Sabtu, 31 Mei 2025

CUPLIKAN WARTA KESEJAHTERAAN ANGGOTA LVRI

WARTA KESEJAHTERAAN ANGGOTA LVRI

Kondisi Anggota LVRI Masih Banyak Yang Memprihatinkan 

Dalam   Visi dan Misi LVRI disebutkan bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota veteran RI merupakan salah satu sasarannya.   Saat ini perhatian pemerintah memang sudah ada, seperti contoh Presiden Jkw pernah menaikkan tunjangan Veteran dimana nilainya menjadi antara 1,45 juta sampai 2,6 juta.   Namun dibandingkan kebutuhan sehari-hari sangat belum memenuhi standart, belum ada separo dari UMR DKI.  Apalagi untuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, yang pada umumnya kesehatan mereka sudah jauh menurun.   


Sosok mbah Sarno yang tinggal di gubug bekas kandang ayam

Di kampungnya lelaki tua ini dikenal sebagai mbah Sarno.   Mbah Sarno ini pernah ikut operasi Dwikora, bahkan tahun 1966, masih di era Bung Karno mendapat Penghargaan Satya Lencana Wira Dharma. Berita tentang mbah Sarno ini beredar pada tahun 2024 menjelang HARVETNAS, namun akhirnya didengar oleh yang terkait akhirnya mbah Sarno mendapat Lencana Veteran Pembela Dwikora dan mendapat hak-haknya seperti Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan serta rumahnya direhab.

Mbah Sarno sewaktu masih tinggal di gubugnya

4 Anggota LVRI Gorontalo yang Memerlukan Bantuan 

Berdasar laporan Ketua DPD LVRI Gorontalo , di akhir Mei 2025,  dari 6 orang anggota LVRI yang umur diatas 80 tahun, 4 orang diantaranya memerlukan kursi roda dan alat pendengar.    Termasuk mereka menginginkan rehab rumahnya untuk merubah WC jongkok menjadi WC duduk.

Bapak Agustinus Uada berumur 90 tahun menginkan Kursi Roda dan WC duduk

Bapak H. Abdjul Husain Lahmudin berumur 83 tahun menginginkan Kursi Roda dan Alat Pendengaran

Bapak H.Sjafar Manjali umur 83 tahun, menginginkan Kursi Roda dan WC Duduk
Bapak H. Darminto umur 83 tahun, menginnginkan Kursi Roda, Tabung Oksigen dan Alat Pendengar

Anggota LVRI dari Banten juga memerlukan bantuan

Laporan dari Ketua DPD LVRI Banten, akhir Mei 2025, setidaknya ada 3 anggota LVRI yang memerlukan bantuan.

Bapak Kasbilal, umur 77 tahun menginginkan kursi roda dan tabung oksigen

Bapak Suhandi, umur 76 tahun memerlukan kacamata baca serta inginkan rumahnya dibedah terutama untuk WC Duduk.   

Bapak E. Rustajab, berumur 77 tahun menerlukan alat pendengaran serta rumahnya dibedah terutama WC Duduk.   

Beberapa Sosok Veteran Tua Yang Perlu Perhatian.
Veteran Mbah Amin umur 114 tahun,  ikut memanggul Tandu Pak Dirman, didampingi Ketua DPD LVRI Lampung menginginkan rumahnya direhab

Pak Ono Anggota LVRI DPD LVRI Jabar, umur 88 tahun tinggal di peemukiman kumuh jl Stasiun Bandung


Salah satu Veteran Tua bernama Bpk Fakih Yuhana Umur 103 tahun, tinggal di Desa Palasari, Cibiru masih mampu ikut merayakan HARVETNAS

Letnan Satu Purn Soeharto Parto Sugondo dari Kalimantan Barat dipapah salah satu Prajurit dalam acara giat LVRI
Bpk Sakiman berumur 110 tahun, bersama istrinya istrinya Narsiem 85 tahun, dari Pemantang Siantar berdua menhabiskan masa tua dengan hidup ala kadarnya



