Rabu, 24 Desember 2025

DATA PRIBADI

Nama : H. Tumiyo
Pangkat : Marsda TNI (Purn)
Jabatan Terakhir : Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi
Jabatan Setelah Pensiun :
1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP) 2006-2009
2. Anggota Dewan Penasehat REI (2007-2010)
3. Anggota Dewan Pembina Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia /LPP3PI (2011-2016)
4. Dewan Pengawas Perum Perumnas (2011-2016)
5. Wakil Badan Pengawas Paguyubab Purnawirawan Angkatan Udara /PPAU (2017-2020)
6. Anggota Staf Ahli DPP LVRI (2020-2022)
7. Karo IT, Yayasan dan Koperasi DPP LVRI (2022-2023)
8. Dewan Pengawas Yayasan Karya Dharma Pusat (2023 - Saat ini)
9. Kadep Kominfo DPP LVRI (2024 -2025)
10. Wakil Ketua Wantimpus LVRI (2025 - Saat ini)

Wakil Ketua Wantimpus LVRI (2025 - saat ini)

Sabtu, 20 Desember 2025

NOTA DINAS KUNJUNGAN KE UPN VETERAN JATIM

Kepada : Ketua Wantimpus LVRI
Dari : Waket 2 Wantimpus LVRI
Perihal : Laporan Kunjungan Kerja ke UPN VETERAN JATIM


1. Dasar : Surat Tugas No : ST-142/MBLV/XII/12/2025 Tgl 10 Desember 2025 tentang Peninjauan dalam Pelaksanaan Pelatihan Calon  Sosialisator JSN 45 Tahun 2025 Kepada Dosen UPV VETERAN JAWA TIMUR.

2. Sesuai butir 1 diatas dilaporkan sebagai berikut :

a. Petugas sesuai Surat Tugas:
1) Marsda TNI (Purn) Tumiyo, SE, Wakil Ketua II Wantimpus LVRI
2) Kol Pnb (Purn) Abd Aziz Muhammad, Sekreraris  Wantimpus LVRI

b. Waktu Penugasan tanggal 11 Desember sd 13 Desember 2025

c. Kegiatan
1) Tanggal 11 Desember 2025 Tiba di Surabaya
2) Tanggal 12 Desember 2025
a) Pagi hari meninjau kegiatan para Peserta dalam Praktek Sosialisai sebagai Sosialisator JSN 45 dari Tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi
b) Sore hari dampingi Ketum DPP LVRI yang kebetulan ikuti salah satu peserta untuk tingkat Perguruan Tinggi.
3) Tanggal 13 Desember 2025, Acara Penutupan oleh Ketum DPP LVRI hadir yang mewakili  Gubernur Jawa Timur, Wakil Rektor UPN VETERAN JAWA TIMUR dan Para Perwakilan dari Unsur TNI POLRI 

d. Pengamatan dari Peninjauan

1) Pelaksanaan Pelatihan Calon Sosialisator JSN 45 bagi Dosen UPN VETERAN JATIM, berjalan penuh semangat dan lancar.
2) Para peserta tidak mengalami kesulitan dalam menyusun bahan presentasi, selain bahan sudah ada di Materi Sosialisasi, mereka adalah Dosen yang sudah terbiasa menghadapi mahasiswa.
3) Para peserta terlihat justru lebih menguasai cara menggunakan peralatan IT daripada para pelatih dari LVRI.

e. Kesimpulan.  Dari Peninjauan selama tiga hari, Pelaksanaan Pelatihan Calon Sosialisator JSN 45 untuk Para Dosen UPN VETERAN Jatim dapat disimpulkan kegiatan  berjalan lancar sesuai rencana.

f. Saran.   Materi JSN 45 perlu diperdalam, terutama dalam Sejarah Perjuangan Bangsa, terutama tahun 1945 - 1949,  karena belum tersurat keterlibatan Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara maupun Matra Kepolisian, disarankan Materi Sosialisasi dilengkapi Sejarah Peran Matra TNI/POLRI atau ABRI saat itu 

