MENGENAL YKPP (Lanjutan 2)

PERKEMBANGAN YKPP

Sebelum ketiga Yayasan Kemhan digabung, YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit) yg Tupoksinya menyiapkan BUM/PUM bagi prajurit yang ingin KPR, terutama era penulis sebagai Ketua, targetnya setahunnya bisa mencapai sekitar 11.000 unit sampai dengan 13.000 unit.   Setelah digabung dan berubah menjadi Lakgiat Perum, kempampuan untuk menyiapkan BUM/PUM terlihat semakin merosot.   Pada tahun 2017 rekapitulasi penyiapan BUM/PUM hanya sekitar 363 unit.   Ada penurunan yang sangat tajam.    

Penurunan BUM/PUM sangat menyolok dimulai tahun 2010, karena mulai tahun 2009 ASABRI tidak lagi mengalokasikan PUM ke YKPP.  Namun di empat tahun terakhir dari tahun 2014 sd 2017 penurunan sangat tajam tentunya perlu dicari sebab sebabnya.   Kalau sebelum tahun 2009 kemampuan Lakgiat Perum dalam menyiapkan BUM/PUM yang dikenal dengan Program Reguler (hasil dari pengembangan Aset Lakgiat Perum) bisa sekitar 4.000 sd 5.000 unit, kenapa setelah tahun 2009 merosot ? Menurut penulis kinerja YKPP khususnya Lakgiat Perum perlu dievaluasi.   Apalagi di akhir tahun 2018 terjadi Penyalah gunaan dana di YKPP,dimana seorang Kabagku yang notabene hanya pensiunan Pamen bisa gelapkan puluhan M.

Dari pengamatan Penulis, ternyata Penyalah gunaan wewenang atau penyelewengan Dana YKPP seperti ada siklusnya.   Awal terjadi tahun 1994 atau 10 tahun setelah Proyek KPR diluncurkan, ketahuan pada tahun 1998.   Kemudian bisa tuntas pada tahun 2006 dimana mantan Pejabat dan mitranya dipidana 6 dan 7 tahun.   Sekarang terulang mulai tahun 2010 kinerja YKPP terlihat mulai menurun, namun seperti tidak ada evaluasi.    Akhir tahun 2017 terjadi penyelewengan lagi, mungkin ini terjadi karena adanya Pembiaran.

PERLUKA YKPP DITATA ULANG ? 

Melihat dari data data yang ada walau tingkat kebenarannya belum bisa dipertanggung jawabkan, namun dari data data yang ada menunjukkan adanya penurunan kinerja, memang perlu adanya langkah untuk menata ulang Tupoksi YKPP.   Pertimbangan perlunya menata ulang Tupoksi YKPP diantaranya :

1. Terbitnya PP 102/2016 dimana ASABRI diamanahkan kembali untuk memberikan PUM tanpa bunga kepada Prajurit TNI dan Polri yang akan KPR 

2. PP 102/2016 ditindaklanjuti dengan Permenhan No 19/2017 dimana untuk Prajurit TNI Polri diberikan PUM sebagai berikut :

a. Untuk Tamtama sebesar 20 juta

b. Untuk Bintara sebesar 25 juta

c. Untuk Pama sebesar 30 juta

d. Untuk Pamen sebesar 35 juta

e. Untuk Pati sebesar 40 juta

3. Adanya UU No 4/2016 dimana mulai akhir Maret 2018 kebutuhan rumah untuk Pekerja termasuk didalamnya anggota TNI POLRI, kebutuhan rumah akan dipenuhi Pemerintah.

4. Di Lingkungan TNI POLRI digerakkan TWP dimana dalam pengelolaannya memudahkan anggota TNI POLRI untuk memiliki rumah sendiri.

Melihat beberapa pertimbangan tersebut, terlihat jelas bahwa untuk anggota TNI POLRI sangat diperhatikan oleh dinas, namun bagaimana dengan para Purnawirawan, utamanya yang belum punya rumah ? ( bersambung)