MERDEKA
Akhirnya Warta Wantimpus LVRI Bulan September 2026 bisa terbit walau mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini karena Ketua Wantimpus LVRI sibuk ikut sebagai Delegasi Sidang Veconac di Kamboja maupun kegiatan didalam negeri cukup padat.
Warta Wantimpus LVRI Bulan September 2026 menyoroti beberapa Musda diantaranya Musda di DPD LVRI DKI dan DPD LVRI Jambi. Selain tentang Musda juga menyoroti Pelatihan Calon Sosialisator di NTT dan Bali. Tidak kalah pentingnya adalah Penganugerahan Bintang LVRI kepada Wagub NTT dan Kapolda NTT.
Program Bedah Rumah untuk 53 unit serta Renovasi Kantor DPD/DPC LVRI di 9 DPD LVRI juga tidak luput dari sorotan Warta Wantimpus LVRI bulan September 2026. Selanjutnya masalah Issue terkini menyoroti Pergantian Menteri Keuangan dan Perkembangan di Timur Tengah.
Semoga Warta Wantimpus LVRI Bulan September 2026, selain merupakan dokumen bulanan juga merupakan bacaan yang menarik.
MERDEKA
WARTA ORGANISASI
MUSDA DPD LVRI
Pada September 2026, ada dua DPD LVRI yang merayakan pesta 5 tahunan yang dikenal Musyawarah Daerah untuk memilih Ketua DPD LVRI periode 2026 - 2031. Kedua DPD LVRI tersebut adalah DPD LVRI DKI dan DPD LVRI Jambi. Teringat lima tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021, saat situasi Pandemi Covid 19, kedua DPD LVRI tersebut dalam Musda menggunakan himbauan pemerintah. Boleh tatap muka tapi harus dengan 3 M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Memakai Masker). Bahkan untuk DPD LVRI Jambi menggunakan pola hybbrit gabungan tatap muka dan daring.
Tanggal 3 September 2026 Musda DPD LVRI DKI, diikuti dua calon Marsda TNI Purn Sri Budjono Ketua DPD LVRI DKI periode 2021 - 2026 dan Mayjen TNI Purn Aqlani Masa. Dalam Voting terpilih Marsda TNI Purn Sri Budjono untuk Ketua DPD LVRI DKI Periode 2026 - 2031.
Pada tanggal 17 September 2026, dalam Musda DPD LVRI Jambi terpilih Mayor Purn Sihombing sebagai Ketua DPD LVRI Jambi untuk jabatan yg kedua kalinya. Musda dibuka oleh Gubernur Jambi dan ditutup oleh Wakil Ketua 2 DPP LVRI Marsdya TNI Purn Wresniwiro.
Wakil Ketua Umum 2 DPP LVRI melantik Mayor Purn Sihombing sebagai Ketua DPD LVRI Jambi untuk Periode 2026-2031
PELATIHAN CALON SOSIALISATOR JSN 45 Di DPD LVRI
Semenjak adanya dukungan APBN untuk Kegiatan Pelatihan Calon Sodialisator JSN 45, Departemen Pewarisan DPP LVRI dalam TA 2026 , cukup padat kegiatannya. Dalam TA 2026 ada 9 kegiatan di 9 DPD LVRI yaitu DPD LVRI Kaltim, DKI, Bali, NTT, Maluku, NTB, RIAU, Jambi dan DPD LVRI Sulut. Di Bulan September 2026 ada kegiatan di DPD LVRI Bali, NTT dan DPD LVRI Maluku.
Setiap Pelatihan Sosialisator JSN 45, pada umumnya diikuti sekitar 32 peserta yang terdiri dari para kepala sekolah dari SD, SMP dan SMA. Akhir Agustus sampai Minggu pertama September 2026 dilaksanakan di DPD LVRI Bali dan dalam pertengahan September 2026 dilaksanakan di DPD LVRI Nusa Tenggara Timur.