Bpk I Wayan Rembijok dari Legian Bali sudah berumur 102 tahun, sudah tidak mampu berjalan lagi

Ibu Siekesti berumur 96 tahun tinggal di Tangerang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan sangat mengharapkan dibebaskan dari iuran BPJS

Ibu Sumiasih sudah berumur 99 tahun, Warga Mojosongo, Kecamatan Jebres dirawat tetangganya karena hidup sebatang kara, saat berjuang segabagai tukang masak,  namun sebagai mata-mata dan mengumpulkan peluru musuh untuk diserahkan ke Pasukan RI
































Minggu, 25 Mei 2025

KFX/IFX AKAN SENASIB DENGAN N 250 ?


Sebetulnya kalau melihat PTDI, industri Pesawat Terbang di Indonesia yang menjadi satu satunya di ASEAN, tidak mengherankan.   Kalau kita menengok kebelakang, ternyata sejak jaman penjajahan anak bangsa ini sudah mampu membuat Pesawat Terbang.   Konon pada tahun 1937, masih dalam penjajahan Belanda, beberapa pemuda dibawah pimpinan Tossin sudah bisa membuat pesawat terbang dengan nama PK KKH. Setelah merdeka, Wiweko Supono, Nurtanio   Pringgodani Suryo dan Sumarsono telah membuat pesawat ringan (pesawat layang) tanpa mesin dengan nama NWG 1, dalam pembuatan juga dibantu Tosin dan kawan2. 

Akhirnya tahun 1948 ciptaan Wiweko cs, pesawat bermesin yang merupakan pesawat pertama diberi nama RI-X.   Selanjutnya mulai tahun 1953 dibawah Komando Depot Perawatan Teknik Udara, Mayor Udara Nirtanio Pringgoadisuryo, mulai me design prototipe pesawat si Kumbang.   Si Kumbang bisa diterbangkan pada 1 Agustus 1954, disusul Si Belalang dan Si Kunang di tahun 1958.   

Mulai 1960 terpikir untuk mendirikan Industri Penerbangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara No 488 Agustus 1960 didirikan LAPIP (Lembaga Persiapan Industri Penerbangan), namun peresmiannya baru 16 Desember 1961.   Saat itu LAPIP sempat memproduksi  44 unit Pesawat yang dikenal dengan Gelatik yang digunakan untuk mendukung Kegiatan Pertanian sebagai Pesawat Penyemprot Hama. 

Tahun 1965 LAPIP berubah menjadi KOPELAPIP (Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang), sayang Bpk Nurtanio gugur dalam uji pesawat terbang, akhirnya KOLELAPIP berubah menjadi LIPNUR (Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio). Salah satu pesawat hasil LIPNUR adalah Pedawat Latih yang disebut LT 200.  Dengan adanya tragedi 1965, LIPNUR pun mengalami kemunduran, baru tahun 1974 mulai ada pemikiran untuk  mendirikan Industri Pesawat Terbang.   Akhirnya tepatnya tanggal 26 April 1976 didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) dengan Dr BJ Habibie sebagai Dirutnya.  

Ditangan Pak Habibie, IPTN semakin menunjukkan kelasnya, bahkan di tahun 1976  penulis adalah  saksi karena sebagai salah satu pilot C 212 yang menerbangkan produksi pertamanya.   Tepatnya tanggal 11 November 1976, penulis sudah mempunyai Rating pesawat C 212 dan merupakan hasil Course Pertama khususnya untuk Angkatan Udara.  Selain pesawat C 212, IPTN bekerjasama dengan Casa Spanyol pada tahun 1983, berhasil merakit pesawat C 235 yang kemampuannya diatas C 212 dan sudah tergolong Pesawat Angkut Sedang.   Sesuai kebijakan Pimpinan Negara saat itu, pada 11 Oktober 1985, IPTN yang semula singkatan dari Industri Pesawat Terbang Nurtanio berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara.   