3. Demikian laporan Tim Peninjauan dari Wabtimpus LVRI untuk menjadikan Periksa

Jumat, 19 Desember 2025

SIDANG EBM KE 33 DAN SIDANG GA KE 20 VECONAC BY DARING


Untuk yang kedua kali VECONAC mengadakan sidang secara virtual disaat Pandemi Covid 19. Sidang virtual pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan tuan rumah Vietnam. Mengingat tahun 2020 Covid 19 belum menunjukkan penurunan, disepakati Vietnam tetap menjadi Presiden VECONAC sampai tahun 2021. Sidang tahun ini masih secara Virtual dan diikuti oleh delegasi dari Veteran anggota negara ASEAN ( VECONAC).
Waketum DPP LVRI sebagai Pimpinan Delegasi


Delegasi Indonesia dipimpin Waketum Mayjen TNI (Purn) Bantu Hardjijo dengan Anggota Mayjen TNI (Purn) Abdul Ghani, Marsma TNI (Purn) Priyadi Rahardjo dan Bapak Abdul Mun'im.  Kegiatan Sidang kali ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021, ada dua kegiatan yaitu Sidang EBM ke 33 dari jam 08.30 sd 11.15 dan Sidang GA ke 20 jam 13.30 sd 17.15.

Ketua Staf Ahli LVRI Pimpin Sidang dari LVRI

Dalam Sidang EBM ke 33, delegasi Indonesia dipimpin Mayjen TNI (Purn) Abdul Ghani dengan anggota Marsma TNI (Purn) Priyadi Rahardjo dan Bpk Abdul Mun'im. Sidang berjalan lancar dan semua peserta menyepakati bahwa Presiden VECONAC berikutnya dari Thailand. Selanjutnya disetujui untuk memberikan piagam penghargaan kepada mantan Presiden VECONAC dan Sekjen VECONAC dari Kamboja termasuk penghargaan untuk Alm Letjen TNI (Purn) Rais Abin Presiden VECONAC 2011 sd 2012 berupa one Minute of Silent (mengheningkan cipta)
Ketum DPP LVRI hadir untuk menandatangani Joint Communique


Sidang kedua GA ke 20 dimulai tepat 13.30 dipimpin langsung Ketua Delegasi Bapak Waketum Mayjen Jendral TNI (Purn) Bantu Hardjijo.    Sebelum Sidang GA ke 20 dimulai , Ketum DPP LVRI Bapak Mayjen TNI Purn Syaiful Sulun berkenan menandatangani Joint Communique yang sudah disepakati pada Sidang EBM 33.
Dalam sidang GA ke 20, delegasi LVRI dipimpin langsung oleh Waketum DPP LVRI dimana agenda utamanya adalah pengesahan pergantian kursi kepemimpinan VECONAC. Ada yang menarik dalam Sidang GA 20 kali ini, dimana sebelum sidang ada acara mengheningkan cipta dan mengenang Alm Letjen TNI Purn Rais Abin.
Sebelum acara penyampaian kepemimpinan Presiden VECONAC, diawali laporan pertanggungjawaban Presiden VECONAC yg lama dari Vietnam termasuk laporan keuangan. Acara Sidang GA ke 20 berjalan lancar dengan diakhiri pidato Presiden VECONAC Vietnam dan diakhiri pidato Presiden VECONAC baru dari Thailand. Salah satu keputusan sidang yang menarik disetujuinya bahwa tanggal 19 Desember merupakan Hari Jadi VECONAC  (disunting oleh Marsda TNI Purn Tumiyo/Anggota Staf Ahli LVRI)

Rabu, 17 Desember 2025

WARTA WANTIMPUS LVRI NOVEMBER 2025

SAPAAN KEWANTIMPUS

Kesibukan LVRI pada bulan November bisa dibilang bulan tersibuk di tahun 2025.  Kesibukan ini tidak terlepas karena tanggal 23 sd 27 November LVRI sebagai tuan rumah pertemuan para Petinggi VECONAC dari 10 Negara Asean.    Selaku Ketua Wantimpus dan sebagai Ketua  Panitia Pelaksana VECONAC 2025, saya bersyukur dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Panitua atas suksesnya acara VECONAC ini.   