Wakil Ketua Umum 1 DPP LVRI Letjen TNI Muzani Syukur memasang tanda peserta Pelatihan Calon Sosialisator JSN 45 di DPD LVRI BALI
Wakil Ketua Umum 2 DPP LVRI Menutup Acara Pelatihan Calon Sosialisator JSN 45 di DPD LVRI Bali
Doa Penutupan Acara Pelatihan Calon Sosialisator JSN 45 di DPD LVRI BALI secara Hindu
Pelatihan Calon Sosialisator JSN 45 di DPD LVRI NTT Tanggal 14 - 19 September 2026 diikuti oleh 32 Kepala Sekolah dari SD, SMP dan SMA di Kupang
Ketum DPP LVRI Jendral TNI Purn HBL Mantiri saat menutup Pelatihan Calon Sosialisator di DPD LVRI NTT
Foto Bersama Ketum DPP LVRI Dengan semua Pejabat yang hadir dan Peserta Pelatihan
RAPAT PLENO LVRI BULAN SEPTEMBER 2026
Akhir September 2026, saat Rapat Pleno DPP dan ji Wantimpus LVRI, Ketua Wantimpus Komjen Pol Purn DR. Ito Sumardi, Drs, SH, MH, MM, M.Kom(AI) memaparkan empat Topik yaitu :
1. Kajian Akademik tentang Organisasi
2. Kajian Akademik Tata Kelola Organisasi LVRI
3. Kedudukan, Peran dan Mekanisme Kerja Dewan Pertimbangan Pusat LVRI (WANTIMPUS)
4. Tata Kelola Perencanaan dan Penetapan Anggaran LVRI.
Paparan dapat dikatakan sebagai Penyegaran tentang Organisasi, khususnya tentang DPP dan Wantimpus LVRI sangat penting dan bermanfaat, karena banyak diantara Pengurus DPP maupun Anggota Wantimpus tidak mendalami tentang Tupoksi DPP maupun Wantimpus LVRI. Ditekankan oleh Ketua Wantimpus bahwa DPP maupun Wantimpus LVRI mempunyai kedudukan yang sejajar seperti yang tertuang di Kepres hasil Kongres XII tahun 2022 yaitu Kepres No 21 Tahun 2023. Apalagi masalah Tata Kelola Perencanaan dan Penetapan Anggaran LVRI banyak yang tidak menguasai. Sebagai contoh LVRI mendapat dukungan APBN sejak TA 2024 sebesar 15 M, selanjutnya TA mendapat 20 M dan baru mulai TA 2025 Wantimpus mendapat Alokasi Anggaran, itupun hanya 250 juta. Pada TA 2026 LVRI mandapat Pagu awalnya hanya 10 M, namun pada September 2026 ada data dari Pusvet Alokasi LVRI sekitar 20,1 M. Data tersebut seperti dalam kolom dibawah ini :
a. Renovasi Lantai 6 Gedung LVRI dengan pagu Rp 860.000.000,00
b. Bantuan Sosial dengan pagu Rp 1.450.000.000,00
c. Operasional LVRI dengan pagu Rp 500.000.000,00
d. Bedah Rumah dengan pagu Rp 6.799.200.000,00
e. Rungga LVRI dengan pagu Rp 1.000.000.000,00
f. Pengadaan Seragam LVRI dengan pagu Rp 400.000.000,00
g. Renovasi Kantor DPD/DPC LVRI Rp 5.500.000.000,00
h. Pelatihan JSN 45 dengan pagu Rp 2.383.235.000,00
i. Musda DPD LVRI dengan pagu Rp 1.260.000.000,00
SARAN DAN MASUKAN DARI WANTIMPUS LVRI
Melihat APBN untuk LVRI yang dari tahun ke tahun meningkat, namun di TA 2025 dan 2026 terlihat kurang transparan disarankan :
1. Menghadapi TA 2027, mengingat UU APBN 2027 sudah disahkan DPR RI pada tanggal 29 September 2026, DPP LVRI segera menyusun Rencana Program dan Anggaran untuk TA 2027.
