai pegawai pemerintah bisa lansung potong gaji.  Oleh sebab itu untuk memuluskan kinerja BP TAPERA ada beberapa saran atau langkah sebagai berikut :

1. Perlu Kepastian kapan Anggota TNI POLRI  dimasukkan dalam peserta BP TAPERA

2. Untuk tidak mengecewakan Pensiunan PNS, yang notabene awalnya sebagai peserta Baperrarum, dalam mencairkan tabungan mereka hindari kesan BP TAPERA mempersulit. 

3.  Di lapangan pada umumnya para ASN maupun Pensiunan PNS tidak memahami apa itu TAPERA oleh sebab itu BP TAPERA harus gigih dalam sosialisasi. 

4. Sosialisasi BP TAPERA selama ini hanya di lingkungan Pemda, belum melibatkan TNI POLRI, disarankan mulai sosialisasi di instansi TNI POLRI

5. Mengingat BP TAPERA itu menangani Kebutuhan Rumah untuk ASN, TNI POLRI maupun Pekerja di lingkungan BUMN serta Pekerja Swasta disarankan Pejabat di BP TAPERA ada dari Lingkungan TNI POLRI. 

Semoga tulisan ini menggugah BP TAPERA untuk lebih semangat, serta tujuan undang undang untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau segera terwujud (oleh Marsda TNI Purn Tumiyo/mantan Ketua YKPP/mantan Dewas Perumnas/Pengurus DPP LVRI) 






Rabu, 11 Oktober 2023

RANDUBLATUNG MEMANG LUAR BIASA

PENDAHULUAN

Menjelang 50 tahun Pengabdian Randublatung, penulis membuat catatan atau refleksi perjalanan Randublatung dalam pengabdiannya.   Sejak dilantik tahun 1973 tepatnya tanggal 11 Desember 1973, tidak terasa tahun 2023 ini sudah setengah abad. Dari total 142 Anggota Randublatung, saat ini yang masih diberi umur panjang masih ada 86 orang karena berdasar catatan penulis yang telah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa 56 orang.  

Penulis sengaja mengambil judul Randublatung Memang Luar Biasa, karena jejak digital nya tidak bisa dipungkiri.  Randublatung adalah sebutan Cadaka Dharma Udara, dimana  Alumni AKABRI 73  dikenal sebagai Cadaka Dharma.  Untuk Alumni AKABRI Darat disebut Cadaka Dharma Puncak Tidar, untuk Laut di kenal Cadaka Dharma Prajatama dan untuk Kepolisian di kenal dengan Cadaka Dharma Pratidina. Semua pihak tidak bisa nemungkiri bahwa prestasi AKABRI 73 adalah bisa memimpin Negara Republik Indonesia, menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dalam refleksi kali ini khusus membahas Prestasi Randublatung. 

RB SAAT AKTIF

Ada yang bilang bahwa matang matangnya Prajurit Lulusan AKABRI atau Akademi Militer adalah saat pangkat mayor letkol.   Oleh sebab itu anak SBY yang bernama AHY, saat meniti karier berpolitik dipersiapkan saat masih pangkat mayor. Nah kalau kita menengok ke belakang ini temen temen Randublatung saat pangkat Mayor Letkol yang sudah menduduki Jabatan strategis : 

Untuk Jabatan Komandan Skadron Udara :

1. Komandan Skadron Udara 14 Mayor Pnb Djoko Suyanto
2. Komandan Skadron Udara 15 Mayor Pnb Toto Riyanto
3. Komandan Skadron udara 3 Mayor Pnb Wresniwiro
4. Komandan Skadron 4 Mayor Pnb Tumiyo 
5. Komandan Skadron 101 Mayor Pnb Suminar Hadi

Penulis adalah satu-satunya Penerbang Transport yang menjadi Komandan Skadron Udara, setelah Komandan Skadron Udara, penulis satu-satunya yang tidak menjadi Komandan Pangkalan.   Dimana Letkol Pnb Djoko Suyanto Komandan Pangkalan Jayapura, Letkol Pnb Wresniwiro Komandan Pangkalan Biak, Letkol Pnb Toto Riyanto Komandan Pangkalan Medan, Letkol Pnb Suminar Hadi Komandan Pangkalan Palembang, sedangkan penulis masuk staf di Mabes ABRI.  Penulis sempat down karena ada senior berkomentar, kamu kok sudah masuk kotak. 