Dalam kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih kepada staf Wantimpus walau dalam kondisi lelah mampu sekesaikan Warta Wabtimpus Bulan November 2025.   Tepat waktu  juga Wantimpus  mewartakan  kesuksesan  Sidang VECONAC, baik dalam penyambutan dan pengantaran di Bandara Suta maupn selama kegiatan di Jakarta dan di Bandung. 
Pemikiran rencana pemberian Bintang LVRI, Satya Lencana maupun Sertifikat kepada Mitra yang ikut menyukseskan acara VECONAC adalah langkah yang tepat.

Kesempatan ini saya juga mengucapkan Selamat Natal 2025 kepada pembaca yang merayakabn dan Selamat Tahun  Baru 2026 untuk seluruh Pembaca, semoga tahun depan kita kebih sukses dan Warta Wabtimpus tetap terbit ,, MERDEKA



WARTA ORGANISASI

HYMNE VEVONAC

Pada akhir bulan Oktober 2025, tepatnya tanggal 31 Oktober 2025, di Kraton Mojopahit milik Jendral TNI Purn A.M Hendropriyono diadakan Reuni untuk AMN Angkatan 67.  Dalam acara tersebut Dewan Pimpinan DPP dan Wantimpus LVRI diundang untuk dinner.  Yang menarik dalam dinner, selain ditampilkan kesenian ciri khas Kraton Mojopahit juga diperdengarkan Hymne Veconac.
Ketum DPP LVRI disambut Bpk AM Hendropriyono di Kraton Mojopahit

Perhatian Bpk AM Hendropriyono kepada Legiun Veteran Republik Indonesia dapat dibilang luar biasa.   Hal ini tidak lepas karena beliau selain seorang Veteran juga mempunyai darah seni.   AM Hendropriyono adalah seorang pencipta lagu, lagu-lagu yang diciptakan bertema nasionalisme dan semangat.   Lagu ciptaan beliau diantaranya Mars Komando, Diriku Ini Indonesia dan Kami Tidak Takut.

Sebagai Ketum PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia), tidak mengherankan beliau dikenal tidak hanya sebagai tokoh militer dan intelijen, namun juga seorang musisi.  Kontribusi beliau sebegai seorang musisi melalui karya lagu-lagunya yang membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia.

Suasana acara reuni AMN 67 dengan Dewan Pimpinan DPP dan Wantimpus LVRI

Acara reuni AMN Angkatan 67 dengan mengundang Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Pusat LVRI,  dinilai tepat kebetulan tahun ini  akan menjadi tuan rumah Pertemuan  Tingkat Tinggi VECONAC pada tanggal 23 - 27 November 2025.   Dalam Agenda sidang akan ditampilkan Hymne VECONAC, dimana dari LVRI akan menampilkan karya Bapak AM Hendropriyono.   Semoga karya Bapak Hendropriyono terpilih sebagai Hymne VECONAC.

LVRI TUAN RUMAH PERTEMUAN TINGKAT TINGGI VECONAC 

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang tahun 2025 ini menjadi Presiden VECONAC telah sukses jadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Executive Board Meeting (EBM) ke-37 dan General Assembly (GA) ke-24 di Hotel Borobudur, 23 – 27 November 2025. Bersamaan dengan kegiatan itu, di tempat yang sama juga diselenggarakan Business Forum.
Ketum DPP LVRI selakuo Presiden VECONAC Membuka Sidang

Ketua Wantimpus memimpin Business Forum VECONAC

Ketua Umum DPP LVRI Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri yang merupakan Presiden VECONAC tahun 2025 membuka kegiatan itu menyatakan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada delegasi dari negara-negara peserta sidang.

Suasana Sidang VECONAC 2025

Pimpinan Veteran dari negara-negara Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Indonesia sebagai tuan rumah membahas rancangan resolusi hasil pertemuan Working Committee Meeting (WCM) ke-6 VECONAC di Yogyakarta, 24 Juli 2025.
Panitia Pelaksana Veconac dini hari Persiapan Jemput Delegasi.