2. Dalam menyusun Program Kerja dan Anggaran TA 2027 semua Departemen dilibatkan termasuk Wantimpus LVRI.
3. Mengingat APBN untuk TA 2027 sekitar 4.100 T atau meningkat sekitar 8 % dari TA 2026, untuk APBN LVRI juga meningkat 8 % dari APBN 2026 atau sekitar 22 M.
4. Khusus untuk Wantimpus LVRI RAB nya sekitar 324 Juta.
WARTA KESEJAHTERAAN
BEDAH RUMAH
Dengan adanya dukungan APBN untuk LVRI yang dimulai TA 2024, dari tahun ke tahun selalu meningkat, dimana dalam TA 2024 ada 8 unit, meningkat 30 unit di TA 205 dan sekitar 52 unit di TA 2026. Dari Alokasi Anggaran TA 2024 sekitar 480 juta meningkat 3 M di TA 2025 dan sekitar 6,7 M di TA 2026. Dari 52 unit untuk bedah rumah sampai bulan September 2026 tinggal 5 unit yang belum diserahkan kepada pemilik yaitu 2 unit di Padang dan 3 unit di Aceh .
RENOVASI KANTOR DPD/DPC LVRI
Dalam Renovasi Kantor DPD/DPC LVRI dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Pada Tahun Anggaran 2024 sekitar 4 Kantor DPD/DPC LVRI yang direnovasi di Tahun Anggaran 2026 ada 9 Kantor DPD/DPC LVRI direnovasi.
Sampai dengan bulan September 2026, renovasi kantor DPD/DPC LVRI TA. 2026 sebagai berikut:
1. Kantor DPC LVRI Kabupaten Subang sudah selesai renovasi dan telah diresmikan oleh Ketua Umum DPP LVRI.
2. Kantor DPD LVRI Provinsi Riau sudah selesai renovasi namun belum diacarakan penyerahan dari Kemhan.
3. Kantor DPD LVRI Provinsi Aceh masih proses renovasi, prosentase pengerjaan mencapai 80%.
4. Kantor DPD LVRI Provinsi Jawa Barat masih proses renovasi, prosentase pengerjaan mencapai 85%.
5. Kantor DPC LVRI Kabupaten Ponorogo masih proses renovasi, prosentase pengerjaan mencapai 95%.
6. Kantor DPD LVRI Provinsi NTT masih proses renovasi, prosentase pengerjaan mencapai 80%.
7. Kantor DPC LVRI Kabupaten Bima masih proses renovasi, prosentase pengerjaan mencapai 80%.
8. Kantor DPC LVRI Kabupaten Tanah Bumbu masih proses renovasi, prosentase pengerjaan mencapai 60%.
9. Kantor DPD LVRI Provinsi Sulawesi Tenggara belum dimulai pembangunan fisik gedung, masih tahap penyelesaian gambar dan perhitungan RAB volume pekerjaan.
WARTA KEHORMATAN
Pada pertengahan bulan September 2026, tepatnya tanggal 17 Ketum DPP LVRI didampingi Ketua Wantimpus LVRI, Waketum 1 DPP LVRI, Kepala Bagian Hukum DPP LVRI serta Karo Kesejahteraan DPP LVRI mengadakan Kunjungan ke DPD LVRI NTT. Kunjungan Ketum DPP LVRI dan Rombongan dalam rangka Penganugerahan Bintang LVRI kepada Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Purn Dr. Drs Johni Asadoma M.Hum dan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko pada tanggal 18 September 2026.