Setelah menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara, IPTN semakin menunjukkan kelas dunia, bahkan Habibie mampu menciptakan pesawat Termodern dikelasnya yaitu Pesawat N 250. Prototipe N 250 PA 1 dengan nama Gatotkaca terbang perdana Agustus 1995 dan prototipe N 250 PA 2 dengan nama Krincing Wesi terbang perdana Agustus 1996.   Pesawat  N 250 betul betul dikagumi dunia  karena mempunyai kemampuan sebagai berikut :

1. Teknologi  kontrol fly by wire (FBW).
2. Teknologi Digital
3. Konfigurasi sayap diatas lebih stabil
4. Rentang posisi titik berat yang lebar lebih fleksibel
5. Daya mesin besar mampu short TO n Landing
6. Ukuran ekor yang besar bisa terbang dengan kecepatan rendah.

Sayang sekali saat menginjak era untuk produksi, dunia dilanda krisis pada tahun 1998 dan untuk bisa bangkit dari krisis, Indonesia bekerja sama dengan IMF syaratnya harus menghentikan produksi N 250.   Walaupun Bpk BJ Habibie menggantikan Presiden Sieharto, tidak bisa berbuat banyak, harus merelakan dihentikan Akhirnya 2 pesawat N 250 menjadi saksi bisu dan terpikir menjadi besi tua di IPTN Bandung.   Pelahan tapi pasti IPTN tetap berlanjut dan di era Gus Dur, IPTN berubah menjadi PTDI (PT Dirgantara Indonesia), tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2000.

Di tahun 2000 an PTDI selain mengembangkan Pesawat yang sudah ada, banyak terobosan yang dilakukan, diantaranya adalah dirakitnya pesawat CN 295 sebagai pengembangan CN 235.   Mulai tahun 2012, TNI Angkatan Udara memperkuat armadanya dengan CN 295.   Terobosan yang luar biasa diabat 21 ini dan merupakan tonggak sejarah kebangkitan didunia Industti Pesawat Terbang, diluncurkan Pesawat N 219, dimana semua dirancang oleh anak bangsa dan terbang perdana pada tanggal 16 Agustus 2017. 

Selain pesawat N 219, Penulis lebih kagum lagi, ternyata bukan hanya Pesawat N 219, PTDI mempunyai Program untuk menciptakan pesawat tempur KFX/IFX , hasil kerjasama dengan Korea Selatan.   Pesawat KFX/IFX ini  kemampuannya melebihi pesawat tercanggih saat ini F 16 maupun SU 35.   Kalau  Pesawat F 16 dan SU 35 tergolong generasi 4 ++, sedangkan pesawat KFX/IFX ini generasi 4,5.   

Dari Penjelasan Dirut PTDI sehabis peluncuran Pesawat N 219, Program KFX/IFX sudah dirintis sejak tahun 2009, bahkan pada tgl 4 Desember 2015 telah ditanda tangani Strategis Cooperstions Agreement antara PTDI dan KAI (Korea Aerospace Industries) yang disaksikan Menhan Ryamizard Ruacudu.  Dalam kerjasama tersebut ada 3 phase atau tiga tahap yaitu tahap Design, tahap Enginering Manufacturing Development dan tahap Produksi.  Tahap pertama sudah tuntas bahkan lebih cepat dari jawwal yang direncanakan dan saat ini dalam tahan kedua, diharapkan tahap produksi dimulai tahun 2026. 

Dalam penjelasan berikutnya bahwa dalam kerjasama ini pihak PTDI telah mengirimkan ratusan enginer untuk bergabung bersama enginer KAI.   Selain para enginer, PTDI juga sudah menyekolahkan beberapa personil Test Pilot, Flight Test Enginers baik dari PTDI maupun dari Penerbang TNI AU di Canada.   Namun dari berbagai sumber, akhir akhir ini ada beberapa berita tentang KFI/IFX yang membuat seperti mau dihentikan, seperti berita dibawah ini :

1. Kelanjutan Program Pembuatan Pesawat hu KFX/IFX Belum Jelas (KOMPAS.com edisi 21 Maret 2018)
2. Kemenhan Sebut Ada Keterlambatan Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX (TEMPO.CO edisi 25 April 2018).
3. Kemenhan : MoU Pesawat Tempur KFX/IFX Dikaji Ulang ? (TEMPO.CO edisi Mei 2018).  

