LANGKAH ALOT PENGAMBIL ALIHAN PENGELOLAAN WILAYAH UDARA INDONESIA DARI SINGAPORE (FIR)

Wilayah Udara Sector diatas Kepulauan Riau yang dikelola FIR Singapore, dirasakan sangat merugikan pihak Indonesia,hal tersebut sesuai pernyataan  Pangkohanudnas sewaktu Seminar yang dilaksanakan oleh STPI tanggal  1 Maret 2018.  Pangkohanudnas menegaskan bahwa upaya Pengendalian FIR Singapore Sector A, B dan C mutlak dilakukan oleh Indonesia.   Apalagi dikaitkan dengan pengamanan wilayah perbatasan, dengan dikelolanya oleh Singapore,  sangat membatasi ruang gerak bagi pesawat Angkatan Udara Indonesia dalam melakukan operasi.

Sebetulnya langkah untuk ambil alih FIR Singapore sudah dirintis sejak sebelum  tahun 1991. Ada cerita dari beberapa senior diawali komunikasi antara penerbang TNI-AU dengan pemandu lalu lintas udara Singapore. Dalam komunikasi tersebut Penerbang TNI merasa tidak enak kenapa Singapore menanyakan Pejabat on board.  Kenapa terbang diwilayah yuridiksi negara sendiri selalu diawasi oleh Singapore.  Inilah asal mula kenapa FIR Singapore perlu diambil alih oleh Indonesia.

Akhirnya masalah tersebut, diangkat  saat RAN (Regional Air Navigation) Meeting di Bangkok tahun 1993, kebetulan saat itu Indonesia masih sebagai Anggota Dewan ICAO.   Hasil meeting direkomendasikan supaya hal tersebut dibahas secara bilateral antara Indonesia dan Singapore, hasilnya segera dilaporkan kepada kantor Wilayah ICAO di Bangkok.  Penulis masih ingat betul pada tahun 1997 diundang rapat di Kementerian Polkam bahas Pengambil alihan FIR Singapore.   Yang menjadi kendala, ada penekanan  dari Menteri sebelum rapat, menyampaikan arahan Presiden Soeharto, bahwa dalam membahas ojo mateni sandang pangane Singapore (jangan matikan mata pencaharian Singapore).    Mungkin pesan ini yang membuat proses pengambil alihan FIR Singapore tersendat sendat.

Tersendatnya pengambil alihan FIR Singapore bukan karena ada arahan ojo mateni sandang pangane Singapore, namun salah satu faktornya adalah adanya Krisis di Indonesia pada tahun 1998.   Dimana Indonesia yang sudah menjadi Anggota Dewan ICAO sejak 1962, mulai saat itu Indonesia tidak menjadi anggota lagi.  Namun bersyukur sejak tahun 2009 lahir UU No 1/2009 tentang Penerbangan yang mengamanatkan bahwa paling lama 15 tahun setelah diundangkan atau tepatnya tahun 2024 FIR Singapore sudah diambil alih.

Perjuangan masih alot, ternyata pada RAN Meeting tahun 2013, Indonesia masih belum bisa ambil alih FIR Singapore, bahkan Indonesia gagal untuk duduk dalam Anggota Dewan ICAO.   Namun ada semangat baru untuk ambil alih Singapore, karena pada September 2015, Presiden Jkw instruksikan kepada instansi terkait untuk ambil alih FIR Singapore, bahkan diharapkan tahun 2019 sudah terwujud.   Instruksi ini tentunya membuat motivasi instruksi terkait untuk mempersiapkan diri dalam ambil alih FIR Singapore dan kebetulan tahun 2016 ada meeting ICAO yang secara rutin diadakan 3 tahun sekali.  

Kembali hasil meeting tahun 2016, Indonesia gagal untuk duduk sebagai Anggota Dewan ICAO walau untuk Anggota Dewan ICAO kategori III.   Kegagalan Indonesia di tahun 2016 bisa dimaklumi karena hasil audit ICAO untuk Keseselamatan Penerbangan di Indonesia menang dibawah rata rata standart ICAO.   Hasil audit tahun 2016 nilai Indonesia hanya 39,04 sedang nilai rata ICAO adalah 65,17.   Ada berita yang sangat menggembirakan dalam audit yang dilakukan ICAO terhadap keselamatan penerbangan di Indonesia pada tahun 2017,  hasilnya  melebihi standart rata rata ICAO, dimana Indonesia bisa mencapai 76,82 jauh diatas rata rata 67,44.

Modal dasar inilah, mudah mudahan dalam Sidang ICAO yang dijadwalkan tahun 2019, Indonesia mampu menjadi Anggota Dewan ICAO dan sekaligus mampu mengambil alih FIR Singapore. Aamiin (Marsda TNI Purn Tumiyo)