MBR ASN SUDAH TIDAK PERLU HUNIAN ?

Semenjak UU No 4/2016 tentang TAPERA disahkan, secara otomatis Bapertarum dilikuidasi.   Mulai  saat itu pula kebutuhan rumah untuk PNS/ASN terkesan statusquo. Padahal Bapertarum yang didirikan tahun 1994 berdasar Kepres No 46/1994, sesuai dengan namanya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, mempunyai fungsi mulia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk PNS/ASN.    Apalagi melihat  latar belakang didirikannya sebagai berikut :

1. Sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi rumah yang layak.

2. Terbatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR

3. Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut, yang merupakan kegotong royongan 

diantara PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Langkah langkah Bapertarum yang pernah dilakukan diantaranya :

1. Bantuan Membangun (BM), yaitu bantuan membangun bagi PNS yang membangun rumah di tanah sendiri dan besarannya sebagai berikut :

a. Untuk PNS Gol I sebesar Rp 1.200.000

b. Untuk PNS Gol II sebesar Rp 1.500.000

c. Untuk PNS Gol III sebesar Rp 1.800.000

2. Bantuan Uang Muka , bantuan ini merupakan pinjaman dengan bunga rendah, dengan besaran sebagai berikut :

a. Untuk PNS Gol I sebesar  Rp 13.800.000

b. Untuk PNS Gol II sebesar Rp 13.500.000

c. Untuk PNS Hol III sebesar Rp 13.300.000

UU TAPERA diundangkan tanggal 24 Maret 2016, sudah berjalan 3 tahun lebih, selama ini siapa yang memenuhi kebutuhan rumah bagi ASN ? Apakah para ASN tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah ? Berdasar pengamatan, MBR dari TNI POLRI maupun ASN mempunyai kesulitan yang tidak jauh beda.   Sambil menunggu berlakunya UU TAPERA, dikalangan TNI POLRI ada cara untuk memenuhi kebutuhan Rumah untuk Prajuritnya.   Disana selain YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit) ada TWP.   TWP singkatan dari Tabungan Wajib Perumahan, ada di semua Matra baik dari TNI AD, TNI AL, TNI AU maupun POLRI.   

Sesuai telegram Panglima TNI No ST/108/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Prajurit dan PNS TNI di bidang Perumahan, baik TNI AD, AL maupun AU berlomba untuk memberdayakan KPR TWP.   Di TNI AD siap membangun 10.000 unit rumah pertahun, AL sekitar 2.000 unit dan AU sekitar 1.000 unit.   Bahkan untuk TNI AU dalam Program tahun 2018 yang dimulai bulan April, menurunkan bunga KPR TWP yang semula 5 % menjadi cuma 3%.

Bagaimana dengan ASN yang semula ditangani Bapertarum ? Tidak kah membuat terobosan seperti TNI dan POLRI ? Mau menunggu BP TAPERA ? Dalam UU TAPERA dalam pasal 75 menyebutkan bahwa Komite TAPERA terbentuk 3 bulan setelah diundangkan dan Komisioner dan Deputy Komisioner BP TAPERA terbentuk 6 bulan setelah Komite TAPERA terbentuk.   Namun pada kenyataannya baru tanggal 29 Marezwo

t 2019,z Pengurus BP TAPERA baru dilantik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakskwyatzmks😃.  

 Dari Komisioner BP TAPERA yang baru lama dilantik menyebutkan bahwa mulai 1 Januari 2020 BP TAPERA baru mulai beroperasi.   Semoga operasional BP TAPERA tidak mundur lagi, sehingga w para MBR ASN tdk terlalu lama merasa tidak mempunyai wadah untuk nendapat kemudahan dlm memenuhi kebutuhan di bidang perumahan .. Aamiin (Marsda Purn Tumiyo/pemerhati kebutuhan rumah MBR)