Mudah mudahan berita yang beredar tersebut hanya kekhawatiran, program akan tetap berjalan, karena ini Program Kerjasama G to G, pembatalan perlu kesepakatan kedua Negara dan resikonya cukup besar bila dibatalkan diantaranya :

1. Kerugian baik secara material maupun pengembangan SDM, karena sudah ratusan Personil yang dikirim ke KAI Korsel yang sudah mengeluarkan biaya cukup besar.
2. Peluang untuk bisa memproduksi Pesawat Tempur menjadi hilang.
3. Menurunnya kepercayaan dunia terhadap PTDI yang saat ini sedang memproduksi N 219
4. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korsel bisa renggang, padahal baik TNI AL maupun TNI AU alutsistanya menggunakan produk Korsel
5. Indonesia harus siap hadapi Arbitrase Internasional dalam penyelesaian Pembatalan Kerjasama, yang mungkin biayanya akan lebih tinggi.

Penulis sebagai mantan Kepala Dinas Pengadaan TNI AU yang sedikit banyak mengetahui makna dan resiko kerjasama, sangat disayangkan kalau  dibatalkan.   Selain beberapa resiko diatas masih banyak hal hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya :

1.   Program Kerjasama  atau Joint Development ini sudah melalui kajian bertahun tahun, dan posisi negara non blok adalah negara yg paling sulit utk mendapatkan teknollgi, sedangkan pemberian teknologi biasanya hrs ada keberpihakan ( aliansi ).
Ini merupakan peluang emas untuk menjadi negara maju.
2. Untuk memenuhi tuntutan Kemandirian dlm pemenuhan kekuatan pertahanan spt yg diamanatkan dlm UU no. 3 /2002 ttg Pertahanan Negara dan UU no.34 / 2004 ttg TNI harus diwujudkan, Program KFX - IFX merupakan salah satu jawaban utk mengisi kemandirian dlm hal Pertahanan. 
3. Program ini sangat2 strategik, keuntungannya sangat banyak,  tidak hanya dinilai dari segi hitung hitungan  bisnis  atau secara finansial saja, tapi harus dilihat secara  komprehensif, yang pada akhirnya dpt menimbulkan daya getar / detterence absolute.
4. Yang lebih utama lagi pesawat  KFX - IFX ini Akan menjadi kekuatan TNI AU sampai dengan tahun 2040 an  perlu terus dikembangkan secara bersama dengan pihak Korea maupun secara mandiri, oleh sebab itu langkah ini harusnya mendapat dukungan semua pihak demi kelancaran dlm menuju kemandirian pertahanan negara. 

Walau  kasusnya berbeda dengan kegagalan Pesawat N 250, penulis hanya bisa berdoa smoga Program KFX/IFX tetap jalan, sehingga nantinya secara khusus kemampuan PTDI diakui dunia, dan secara umum Indonesia akan disegani dunia .. Aaamiin (oleh Marsda TNI Purn Tumiyo/April 2018)
















Sabtu, 19 April 2025

ANAK UPN VETERAN JAKARTA MENCAPAI PRESTASI DI LUAR NEGERI


Namanya Achmad Za'im Mudzaki, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2023  berarti Tahun depan bisa selesaikan kuliahnya.  Anaknya kreatif dan untuk bayar kuliah sudah dari keringat sendiri.  Penulis sebagai Pengurus LVRI dan sebagai Kadep Kominfo, berkenalan dengan anak ini yang  kebetulan cucu temen semasa SMP.  Penampilan sangat sederhana tidak jauh dari kakeknya yang berasal dari daerah tandus di Kabupaten Gunung Kidul DIY.   

