DALAM SITUASI PENDEMI CORONA, SEMANGAT LVRI TIDAK SURUT SAAT PERINGATI HARVETNAS

Dalam rangka Havetnas 2020, LVRI mencatat sejarah baru.  Walaupun suasana pandemi Corona, dimana harus tetap pegang protokol kesehatan dengan cuci tangan, gunakan masker dan jaga jarak, LVRI masih mampu adakan Simposium.   Simposium dilaksanakan dengan menggabungkan pola Konvensional dan Virtual, merupakan pertama kalinya diselenggarakan oleh LVRI. Pelaksanaan Simposium di Gedung Oerip Sumohardjo Kementerian Pertahanan Merdeka Barat.

Tema simposium kali ini adalah LVRI Bersama Pemerintah dan Masyarakat Bertekad Melanjutkan Pewarisan JSN 45 Untuk Menyukseskan Pembangunan Nasional Dibidang Sumber Daya Manusia.    Adapun Keynote Speaker dalam simposium ini adalah Bpk Letjen TNI (Purn) Sayidiman, dengan Narasumber Mayjen Mar TNI (Purn) Nono Sukarno, Yudi Latief, Prof Dr Sudjito, SH, Msi dan Prof Dr KH Haidar Nasir Mau.

Sebelum acara Simposium dimulai diawali Pidato Menteri Pertahanan Bpk Letjen TNI (Purn) Prabowo Subiyanto.  

Setelah Pidato Menhan dilanjutkan sambutan Ketua Umum DPP LVRI Bpk Mayjen TNI (Purn) Syaiful Sulun. 

Suasana Simposium kali ini berbeda dengan biasanya karena dalam situasi pandemi Corona, dimana harus ikuti protokol kesehatan, oleh sebab itu Gedung Oerip Sumohardjo hanya boleh diikuti oleh sekitar 75 peserta dan diutamakan untuk para Mahasiswa.  Diundang 50 Mahasiswa dari 5 Perguruan Tinggi dari Ubhara, Unsurya, Unindra, Universitas Islam As Syafi'iyah Bekasi dan Universitas Widyatama Bandung, masing masing 10 Mahasiswa.  Peserta Virtual diikuti oleh Mahasiswa, maupun PPM serta masyarakat  yang berada di Jawa maupun luar Jawa termasuk Veteran yang di DPD DPD.

Dalam sesi tanya jawab setelah para Nara Sumber menyampaikan materinya, berjalan lancar, ada penanya lansung dari peserta yang hadir dalam simposium maupun peserta yang ikuti secara virtual.

Acara simposium secara konvensional dan Virtual bisa berjalan lancar,  tidak lepas dari peran Moderator yang piawai dipandu oleh Marsda TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto SH, MH.   Karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab hanya ada 3 perwakilan peserta langsung dan 3 perwakilan dari peserta virtual.  Simposium berjalan sekitar 3 jam, namun para peserta tidak terlihat  jenuh dalam mengikuti  acara tersebut.   Selamat Hari Veteran Nasional ,, MERDEKA (Oleh Marsda TNI Purn Tumiyo)

PEJABAT ASABRI DITUNGGU KIPRAHMU OLEH PESERTAMU

Awal tahun 2020 tepatnya tanggal 23 Januari 2020, penulis pernah mengupas kasus Asabri dg judul Dana Asabri Bobol lagi ( http://tumiyohaji.blogspot.com/2020/01/dana-asabri-kembali-bobol.html).  Kebetulan penulis pernah tuntaskan Kasus Asabri yang terjadi tahun 1995 dengan nilai sekitar 410 M dan baru tuntas ditahun 2008 setelah sidang Tipikor.   Dimana akhirnya mantan Dirut Asabri dan Mitranya dijatuhi hukuman pidana.

Pada akhir tahun 2019, terjadilah gonjang ganjing di Asabri dimana ada Kasus bobolnya dana Asabri menyusul kasus yang terjadi di Jiwasraya.   Menkopolhukam sendiri menyampaikan ada dana sekitar 10 T yang diperkirakan bermasalah .   Dampak kasus ini, langkah yang diambil MenBUMN adalah mengganti para Pejabat di Asabri.    Diawali digantinya para Direksi diganti diawal tahun 2020, selanjutnya Dirut diganti pada bulan Maret 2020.  Di Bulan Agustus baru diangkat Dirut Baru maupun Komutnya.