Untuk Jabatan Komandan Pangkalan :

1. Komandan Pangkalan Rembiga Mayor Pnb Herman Prayitno
2. Komandan Pangkalan Banjarmasin Mayor Pnb Gadiono
3. Komandan Pangkalan Manado Mayor Lek Kumbiono
4. Komandan Pangkalan Ambon Mayor Lek Chris Sukardjono
5. Komandan Pangkalan Palembang Mayor Pnb Cokro Suharto. 
6. Komandan Pangkalan Astrakerta Mayor Imam Sudjono
6. Komandan Pangkalan Kendari Mayor Bambang Sumardiono. 

Untuk Jabatan Komandan Satuan Radar  :

1. Komandan Satrad TPI Mayor Lek Wahono
2. Komandan Satrad Balikpapan  Lek Broto Wiyono
3. Komandan Satrad Sibolga Mayor Lek Victor Sudarisman
4. Komandan Satrad Ranai Mayor Lek Suyanto
5. Komandan Satrad Nliyep Mayor Lek Wifak Santoso

Untuk Jabatan Komandan Skadron Paskhas :

1. Komandan Skadron 463 Mayor Pas Muyanto
2. Komandan Skadron 465 Mayor Pas Demak Tambuban 
3. Komandan Skadron 466 Mayor Pas Daromi
4. Komandan Skadron 467 Mayor Pas Sutoporanto

Selanjutnya untuk jabatan Letkol/Kolonel yang menduduki jabatan jabatan strategis diantaranya :

1. Jabatan Atase Udara : Kolonel Pnb Toto Riyanto, Kolonel Pnb Wresniwiro, Kolonel Pnb Tumiyo
2. Jabatan Dandepo : Kol Kek Broto Wiyono, Kol Pas Daromi, Kol Tek Bambang Haryanto
3. Jabatan Danlanud : Kol Lek Fachrudin Said

Jabatan Lanud kelas A dan Kadis atau Setingkat Bintang 1

1. Komandan Lanud Adi Sucipto Marsma TNI Toto Riyanto dan Marsma TNI Wresnieiro
2. Komandan Lanud Iswahyudi Marsma TNI Djoko Suyanto dan Marsma TNI Djoko Suyanto
3. Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Tumiyo
4. Kadisminpers Marsma TNI Herman Prayitno dan Marsma TNI Suyitmadi
5. Kadisbangops Marsma TNI Budi Hartanto

Jabatan untuk bintang dua

1. Jabatan Pangkooaau II Marsda TNI Djoko Suyanto, 
2. Danseskoau Marsda TNI Herman Prayitno
3. Pang Kohanudnas Marsda TNI Wresni Wiro dan Marsda TNI Djoko Porwoko
4. Aspersau Marsda TNI Mulyanto dan Marsda TNI Agus Mudigdo
5. Deputy BIN Marsda TNI Victor Sudarisnan
6. Staf Ahli Menhan Marsda TNI Tumiyo
7. Staf Ahli Kasau Marsda TNI Sholeh Tridjoko










Sebagai anggota Randublatung, sudah sewajarnya untuk bangga. Bagaimana tidak bangga sewaktu masih aktif semua jabatan di lingkungan TNI AU, tidak ada yang tidak di pegang Randublatung. Bahkan pimpinan puncak TNI juga dipegang oleh  Randublatung.  Tidak hanya pimpinan puncak TNI, Kemenkopolhukam pun juga ditangan Randublatung.  Jejak digital para kiprah Randublatung tdk bisa dipungkiri, sewaktu Randublatung terlibat di Kabinet, fakta situasi di bidang Politik, Hukum dan Keamanan bisa dibilang kondusif, ada kenyamanan untuk berkerja dan berkarya. 

Tulisan dengan judul RANDUBLATUNG MEMANG LUAR BIASA, karena setelah purnapun Randublatung masih dipercaya untuk pegang beberapa jabatan.  Diantaranya mendapat amanah menjadi Ketum PPAU periode 2008 sd 2013, siapa beliau? Adalah Marsekal TNI Purn Herman Prayitno.   PPAU adalah organisasi Purnawirawan TNI Angkatan Udara,  Ketum PPAU sebelumnya adalah Marsekal TNI Purn Hanafi Asnan.   Padahal masih ada Mantan Kasau uang lebih senior, namun ternyata Randublatunglah yang terpilih. Selepas Ketum PPAU Marsekal TNI Purn Herman Prayitno di percaya sebagai Dubes di Malaysia.  Menyusul sebagai Dubes adalah Marsekal Madya Totok Riyanto sebagai Dubes di Brasil.