Anaknya gigih dan tidak punya rasa putus asa, berbagai lomba terutama tentang IT, dan selalu berprestasi.   Karena Mahasiswa UPN Veteran Jakarta yg di kenal dengan Universitas Bela Negara, Zacky panggilan akrabnya paham tentang Bela Negara maupun Veteran.   Begitu Penulis minta dibuatkan Film Kartun tentang mengenalkan LVRI untuk anak-anak langsung dibuatkan.  Penulis baru kasih DP 50 % dan setelah lebaran akan diselesaikan. Ini baru konsepnya, Revisian : https://drive.google.com/file/d/1pfTzEUJXBfpii8tNj1BLJ31qQA9Cu60h/view?usp=sharing.

Ternyata Zacky sedang ikuti lomba di Korea Selatan.  Lomba menurut infonya diikuti 12 Negara dan secara mandiri bersama 3 temennya ikuti lomba tersebut.   Memang belum bisa capai untuk nomor 1, namun bisa mencapai predikat juara 2 sudah membuat bangga bisa membawa nama harum Negara.  Zacky sebagai umat Muslim yang tekun ibadah merelakan Lebaran di Negeri orang untuk capai prestasi. 

Dengan jaringannya setelah bisa meraih juara kedua, Zacky foto bersama dengan temen-temen yang belajar di Korsel dan selalu bentangkan Bendera Merah Putih. 

Perjalanan Zacky dan teman-teman cukup panjang, adapun prestasi  yang dilalui adalah, diantaranya :

1st Winner

a. Samsung Galaxy Hackathon 2024
b. Hackathon HackJakarta 2024
c. Incubation Case Competition StudentsCatalyst x Deloitte
d. Business Case Competition SxC Grand Summit 12th
e. Business Plan Showcase NVC 2023
f. CBCC Business Plan Competition 2022 (Best Presentation)
g. GAMAEXPO Business Plan Competition 2022
h. Computer Science Essay Competition 2022
i. Business Plan Competition Become 2.0
j. Event Planning I-Create 2022
g. Business Plan Competition Ganesha Business Festival 2022
h. IAC Business Plan Competition
j. Best Economic Team SYIPF
k. EURECA Business Plan Competition
l. I-Create Event Planning Competition
m. PIMVJ National Debate Competition

2 nd Winner

a. Bank Indonesia Hackathon 2024
b. Creaticism Business Case Competition
c. Business Plan Competition UPCOME 2022
d. PLAYBOX Student StartUp Competition
e. Business Plan Competition IDEAS (UGM)
f. IDEAS Business Plan Competition (UGM)

3rd Winner

a. INKOMPASS Innovation Challenge 2024
b. Business Case Competition Constrains x PT Semen Tonasa
c. Jogjakarta National Case Competition x KPMG x Ambarukkmo Group
d. International Business Case Competition – Ganesha Business Festival 2023
e. Project Plan Competition – AIESEC UGM

Global Finalist

a. Hackathon by AngelHack
b. Alliance Students' Venture Forum Representative Indonesia

Other Recognitions

a. Fully Funded Participant – Inspiring Leadership Camp #2
b. The Best Debater – Inspiring Leadership Camp #2
c. Best Speaker – Become 2.0
d. Best Startup – Tanoto Future Leader Business Acumen Program 2022

Menurut penulis, prestasi Ahmad Za'im Mudzaki ini termasuk luar biasa, di sela-sela kuliah sibuk mengikuti lomba-lomba Nasional maupun Internasional dan hasilnya nyata.   Kuliah tidak membebani orang tua, sudah bisa membiayai sendiri dan selayaknya mendapat perhatian dari kampus UPN Veteran Jakarta.   Maju terus nak, tidak boleh putus asa dan tetap membawa nama baik UPN Veteran Jakarta yang dikenal juga sebagai Universitas Bela Negara (disunting Marsda TNI Purn Tumiyo/Kadep Kominfo DPP LVRI) 
  

Kamis, 17 April 2025

MENGENAL MNEK (MULTILATERAL NAVAL EXERCISE KOMODO 2025)

MNEK atau Multilateral Naval Excersice Komodo adalah merupakan latihan nonkombatan yang digelar rutin setiap dua tahun sekali oleh TNI AL  sejak 2014.   Latihan itu bertujuan membangun kerja sama dan memperkuat interoperabilitas angkatan laut dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana dan memperkuat kerja sama menjaga keamanan di laut.  Sebagai penulis terarik dengan MNEK karena menyadari tidak semua masyarakat memahaminya, jangankan masyarakat umum, penulis sebagai purnawirawan juga baru tahu program ini yang sudah berjalan 10 tahun lebih.
MNEK 2025 dibuka Oleh Menko  AHY

MNEK tahun 2025 ini merupakan latihan yang ke 5 pelaksanaannya tanggal  15–22 Februari 2025.  Adapun 
Tema Latihan adalah Maritime Partnership For Peace and Stability. 