Dalam sejarah, baru kali ini Dirut Asabri dipegang oleh sipil murni, sebelumnya sejak Asabri didirikan tahun 1971, Dirut Asabri dipegang Purnawirawan dari AD.   Harapan para peserta Asabri dengan pergantian besar besaran Direksi dan Komisaris dan semua dari Sipil Murni, tentunya visi n misi Asabri yang akan meningkatkan Kesejahteraan Pesertanya akan terwujud.   Melihat Tupoksi Asabri yang tertuang dalam PP 102/2015, ada 4 Tupoksi yang harus menjadi perhatian yaitu :

1. THT Atau Tabungan Tari Tua, dimana para peserta dipotong gaji 3,25 % setiap bulannya, dalam hal ini sudah dirasakan oleh pesertanya tapi masih perlu dioptimalkan.

2. JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, iur ditanggung oleh Pemerintah sebesar sebesar 0,41 % Gaji Peserta

3. JKm, atau Jaminan Kematian, iur juga ditanggung Pemerintah sebesar 0, 67% Gaji Peserta

4. Pensiun, yang dimaksud pensiun dalam PP 102/2015 adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasar peraturan perundang undangan.  Para peserta setiap bulan dipotong gaji sebesar 4,75%.

Dari ke 4 Tupoksi Asabri, yang sudah dirasakan oleh pesertanya, baik yang masih aktif dan yang sudah Pensiun baru THT, JKK dan JKm.   Untuk Tupoksi terakhir tentang Pensiun yang iurnya paling besar justru belum dirasakan oleh para Purnawirawan .  Betul gaji Purnawirawan masih oleh Pemerintah, namun sesuai Tupoksi yang ke 4 yaitu Pensiun, mestinya Asabri tidak tinggal diam.

Dalam enam tahun  terakhir, Gaji Purnawirawan cukup memprihatinkan.   Bahkan gaji Purnawirwan khususnya untuk Bintara dan Tamtama yang pensiun tahun 2000 an, gajinya jauh dibawah UMR, dibawah 2 juta.   Padahal pada tahun tahun sebelumnya Gaji Purnawirawan paling tidak mendekati UMR, kali ini kurang dari 50 % UMR.   Tahun 2018, penulis pernah membuat kajian Gaji Purnawirawan tepatnya tanggal 9 Juni 2018 (http://tumiyohaji.blogspot.com/2018/06/konsep-surat.html).

Peristiwa yang membuat prihatin adalah kejadian bulan Oktober 2020, dimana banyak Purnawirawan sampai tanggal 10 Oktober 2020 belum terima gaji.   Padahal biasanya tanggal 1 atau awal bulan para Purnawirawan sudah terima gai.   Memang tidak keseluruhan Purnawirawan belum terima gaji, tapi tidak sedikit yang belum terima kaji terutama gaji yang disalurkan  melalui  Bank Mandiri.

Semoga tulisan ini menjadi perhatian para Pejabat Baru di Asabri untuk memperhatikan nasib para Purnawirawan.  Sewaktu aktif tidak pernah menunggak iur, karena dipotong langsung dari gaji.  Semoga Asabri bisa memperbaiki besaran Gaji Purnawirawan sehingga bisa untuk hidup layak.   Aamiin (Penulis Marsda TNI Purn Tumiyo)

LANGKAH NYATA LVRI DIKALA PANDEMI COVID 19.