Selanjutnya tidak kalah hebatnya Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto setelah menjabat Panglima TNI langsung menjadi Menkopolhukam. Untuk menjabat Menkopolhukam juga demikian, banyak senior yang memenuhi syarat, namun kembali Randublatung terpilih sebagai Menkopolhukam.  Di tahun 2013 saat Kongres III PPAU, karena Ketum PPAU untuk periode 2008 - 2013 diangkat sebagai Dubes Malaysia terpilih lagi Randublatung Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto sebagai Ketum PPAU menggantikan Marsekal TNI Purn Herman Prayitno.   Kembali Randublatung memegang tampuk Pimpinan PPAU periode 2013 - 2018.    Randublatung Memang Luar Biasa pada Kongres IV PPAU, Marsekal TNI Djoko Suyanto terpilih kembali sebagai Ketum PPAU untuk periode 2018 - 2023.   Sebetulnya pada Kongres ke V PPAU tahun 2023 semua pengurus dari Ranting, Cabang maupun Pusat masih menghendaki Randublatung sebagai ketumnya, namun karena Randublatung sudah memimpin 3 periode, Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto menyerahkan pucuk pimpinan PPAU kepada generasi yang lebih muda. 

Penulis walaupun tidak sehebat Ketum PPAU, Menkopolhukam maupun Duta Besar, setelah purna juga mendapat amanah sebagai Ketua YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit) milik Kemhan.   Tugas pokok YKPP adalah menyiapkan Uang Muka  bagi Prajurit TNI, POLRI beserta PNS maupun pensiunannya yang mau KPR.  Sebelum menjabat sebagai Ketua YKPP, penulis sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi, yang tugasnya mengevaluasi kinerja ASABRI maupun Yayasan Yayasan milik Kemhan selain YKPP, YKPBS dan TSB.   Begitu ditunjuk oleh Menhan sebagai Ketua YKPP, penulis tertantang untuk membenahinya.  Selama ini dari Program 10.000 unit yang terserap maksimum 6.000 unit.   Alhamdulillah setelah penulis menjabat Ketua YKPP, penyerapan dari tahun ke tahun meningkat, bahkan di tahun terakhir menjabat bisa meng KPR kan 13.000 prajurit dalam setahun. 

Sebetulnya setelah purna masih banyak Randublatung yang berkiprah dalam dunia Pendidikan maupun Bisnis yang masih erat hubungannya dengan Pemerintahan.  Marsda TNI Purn Agus Mudigdo sempat menjadi Komisaris BUMN di PT ASABRI, kemudian penulis juga sebgai Komisaris di Perum Perumnas.   Di Dunia Pendidikan yang masih ada kaitan dengan Aset Kemhan adalah Marsda TNI Purn Kusnadi di UPN Jakarta dan Universitas Pertahanan.  Tidak ketinggalan Marsma TNI Purn Suyitmadi sebagai dosen di UPN Yogyakarta.  Bahkan sampai detik ini Marsdya TNI Purn Wresniwiro menjabat sebagai Waketum II DPP LVRI, penulis juga ikut sebagai Pengurus DPP LVRI mendampingi Mardya TNI Purn Wresniwiro. 






Kamis, 05 Oktober 2023

KIPRAH CADAKA DHARMA DI LVRI

Penulis sebagai Pengurus DPP LVRI terhitung tanggal 3 Agustus 2020.   Saat  masuk sebagai Pengurus DPP LVRI, tanpa penulis sadari ternyata sebagai satu-satunya dari Cadaka Dharma.   Saat itu Pengurus DPP LVRI didominasi oleh Alumni Akabri 72 ada sekitar 5 orang.  Setelah adanya Kongres XII LVRI, kebetulan penulis mantan anak buah Ketum LVRI terpilih , mengusulkan ada Pengurus baru dari Alumni Akabri 73. 

Alhamdulillah Pengurus DPP LVRI saat ini ada 5 orang dari Cadaka Dharma yaitu Marsdya TNI Purn Wresniwiro sebagai Waketum II, Laksdya TNI Purn Djoko Sumaryono sebagai Sekjen, Marsda TNI Purn Tumiyo sebagai Karo IT, Yayasan dan Koperasi, Mayjen TNI Purn Rudjiono sebagai Wakadep Pewarisan dan Kolonel Purn Iswandi Annas sebagai Karo Materi.  Dapat dikatakan Kepengurusan DPP LVRI 2022-2027 didominasi oleh Cadaka Dharma. 