Para peserta EBM dan GA tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak Sabtu (22/11/2025) dinihari hingga  Minggu (23/11/2025) petang. Keesokan harinya, delegasi mengikuti EBM ke-37 hingga siang hari.   
HOD VECONAC Foto Bersama dengan SEKJEN ASEAN

Disela - sela Sudang para HOD (Head Of Delegation) melakukan kunjungan kehormatan kepada Sekjen Asean Dr. Kao Kim Hourn di Sekretariat Asean, Jakarta. 
Kawantipus LVRI selaku Ketua Panitia VECONAC bersama Tuan Rumah Keraton Mojopahit mempersiapkan Wellcome Dinner

Sorenya  dilanjutkan acara  welcome dinner di Kraton Majapahit Jakarta yang disambut oleh Jenderal TNI Purn Andika Perkasa yang mewakili Jenderal TNI Purn Prof. AM Hendropriyono selaku pendiri dan pemilik Kraton Majapahit Jakarta.
Wellcome Dinner di Kraton Mojopahit
          
Pembukaan GA ke-24 dilaksanakan hari Selasa (25/11/2025) oleh Presiden VECONAC Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri dihadiri oleh Menhan yang diwakili oleh Kapuscadnas Letjen TNI Gabriel Lema, Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI Try Sutrisno, dan Laksamana TNI Purn Prof. Marsetio, serta para pejabat lainnya. Sore harinya dilakukan upacara penutupan GA ke-24 dan penyerahan jabatan Presiden VECONAC tahun 2025 dari Indonesia ke Kamboja sebagai Presiden VECONAC tahun 2026.
Para Pimpinan DPP dan Wantimpus dalam Pesawat Hercules TNI AU

Keesokan harinya delegasi berkunjung ke PT. Pindad dan Museum KAA dengan Pesawat Hercules TNI AU,  dilanjutkan dengan makan siang di Kiara Artha Park, di Bandung.
Saat makan siang di Kiara Artha Park para Delegasi Menikmati Permainan Angklung

Selama di Jakarta, istri para delegasi juga mengunjungi TMII dan Sarinah, Jakarta. Keesokan harinya delegasi mulai kembali ke negaranya masing-masing melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Para delegasi yang tidak ikut sidang mengunjungi TMII dan Sarinah

Hampir semua delegasi menyatakan rasa senang atas kemudahan penyambutan di Bandara,  kehangatan penerimaan di hotel, kelancaran Sidang EBM dan GA serta kemeriahan Welcome dan Farewel Dinner dan ketersediaan makanan yang enak dan berlimpah.
Para HOD diterima di PT PINDAD

Demikian juga kunjungan ke PT. Pindad dan Museum Konferensi Asia Afrika ( MKAA) di Bandung menggunakan pesawat C-130 TNI AU yang bagi sebagian mantan prajurit menjadi nostalgia dan bagi spouse yang belum pernah naik pesawat C-130 menjadi pengalaman sedikit menegangkan, karena ada rasa takut; tetapi menjadi tenang setelah diberi penjelasan oleh suami masing-masing. 
Para Delegasi dalam Perjalanan ke Bandung menggunakan Hercules tipe Militer 

Kesan meriah juga disampaikan saat lunch  di Alyana Kiara Artha Park, Bandung, puncaknya memainkan angklung secara bersama.   Pelaksanaan VECONAC 2025 lancar dan diakui oleh beberapa Ketua Delegasi  (HOD)  sukses. Bahkan HOD Singapura mengatakan kegiatan itu  sebagai Superb, serta oleh HOD Malaysia dan Brunei disebut sebagai  yang terbaik. Secara khusus Sekjen Veteran Kamboja sebagai tuan rumah/penyelenggara pertemuan VECONAC tahuh 2026 menyatakan ingin belajar dari LVRI.