Di saat Pandemi Covid 19,  yang sudah berjalan setengah tahun, membuat aktifitas semua kegiatan menjadi terbatas.  Apalagi dengan pemberlakuan PSBB, dimana harus mengikuti protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak, tentunya aktifitas tidak bisa leluasa.  Situasi seperti ini tidak membuat LVRI surut dalam menanamkan JSN 45 dan berbuat nyata untuk sesama.  Terutama kepada PPM sebagai binaannya untuk tetap berbuat demi kelangsungan hidup bangsa.   Begitu mendengar bahwa PMI kekurangan darah cadangan, PPM mengadakan Donor Darah serentak di seluruh wilayah Indonesia 

Pada tanggal 1 Oktober 2020 setelah selesai memperingati Hari Kesaksian Pancasila, PPM DKI mengadakan Donor Darah di Balai Sarbini.   Ketum LVRI sebagai Pembina PPM, dalam sambutan saat  membuka acara Donor Darah menyampaikan bahwa langkah anak anak binaannya, tidak ingin tinggal diam di era pandemo covid 19 ini, melihat  PMI  kekurangan darah.   Acara ini relatif mendadak, namun karena Ketum PMI Bapak JK  akan hadir,  Ketum  LVRI tidak mau ketinggalan ikut menyambut Ketum PMI.  Ketum LVRI juga  menyampaikan apabila tidak dalam kondisi PSBB, pendonor jauh akan lebih banyak.   Disampaikan pula bahwa target acara Donor Darah ini diharapkan bisa 1.000 kantong.  Ketum LVRI juga  mengharapkan pandemi covid 19 cepat berakhir, nantinya program donor darah lebih optimal.   

Pak JK selaku Ketum PMI dalam sambutannya sangat apresiasi dengan langkah nyata LVRI melalui  PPM.   Selain mengucapkan terima kasih,  JK menyampaikan perhargaan setinggi tingginya dan tepat kiranya LVRI selalu menanamkan JSN 45 (Jiwa Semangat dan Nilai Kejuangan 45.   Bahkan JK menyampaikan Jika para pejuang veteran dahulu berperang melawan penjajah mengorban darahnya untuk keselamatan bangsa dan negara, namun saat ini waktunya mendonorkan darah untuk kehidupan orang lain.

Donor Darah masal dan serentak oleh PPM diikuti oleh 10 Daerah dari DKI, Bogor Depok, Sumatra Barat, Sumatra Utara, NTB, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Riau, Kepulauan Riau dan Lampung masing masing menyumbangkan 100 kantong kecuali DKI 200 kantong.  Target 1.000 kantong tercapai bahkan saat Donor Darah tanggal 1 Oktober 2020 melampaui target bisa menyumbangkan 1.100 kantong.

Walaupun dalam acara ini tidak  ada media tv yang meliput langsung, namun dengan peralatan Zoom dari DPP LVRI bisa menyiarkan langsung yang bisa diikuti oleh PPM seluruh Indonesia.  Semoga LVRI selalu mempelopori dalam berjuang, dengan tetap mewariskan Jiwa Semangat dan Nilai Kejuangan 45 (JSN'45)  kepada  generasi penerus.   Suatu nilai luhur cinta tanah air, rela berkorban percaya pada kekuatan dan kemampuan sendiri, jujur, berani dan setia.

(Disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo, SE)

TRANSPARANSI BP TAPERA AWAL YANG BAGUS.

Membaca berita di Kompas.com dengan judul Data Bapertarum PNS Telah Dialihkan ke BP Tapera, tanggal 23 September 2020, menunjukkan keseriusan BP Tapera sesuai janjinya bahwa akan mulai operasi Januari 2021.   Langkah ini tidak lepas dari acara Webinar tanggal 26 Juni 2020 dengan tema Ngopi Sore Bareng Jurnalis, Mau Dibawa Kemana Tapera ?  Webinar saat itu menampilkan para Nara Sumber dari Kementerian PUPR, BP Tapera, PPDPP, Bank Penyalur Kredit, Para Pengembang maupun beberapa Pengamat termasuk Penulis.  Webinar dipandu Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank Ir Indra Utama serta mantan Ketum DPP REI Soelaeman Siemawinata.

Penanggap pada umumnya para Pengembang maupun Pengamat, selain ada rasa optimis juga ada yang pesimis.  Apalagi BP Tapera ini ibarat metamorphose  dari Bapertarum dan PPDPP.   BP Tapera akan mengelola Dana yang cukup besar, dengan Modal awal sekitar 2,5 T dari Pemerintah, dari PPDPP yang saat Webinar sekitar 51,24 T dan dari Bapertarum sekitar 12 T.   Para penanggap pada umumnya menginginkan BP Tapera transparan  dalam kelola Dananya, termasuk  Dana Bapertarum yang notabene  milik PNS.  Apalagi nantinya akan mengelola seluruh Dana dari Pekerja yang ada di Indonesia termasuk Pegawai Pemerintah (ASN, TNI POLRI).