Sejak Cadaka Dharma masuk jajaran Kepengurusan DPP LVRI sudah terlihat banyak kemajuan diantaranya :

1. Rekan rekan Cadaka Dharma yang ikut Operasi di Timor Timur untuk mendapat status Veteran Pembela Kemerdekaan Seroja mengalami kesulitan namun dengan kegigihan Waketum II dan Sekjen akhirnya rekan Cadaka Dharma atas nama Mas Baru Sanusi bisa mendapatkan Skep sebagai Veteran Pembela dan dilantik oleh Menhan persis HUT LVRI yang dirayakan tgl 6 Januari 2023.   Termasuk memperjuangkan mas Yoso Prayitno menjadi Veteran Perdamaian juga oleh Sekjen LVRI, cukup merekomendasikan ke Dirvet Kemhan dan tidak hitungan bulan langsung jadi. 

2.  Penulis sendiri sebagai Ketua Pokja Yayasan, bekerja hanya sekitar dua bulan bisa menghidupkan kembali Yayasan Karya Dharma Pusat (YDP) yang dibekukan pada akhir tahun 2021, dan terhitung awal Maret 2023 YKDP sudah mulai beroperasi kembali. 

3. Universitas Karya Dharma Makasar (UKM) yang cukup lama status quo, setelah ditangani Mayjen TNI Purn Rudjiono, akhirnya saat ini juga sudah mulai operasional lagi. Tepatnya tanggal 7 Juli 2023 Rektor UKM dilantik oleh Ketum DPP LVRI Letjen TNI Purn HBL Mandiri. 

4. Sejak diundangkan UU no 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, dalam pasal 19 disebutkan bahwa semua kegiatan operasi LVRI di dukung Pemerintah dengan APBN, namun UU sudah berjalan 10 tahun belum terwujud.   Berkat kegigihan Dewan Pimpinan LVRI terutama yang berasal dari Cadaka Dharma yaitu Waketum II dan Sekjen, TA 2024 sudah ada kepastian di dukung APBN sekitar 15 M. 

Keempat kiprah tersebut diatas yang sudah nyata yang semuanya kiprah tersebut oleh Veteran RI dari Cadaka Dharma.  Saat ini masih ada kiat kiat yang sedang dalam proses dan semua inisiasi dari Veteran dari Cadaka Dharma.  Penulis membuat Kajian tentang Dahor dan Tunvet, hal ini penulis lakukan karena Presiden Jkw dalam Pidato Pertanggungjawaban Keuangan tanggal 16 Agustus 2023 menjanjikan akan menaikkan gaji Purnawirawan sebesar 12 %.   Satu sisi Presiden Jkw tidak menyinggung kenaikan Dahor maupun Tunvet, sebagai penghasilan Veteran RI. 

Tahun 2018 dengan Kepres 31, Presiden Jkw menaikan Gaji Veteran, kemudian tahun 2019 Presiden Jkw menaikan gaji Purnawirawan, berarti baik Veteran dan Purnawirawan merasakan kenaikan sekali.  Tahun 2023 Presiden Jkw menaikan Gaji Purnawirawan, oleh sebab itu kajian kali ini untuk mengingatkan Presiden Jkw tentang penghasilan Veteran Republik Indonesia yang masih jauh dibawah UMR DKI. 

Selain Kajian Dahor dan Tunvet, Veteran dari Cadaka Dharma, saat ini sedang mengevaluasi aset aset LVRI terutama Aset DPP LVRI.  Sebelumnya DPP LVRI mempunyai sekitar 13 Aset yang berbentuk badan usaha, namun saat ini tinggal 3 badan usaha yang masih ada, lainnya hilang tidak berbekas.   Yang ada saat ini adalah YGVRI (Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia) yang mengelola Gedung Sarbini, Gedung Veteran RI 17 lantai dan Semanggi Plaza 8 lantai.  Kemudian Aset kedua adalah YKDP (Yayasan Karya Dharma Pusat) yang mengelola Hotel Maleo di Jl Gajah Mada no 13.  Yang ketiga adalah Inkoveri (Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia) yang kebetulan Ketumnya juga dari Cadaka Dharma yaitu Mayjen TNI Purn Rianzi. 

Semoga dengan keberadaan Veteran RI dari Cadaka Dharma, mampu membuat terobosan - terobosan sehingga keberadaan LVRI semakin dikenal oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota Veteran Republik Indonesia serta mampu memenuhi tugas pokoknya untuk mewariskan JSN 45 (Jiwa Semangat dan Nilai 45). Disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo (Awal Oktober 2023)