Sedangkan Tujuan Latihan adalah :

1. Mengasah keterampilan dalam operasi pencarian dan penyelamatan 
2. Menegakkan keamanan maritim 
3.Menanggapi bencana dan kejahatan transnasional 
Membantu kemanusiaan (Humanitarian Assistance/Disaster Relief) 
4. Menghadapi ancaman maritim yang bersifat non-perang (Non-War Fighting) 
5. Memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia 

Latihan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 memiliki beberapa tahap, yaitu Harbor Phase dan Sea Phase. 
Dalam Harbor Phase 
Negara-negara peserta berdiskusi dan bekerja sama dalam penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan seperti donor darah, operasi kecil, pengecekan kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum. Selanjutnya dalam Sea Phase  MNEK 2025 berbentuk formasi berlayar di laut yang melibatkan kapal perang dan pesawat udara.

Formasi  berlayar yang diikuti oleh Peserta Luar Negeri dan Dalam Negeri

Dalam  MNEK 2925 diikuti oleh  38 negara dengan melibatkan 19 kapal perang, 7 helikopter, dan 3 pesawat patroli maritim (MPA). Sementara itu, TNI AL sendiri mengerahkan 17 KRI.   Dalam Harbor Phase, TNI AL bersama masyarakat setempat melaksanakan peduli membersihkan pantai serta melepas ribuan tukik ke laut . 

Prajurit TNI AL bersama masyarakat nelayan setempat melepas tukik ke laut. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya menegaskan bahwa MNEK 2025 merupakan kesempatan strategis bagi negara-negara peserta untuk meningkatkan kemitraan maritim guna menciptakan perdamaian dan stabilitas. Dengan mengusung tema Maritime Partnership for Peace and Stability, latihan ini tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga melibatkan skenario operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. (Disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo) 





Kamis, 27 Maret 2025

WADAH ALTERNATIF REPOSISI LVRI

Perjuangan Pengurus DPP LVRI Periode 2022 - 2027 membuahkan hasil, dimana terhitung TA 2024 mendapatkan Alokasi APBN, walaupun penyalurannya melalui Kemhan. Penyaluran APBN melalui Kemhan bisa dimaklumi karena LVRI bukan merupakan Satker.  Mengingat LVRI bukan merupakan Satker, LVRI hanya berstatus sebagai User dan menerima apa yang diatur oleh Kemhan.  Dalam masalah APBN, LVRI hanya dilibatkan dalam usulan terutama dalam spektek,  karena pelaku penyerapan APBN terutama dalam Pengadaan Barang dan Jasa, dari PA, KPA, PPK sampai Pelaksana Pengadaan semua dilakukan oleh Kemhan.  Pihak LVRI tidak dilibatkan dalam penyusunan RAB, tahunya terima barang. 