Langkah langkah BP Tapera yang semakin terbuka ini pasti akan disambut positif para calon pesertanya.  Sebagai contoh pada tanggal 11 September 2020,  ada pernyataan dari BP Tapera yang menyatakan BP Tapera Bakal Kembalikan Dana Taperum ke PNS.   Dimana untuk ASN Aktif akan dibukakan rekening sebagai saldo aktif awal Peserta BP Tapera.   Pengembalian ini akan disampaikan juga kepada  yang sudah pensiun maupun yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. 

Sebagai peserta BP Tapera akan diberikan Buku Rekening, ini langkah luar biasa, sehingga Peserta tahu persis berapa dana yang mereka iur.  Berbeda yang berjalan selama ini, pada umumnya mereka tidak tahu berapa pastinya dana yang mereka iur, karena dipotong gaji secara otomatis.  Pola BP Tapera yang akan berikan buku Rekening, merupakan langkah baru dan lebih transparan.  Langkah ini perlu ditiru Taspen maupun Asabri, karena baik peserta Taspen maupun Asabri pada umumnya juga tidak tahu berapa iur mereka.

Mengingat BP Tapera akan menangani pengelolaan Dana dari seluruh pekerja yang terdiri dari kalangan swasta maupun negeri yang jumlahnya ratusan juta, keterbukaan atau transfaransi akan pegang peranan pokok.   Selain transparan, tidak kalah pentingnya kejujuran dan keteladanan bagi para pengelolanya.   Pengalaman pengelolaan Jiwasraya, Asabri maupun pengelola dana lainnya yang mengalami kegagalan bisa  untuk pelajaran karena BP Tapera.   BP Tapera  adalah  Badan   Pengelola Dana yang terbesar di Indonesia.   Semoga tujuan utama BP Tapera untuk memenuhi kebutuhan harkat hidup warga negara dibidang papan, berjalan lancar dan terwujud ,, Aamiin (Penulis Marsda TNI Purn Tumiyo)

 

PERPRES NO 82 TAHUN 2020 AKAN MENYADI SAPU JAGAD COVID 19 ?

Apabila kita buka situs tentang Kepres No 7 Tahun  2020, akan muncul tulisan diubah dengan Kepres no 9 Tahun  2020 dan selanjutnya dicabut dengan Perpres no 82 Tahun 2020.  Dalam menangani Covid 19 ini Pemerintah sangat luar biasa, tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya ditemukan penderita di Indonesia, tanggal 13 Maret 2020 dikeluarkan Kepres no 7 Tahun 2020.  Kepres baru berjalan seminggu Kepres No 7 Tahun 2020 direvisi dengan Kepres No 9 Tahun 2020 tepatnya tanggal 20 Maret 2020.   Ternyata Kepres No 9 Tahun 2020 bukan hanya direvisi namun dicabut dengan Perpres No 82 Tahun 2020 tepatnya tanggal 20 Juli 2020.   

Sebagai masyarakat biasa melihat aturan dalam menangani Covid 19 yang belum reda, sepertinya berubah ubah dimana dalam 4 bulan mengalami perubahan 3x.  Aturan pertama,  dibawah Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, disebutkan sebagai Pengarah bersama Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan.  Dalam Aturan Kedua  ada sedikit perubahan dalam Struktur Organisasi dimana Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua ada Wakil, Sekretaris dan Anggota.   Dalam Kepres No 7 Tahun 2020 hanya ada 4 Menko dan Menteri, di Kepres No 9 Tahun 2020 ada 21 Menko dan Menteri, sedangkan Pelaksananya tetap dengan Ketua Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  Sedangkan dalam Aturan Ketiga ada perubahan total dimana sebelumnya berupa Kepres, dalam aturan ketiga berupa Perpres No 82 Tahun 2020.