WARTA KESEJAHTERAAN


PERESMIAN REHAB KANTOR DPD LVRI PROVINSI NTT

Dalam Program DPP LVRI 2025 salah satunya adalah rehab Kantor DPD LVRI NTT, dan program tersebut telah diselesaikan pada akhir Oktober 2025.   Pengurus dan Anggota DPD LVRI Provinsi NTT di Kupang tampak bersyukur dan bahagia, karena gedung tempat mereka melakukan kegiatan organisasi ditambah ruangannya.   Penambahan ruangan atas bantuan DPP LVRI dan Ditvet Ditjen Pothan Kemhan itu untuk mendukung peningkatan kinerja, pelayanan organisasi, memperkuat koordinasi  dengan seluruh DPC LVRI se-NTT.    Selain itu, penambahan ruangan kantor akan memerat sinergi antara LVRI dengan unsur pemerintah, TNI, Polri, organisasi binaan seperti Piveri dan PPM. 
Kadep Kominfo DPP LVRI dan KETUA DPD LVRI NTT meresmikan Penambahan Ruangan

Ketua DPD LVRI NTT AKBP (Purn) Stefanus Djawa Botha melakukan peresmian yang ditandai dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci ruangan baru disaksikan oleh Kadep Kominfo DPP LVRI Irjen Pol (Purn) Drs. Jacki Uly, M.H.
Dalam sambutannya Stefanus menyatakan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan DPP LVRI dan Kemhan dalam penambahan ruangan kerja di Mada LVRI NTT yang berlokasi di Jl Frans Seda, Komplek Artha Graha, Kupang itu.    Ketua Mada LVRI NTT mengungkapkan, penambahan ruangan 6 x 6,30 m itu merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam meneruskan semangat juang 1945 dalam bentuk pengabdian sesuai perkembangan zaman. 
Foto Bersama Pengurus DPD LVRI NTT dengan Pejabat DPP LVRI dan Pejabat Kemhan

Peresmian itu dihadiri oleh  perwakilan dari  Ditvet Ditjen Pothan Kemhan, Polda NTT, Kodaeral VII Kupang,  Korem 161/Wira Sakti Kupang, Lanud Eltari Kupang, Kaminvet IX/01 Kupang, DPC LVRI di jajaran Provinsi  NTT,  Piveri NTT, Pemuda Panca Marga Provinsi NTT, dan para tamu undangan lainnya.   Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar dan khidmat.


PERESMIAN  KANTOR DPC LVRI TASIKMALAYA

Waketum II DPP LVRI pada awal November 2025, mengadakan kunjungan ke DPD LVRI Jabar sekaligus meresmikan rehap Kantor DPC LVRI Tasik Makaya.    Saat peresmian, Waketum ll didampingi Ketua Umum PP PIVERI Dr. Lina Indiarti Wresniwiro, S.E., M.M.    Hadir pada kegiatan itu Ketua DPD LVRI Jawa Barat Mayjen TNI Purn Nandang Herawan beserta Ketua PD PIVERI Jabar, Kepala Biro Umum dan Kesejahteraan Brigjen Pol Purn Iman Djauhari, Bendahara Kolonel Inf Purn S Lubis, Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Inf Okta,  Dan Wingdikkal Lanud Wiriadinata diwakili Kasiminpers Wingdikkal, Dan Lanud Wiriadinata Letkol Pnb Izar, Kapolres Tasikmalaya, perwakilan Pemkab Tasikmalaya, Ketua DPC LVRI Tasikmalaya beserta Ketua PC PIVERI Tasikmalaya, Ketua DPC LVRI Garut beserta istri,  dan Ketua Cabang PPM Tasik Malaya.

Para Pejabat yang hadir dalam acara Peresmian Kantor DPC LVRI Tasik Malaya

Waketum ll dalam sambutannya menyatakan rasa bangga dan haru dapat menyaksikan langsung hasil kerja keras, dedikasi, dan semangat kebersamaan seluruh anggota DPC LVRI Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Kantor DPC LVRI dapat direnovasi.
Wajetum II DPP LVRI saat memberikan Pengarahan kepada Seluruh Anggota DPC LVRI Tasik Malaya

Sudah cukup lama atap bangunan Kantor DPC LVRI Tasikmalaya dalam kondisi rusak berat. Kemudian pada bulan Juli - Agustus 2025 mulai direnovasi dengan biaya dari APBN melalui DPP LVRI.

"Renovasi ini merupakan bukti nyata komitmen kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi," kata Waketum ll DPP LVRI.

Kini, Kantor DPC LVRI Tasikmalaya  sudah representatif dan nyaman yang diharapkan menjadi pusat kegiatan yang lebih efektif dan nyaman. "Tolong dijaga, dirawat, diperhatikan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya," pesannya.