Dari pengalaman TA 2024 dalam hal penyerapan APBN, hanya sebagai user, melalui programnya LVRI selain merevisi UU No 15/2012 juga mengusulkan adanya Reposisi LVRI.  Reposisi perlu dilakukan karena saat LVRI didirikan pada tahun 1957, LVRI pernah merupakan Kementerian. Dengan Reposisi LVRI mengharapkan APBN yang diterima bisa dikelola sendiri.  Dalam reposisi LVRI,  Akan kembali menjadi Kementerian atau Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK)  atau Lembaga Negara Non Struktural (LNS), tentunya tergantung hasil kajian.  Dalam sambutan Ketum DPP LVRI saat HUT ke 68 LVRI, tema yang diusung adalah Dengan Jiwa, Semangat dan Nilai Juang 45, LVRI Bersama Komponen  Bangsa Lainnya Siap Mendukung Kepemimpinan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045.   Selain hal tersebut dimuka  Ketum DPP LVRI juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya LVRI pada tahun 2024 mendapat Alokasi APBN.  Selanjutnya mengusulkan adanya Revisi UU No 15/2012 dimana Veteran Seroja tidak hanya penugasan sampai dengan 1976 tetapi sampai tahun 1999, dengan pertimbangan Timor Timur bukan wilayah Republik Indonesia lagi.   Usulan lainnya adalah Reposisi LVRI dimana telah  mendapat dukungan dari Menhan maupun  Menkopolhukam.

Kembali ke masalah Reposisi LVRI, kajian yang ditulis oleh Pembina IV/a Bangun Denny Khristiawan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya Setditjen Pothan sesuai yang diinginkan LVRI.   Kajian tersebut bisa dibuka di https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/11/Reposisi-LVRI-Menjadi-Lembaga-Non-Struktural.pdf.  Dalam kajian Sdr Bangun Deny Kristiawan menyarankan LVRI sebagai Lembaga Negara Non Struktural (LNS).   Untuk menjadi Lembaga Negara Non Struktural harus memenuhi unsur unsur :

1. Berdasarkan Undang-Undang
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
3. Berdasarkan Peraturan Presiden
4. Berdasarkan Keputusan Presiden. 

Semua unsur untuk pembentukan Lembaga Negara Non Struktural, LVRI masuk dalam semua persyaratan yaitu :

1. UU No 15/2012 tentang LVRI
2. Peraturan Pemerintah No 67/2014 tentang Pelaksanaan UU No 15/2012
3. Peraturan Presiden No 79/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 15/2012
4. Keputusan Presiden No 21/2023 tentang AD/ART LVRI

Semua Kriteria yang dipersyaratkan LVRI menjadi Lembaga Negara Non Strututal (LNS) telah terpenuhi, mestinya usulan LVRI bisa ditindak lanjuti oleh Pemerintah, apalagi Presiden Prabowo juga seorang Veteran Republik Indonesia.  Aamiin (Disunting Oleh Marsda TNI Purn Tumiyo/Waka Wantimpus LVRI) 

Rabu, 26 Maret 2025

MENYIKAPI INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN

Sejenak membuka  UU No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, disana disebutkan bahwa nilai APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 T dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun
2. Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 919,9 triliun

Selanjutnya apabila melihat Lampiran II UU No 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, rinciannya sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar Rp 3.000 1 T
2. Belanja sebesar Rp 3.621, 3 T
3. Surplus/Defisit sebesar (Rp 616,2 T)

Melihat APBN 2025 yang menyebutkan deifisit sekitar Rp 616,2 T, memang akan membebani Pemerintahan Prabowo Subiyanto.   Oleh sebab itu salah satu langkah presiden Prabowo Subianto adalah mengadakan Efisiensi APBN 2025 dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025.   Inti dari Inpres No 1 Tahun 2025 ada 7 paragrap meliputi :

Kesatu,  Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja. 

Kedua, Efisiensi atas belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000,00 (tigaratus enam triliun enam ratus sembilan lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dia puluh ribu rupiah) 

Ketiga,  Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan identifikasi rencana efisiensi dan melaporkan usulan revisi anggaran ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025

Keempat, Gubernur dan Bupati/Walikota membatasi, mengurangi, memfokuskan  selektif dan menyesuaikan belanja APBD Tahun Anggaran 2025

Kelima, Untuk Menteri Keuangan menentukan besaran efisiensi anggaran, menetapkan penyesuaian alokasi, melakukan revisi anggaran serta mengambil langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan untuk Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota pelaksanaan APBD 2025 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD TA 2025 dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini

Keenam, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar mengawasi Pelaksanaan Instruksi Presiden ini

Ketujuh,  Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik. 