Penulis sengaja mengambil judul  Perpres  No 82 Tahun 2020 Sebagai Sapu Jagad Dalam Tangani Covid 19 ? Karena kalau sebelumnya hanya ada 2 Menko yang terlibat, namun dalam Perpres ini seluruh Menko dilibatkan.   Kalau sebelumnya Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua sekarang dipegang oleh Menko Perekonomian.  Termasuk Ketua Pelaksana diganti oleh Menteri BUMN.

Yang menarik dalam Perpres No 82 Tahun 2020 ini, secara tersurat jumlah Menko dan Menteri semakin kecil hanya 8 Pejabat, jauh  dibawah Kepres No 9 Tahun 2020 ada 21 Pejabat.  Sebelumnya ada 19 Menteri yang terlibat saat ini hanya ada 4 Menteri, apakah yang 15 Menteri dinilai tidak mampu ? Tentunya hanya Presiden yang bisa menjawab.  Yang menarik dalam pelaksanaan Perpres ini beberapa hari yang lalu tepatnya dari Kompas.com 17 September 2020, Jkw menunjuk Menko bidang Maritim dan Investasi untuk menangani Covid 19 di 9 Provinsi Prioritas.  Penunjukkan ini pasti mengundang pertanyaan, apakah Ketua Komite Penanganan Covid 19 maupun Ketua Pelaksana tidak mampu melaksanakan tugas ? Kenapa bukan Menko Perekonomian sebagai Ketua yang menunjuk untuk menangani Covid 19 di 9 daerah tersebut ? Kenapa bukan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menangani langsung masalah Kesehatan ? 

Akhirnya timbul polemik, Menko bidang Maritim ini sebagai Menko serba bisa, kebetulan pernah sebagai Menkopolhukam, bahkan investasi yang semula dibawah Menko Perekonomian ditariknya, kemudian sekarang masalah kesehatan ditangani.  Lengkaplah sudah semua bidang ditangani.   Akan dipersiapkan menjadi Presiden 2024 ? Kemungkinan itu selalu terbuka, semoga Penugasan yang baru diemban itu berhasil apalagi hanya diberi waktu 10 hari,... Aamiin 

DIKALA PANDEMI CORONA, KINERJA PPDPP LUAR BIASA

Membaca KOMPAS.com tanggal 5 September 2020, sebagai pengamat perumahan cukup kaget membaca kolom komentar  dengan judul Per 4 September, Subsidi Rumah Tembus Rp 8,8 Triliun.  Prestasi luar biasa untuk PPDPP di tahun 2020 disaat Pandemi Covid 19, dimana instansi lain untuk penyerapan Anggaran masih dibawah 50 %, untuk PPDPP bisa mencapai sekitar  84,8 %.  Dibanding tahun lalu pencapaian prestasi ini tergolong luar biasa, karena tahun lalu dalam kurun waktu yang sama hanya bisa capai sekitar 70 %.

Target PPDPP tahun 2020 adalah 102.500 unit dari pagu Anggaran 11 T.  Sampai dengan 4 September 2020 serapan PPDPP mencapai 86.928 unit dari dana 8.8 T.   Selanjutnya sampai saat ini total penyaluran FLPP dari 2010 sd 2020 atau selama 10 tahun mencapai sekitar 53,21 T.  Dari dana tersebut telah terbangun 744.530 unit rumah.   

Di era Pemerintahan Jkw dari akhir 4th p2014  atau mulai TA 2015 pagu Subsidi Rumah melalui FLPP ada peningkatan signifikan.   Era SBY selama 5 tahun pagu FLPP sekitar 18,72 T realisasi sekitar 361.105 unit, di era Jkw selama ini pagu sekitar 34,49 T realisasi sekitar 383.415 unit.   Penulis sering menyampaikan kenapa pagu FLPP semakin meningkat tapi serapan atau realisasi justru menurun ? Memang kenaikan harga tidak bisa dipungkiri, namun tentunya bisa diperkirakan sejauh mana pengaruhnya.   Tahun 2010 sd 2014 besaran Subsidi Rumah rata rata sekitar 51,8 juta/unit, era Jkw sekitar 90 juta/unit. 