WARTA ISSUE TERKINI
DALAM NEGERI
1. Pergantian Menteri Keuangan, Bpk Purbaya Yudhi Sadewa diganti Bpk Suahasil Nazara, bergai rumor yang beredar disebabkan :
a. Internal di Kementerian adanya rencana penggantian Dirjek Pajak Letjen TNI Purn Djaka Budi Utama.
b. Rencana penarikan deviden BUMN Danantara sebesar 120 T untuk kurangi devisit APBN
c. Kebijakan mengurangi dana transfer ke daerah yang mengakibatkan kesulitan daerah dalam melaksanakan pembangunan
2. Pemerintah menertibkan Pertambangan Emas Ilegal dengan mendorong legalisasi pertambangan ilegal melalui WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat). Atas dasar tersebut Pemda dan Pemerintah Pusat mendata potensi wilayah untuk ditetapkan sebagai WPR agar masyarakat bisa mengurus IPR.
Sebelumnya operasi penertiban dan penegakan hukum marak dilakukan di berbagai daerah seperti Sangie, Riau, Gorontalo, dan Timor Tengah Utara (TTU) serta Tapanuli Selatan menyusul penggunaan alat berat dan bahan kimia. Sampai dengan saat ini Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) terdapat 1221 titik di Seluruh Indonesia dengan nilai perputaran uangnya mencapai 992 T.
3. Kapal Induk Pertama milik TNI AL ex Kapal Induk Itali Guiseps Garibaldi tiba di Indonesia tanggal 18 September 2026.
Kapal Induk yang akan diberi nama Sriwijaya dengan ukuran sebagai berikut:
a. Bobot : 14.000 Ton
b. Panjang : 180,2 M
c. Lebar : 30,4 M
d. Displacement penuh : 13.850 Ton
e. Mesin : 4 Turbin GE LM 2500
f. Tenaga : 60.4 MW (80.000 TK)
g. Kecepatan : 30 Knot/45 km/jam
h. Jarak Jelajah : 7.000 Mil laut
i. Kapasitas Pesawat : 18-30 Pesawat Heli/VTOL
j. Awak : 835 Personil
k. Dibangun tahun : 4 Juni 2983.
LUAR NEGERI
1. Konflik AS vs Iran, kembali meningkat setelah militer AS menghancurkan lima kapal tanker Iran di Teluk Hormuz. Centcom AS menyatakan hal tersebut sebagai balasan atas serangan Rudal Balistik Garda Revolusi terhadap Kapal Perang AS pada 8 September 2026. Iran klaim menangkap drone bawah laut AS dipintu masuk Selat Hormuz dan menurut AS drone tersebut sedang mengalami kerusakan.
2. Houthi vs Arab Saudi, dimana Houthi di Yaman mengklaim pada 7 September 2026, menyerang sejumlah sasaran di Arab Saudi termasuk fasilitas minyak di Aramco, dilaporkan ada 70 orang terluka dalam serangan tersebut. Menghadapi serangan Houthi, Arab Saudi meminta bantuan AS, namun pihak AS menolaknya dengan alasan saat ini AS sedang menghadapi Iran, namun sekutu AS yaitu Inggris menyanggupi membantu Arab Saudi dalam menyerang Houthi, satu sisi Arab Saudi menolak bantuan dari Israel. Akibat konflik tersebut, Arab Saudi menutup sementara pipa minyak East West Pipeline (1200 km) yang menghubungkan wilayah Timur ke Laut Merah. Houthi setelah kuasai Pelabuhan Mocha, kemudian merebut Pulau Perum (Pulau Mayyun) di Selat Bab El Mandeb, jalur minyak di Selat Hormuz dan Laut Merah terhenti dan mengancam kebutuhan minyak global.
3. PM Israel bertemu dengan Presiden UEA Pada tanggal 27 September 2026. PM Israel Netanyahu mengadakan pertemuan dengan Prseiden UEA Moh. Bin Zayid (MBZ), selanjutnya diadakan pertemuan yang lebih besar yang melibatkan AS, Arab Saudi, Maroko, Kuwait, Mesir, Bahrain, Libya dan Oman.
Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang Kerjasama Keamanan dan intelejen, dalam rangka Pertahanan Regional dalam menghadapi ancaman bersama terhadap Iran dan Houthi. Disamping itu dibahas juga alternatif jalur minyak yang aman tanpa melalui Selat Hormuz.