Melihat efisiensi APBN TA 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000,00 (tigaratus enam triliun, enam ratus sembilan puluh lima milyar, seratus tujuh puluh tujuh juta, empat ratus dia puluh ribu rupiah) sebetulnya kurang dari 10 % nilai APBN TA 2025.  Besaran ini masih wajar dan penulis yakin bisa dijalankan dengan tidak mengurangi target pencapaian program.   Apalagi melihat Buku Prabowo Paradoks Indonesia dan Paradoks Indonesia serta Solusinya, disana disebutkan bahwa Kebocoran Anggaran sampai 60 %.  Berarti Efisiensi tidak sampai 10 % bukan hal yang berat. 

Berbicara masalah APBN, LVRI merasakan adanya perkembangan yang positif karena sejak diundangkan UU no 15/2012, baru mulai 2024 mendapatkan APBN walau penyalurannya masih lewat Kemhan.   Salah satu alasan kenapa APBN lewat Kemhan karena LVRI bukan merupakan Satker.  Dampak Penyaluran APBN melalui Kemhan, akhirnya LVRI hanya sebagai user, menerima apa adanya dari Kemhan.  Semua pelaku pencairan APBN oleh Kemhan, dari PA, KPA, PPK sampai Panitia Pengadaan oleh Kemhan.   LVRI hanya sebagai Pengusul, tidak tahu apa isi kontraknya, dan sebagai user memang tidak terlibat langsung, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. 

Termasuk dalam efisiensi Anggaran APBN 2025, pihak LVRI tidak tahu anggaran apa yang dikurangi.   Bahkan dalam TA 2025, LVRI hanya menerima Alokasi yang justru menurun dibanding TA 2024.   Kalau TA 2024 LVRI mendapat Alokasi 15 M, TA 2025 secara pasti mendapatkan Alokasi 10 M jauh dibawah TA 2024.    Apalagi sebagian besar diperuntukkan merehab lantai 12B dan sebagian ruangan lantai 11 yang perlu dana tidak sedikit bahkan menggunakan 50 % dari APBN 2025.   Alokasi anggaran untuk setiap Departemen akan lebih kecil karena tahun 2025, LVRI  sebagai tuan rumah sidang Veconac yang menyerap minimum 35 % Alokasi APBN 2025.

Dengan APBN 2025 diprioritaskan untuk rehab kantor maupun sidang Veconac, otomatis untuk anggaran Departemen-Departemen tinggal sekitar 15 % dari Pagu TA 2025.   Bersyukur infornasi dari Kemhan Alokasi untuk LVRI tidak ada potongan atau efisiensi, namun mengingat Alokasi Pagu TA 2025 menurun perlu langkah- langkah dalam  menyikapi efisiensi karena menurunnya anggaran tersebut.  Dan mengingat sampai akhir triwulan I belum ada RAB dari Kemhan , perlu langkah sebagai berikut :

1. Untuk lebih efisien Pagu Anggaran untuk LVRI, disarankan pihak LVRI diajak membahas tentang RAB.
2. Memprioritaskan penggunaan anggaran sesuai visi dan misi LVRI yaitu untuk program mewariskan JSN 45 maupun meningkatkan kesejahteraan anggota LVRI terutama program bedah rumah dan rehab kantor di daerah.
3. Tidak kalah pentingnya Program Musda didukung karena merupakan program  yang sudah terencana.
4. Dalam efisiensi Anggaran bukan berarti menghilangkan belanja perjalanan dinas, karena untuk melaksanakan Program Kerja dan Anggaran tidak lepas dari dukungan perjalanan dinas.
5.  Perlu  Evaluasi bersama tentang realisasi Penyerapan APBN tahun 2024.
6. Program Reposisi LVRI perlu diprioritaskan mengingat LVRI pernah sebagai Kementerian, sehingga nantinya bisa kelola APBN tersendiri. 

Semoga dengan langkah atau dalam menyikapi Program Kerja dan Anggaran 2025, akan lebih ada keterbukaan dan Pelaksanaan maupun penyerapan anggaran lebih efisien (Marsda TNI Tumiyo/Wakawantimpus LVRI)