Kebetulan tahun 2021 BP Tapera akan mulai beroperasi, dimana fungsi PPDPP nantinya akan diambil alih oleh BP Tapera.   Menurut penulis, saat ini waktu yang tepat untuk evaluasi.   Diharapkan BP Tapera akan lebih optimal dalam kinerjanya.   Akan semakin banyak MBR yang bisa dirumahkan.   Prestasi PPDPP dalam Pandemi Corona bisa menyerap Progam melebihi situasi biasa, perlu dicermati.   

Penulis sebagai Pengamat, yang kebetulan mempunyai pengalaman sebagai Pelaksana Program KPR untuk Prajurit TNI POLRI hanya prihatin, kenapa Pagu Anggaran FLPP yang hampir 2x lipat, tetapi serapan targetnya justru menurun. Semoga  prestasi PPDPP tahun  ini  bisa ditiru instansi lain terutama yang menggunakan APBN.   Disaat pandemi penyerapan di bulan September mencapai sekitar 88 %, ini capaian yang luar biasa.  Padahal instansi lain pada umumnya jauh dibawahnya.  Apa rahasianya ? Tentunya PPDPP yang bisa menjawab.

PEGAWAI SWASTA DAPAT SUBSIDI GAJI, SISWA GURU MAHASISWA DAN DOSEN DAPAT SUBSIDI PULSA, VETERAN, PENSIUNAN DAPAT APA ?

Minggu ketiga Agustus tepatnya tanggal  21 Agustus 2020, dalam  Blog Resmi Pribadi menulis dengan judul  Balada Subsidi Gaji Pekerja.    Diakhir bulan Agustus, penulis kaget membaca Kepmenkeu no 394/2020 yang terbit tanggal 31 Agustus 2020.  Dalam Keputusan tersebut pemerintah memberikan paket data dan komunikasi kepada Pejabat ANS sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon I dan II sebesar Rp 400.000,-

2. Pejabat Eselon III sebesar Rp 200.000,-

Selain memberikan paket data dan komunikasi kepada ASN, pemerintah juga memberikan paket untuk Siswa, Guru, Mahasiswa dan dosen sebagai berikut :

1. Untuk Siswa atau Pelajar mendapat subsidi kuota sebesar 35 GB setiap bulan.

2. Untuk Guru sebesar 42 GB setiap bulan.

3. Untuk Mahasiswa dan Dosen masing masing dapat subsidi 50 GB setiap bulan.

Kebijakan pemerintah dalam hadapi dampak Covid 19 memang perlu diapresiasi, namun kadang seperti kurang bisa diterima.   Awalnya ada subsidi gaji untuk para pekerja swasta yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja yang  gajinya dibawah 5 juta.  Pertanyaannya bagaimana para MBR yang penghasilannya dibawah 2 juta bahkan ada yang dibawah 1 juta ? Pertanyaan belum terjawab muncul subsidi pulsa untuk pelajar, guru, mahasiwa, dan dosen.   

Subsidi pulsa ini lebih banyak mengundang pertanyaan yang beredar.   Subsidi pulsa ini ada batasan sperti Subsidi Gaji Pekerja ? Pelajar dan Mahasiswa anak orang kaya juga dapat Subsidi ? Rasanya tidak adil kalau pelajar atau mahasiswa mendapat subsidi.  Satu sisi bagaimana nasib para rakyat yang hidup di garis kemiskinan ?

Sebagai pensiunan yang gajinya dibawah 5 juta, bahkan ada yang dibawah 2 jta, hanya prihatin melihat kebijakan pemerintah saat ini.   Apalagi juga sebagai Veteran, melihat Veteran Perang Kemerdekaan yang masih hidup tunjangan Veterannya hanya sekitar 1,8 juta, tidak sampai melihat kehidupannya.   Tidak sedikit mereka hidup jauh dari layak.  

Saat Hari Veteran Nasional tanggal 10 Agustus 2020, ada beberapa Pejabat yang masih peduli, seperti Gubenur Jateng mendatangi rumah Veteran yang ternyata tidak bersertifikat.   Akhirnya Gubernur menyanggupi untuk mensertifikatkan.   Semoga setelah Pekerja mendapat Subsidi Gaji, Pelajar dan Mahasiswa dapat Subsidi Pusla, para Pensiunan dan Veteran maupun MBR  dapat perhatian dari Pemerintah.  Aamiin (Marsda TNI Purn Tumiyo)