Ketua DPD LVRI Jawa Barat Mayjen TNI Purn Nandang Herawan dalam sambutannya mengungkapkan kebanggaan dan terima kasih kegiatan itu dihadiri langsung oleh Waketum ll DPP LVRI yang memberikan semangat kepada para Veteran RI di Jawa Barat untuk terus mengabdi kepada Negara dan Bangsa Indonesia.

Pengguntingan pita sebagai simbul Peresmian Kantor DPC LVRI Tasik Malaya

Peresmian kantor itu dilanjutlan dengan acara pengguntingan pita oleh Waketum II DPP LVRI didampingi Ibu Ketua Umum PP PIVERI, Ketua DPD LVRI Jawa Barat didampingi Ibu Ketua PD PIVERI Prov Jawa Barat dan seluruh tamu undangan dilanjutkan penyerahan kunci dari Ketua DPD LVRI Jawa Barat kepada Ketua DPC LVRI Tasikmalaya diakhiri dengan peninjauan keseluruh ruangan dan ramah tamah.

Setelah rangkaian acara peresmian selesai, masih di gedung Granada DPC LVRI sambil menunggu ibadah Sholat Jum'at dilanjutkan acara presentasi khusus dari Waketum II yg dihadiri oleh seluruh anggota LVRI yang hadir yang diakhiri dengan acara tanya jawab.
Foto Bersama Pejabat Pengurus DPC LVRI Tasik Malaya bersama Waketum II DPP LVRI dan Ketua DPD LVRI Jabar

Rangkaian acara peresmian dapat siselenggarakan dengan tertib, aman dan lancar dengan penuh kekeluargaan..

WARTA PENGHARGAAN

DAFTAR PAHLAWAN NASIONAL 2025

Dalam Warta Wantimpus Bulan Oktober 2025, salah satu anggota Tim TP2GP dari DPP LVRI, Kolonel (Purn) YA Hascaryo melaporkan bahwa hasil sidang mengusulkan ada 40 nama calon Pahlawan Nasional di tahun 2025.   Dari 40 nama calon Pahlawan Nasional, ternyata yang mendapat anugerah Pahlawan hanya 10 Nama.   Dalam acara Penganugerahan 10 Pahlawan Nasional di Istana Negara oleh Presiden Prabowo, yang menerima para ahli waris.  Ahli waris yang masih dekat dengan Pahlawan Nasional adalah istri Alm Gus Dur Ibu Sinta Nuriyah Wahid
Suasana Penganugerahan Pahlawan Nasional 2025

Berikut daftar lengkap tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto:o

Pahlawan Nasional 2025

1. Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia, asal Jawa Tengah.

Soeharto dinilai berjasa besar dalam menjaga stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca-1966. “Beliau adalah figur penting yang memimpin masa transisi sulit menuju pembangunan,” kata Hadi Tjahjanto dikutip dari Antara News.

2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ke-4 RI asal Jawa Timur.

Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme dan pejuang demokrasi. “Pengakuan ini juga bentuk penghormatan terhadap perjuangan beliau memperkuat toleransi antarumat beragama,” ujar Hadi.

3. Marsinah, aktivis buruh perempuan dari Jawa Timur.

Ia dikenal karena perjuangannya membela hak-hak pekerja hingga akhir hayatnya pada 1993. “Marsinah menjadi simbol perjuangan kaum buruh Indonesia,” tulis Rmol.id dalam laporannya.

4. Mochtar Kusumaatmadja, pakar hukum dan mantan Menteri Luar Negeri asal Jawa Barat.

Ia berperan besar dalam merumuskan Konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle) yang diterima dunia internasional. Konsep ini kemudian menjadi dasar hukum laut Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

5. Hj. Rahma El Yunusiyyah, tokoh pendidikan Islam dari Sumatera Barat.

Dikenal sebagai pendiri Diniyah Puteri Padang Panjang, ia memperjuangkan pendidikan perempuan di masa kolonial. Menurut Antara, perjuangannya “telah membuka jalan bagi lahirnya sistem pendidikan Islam modern untuk perempuan Indonesia.”

6. Sarwo Edhie Wibowo, Jenderal TNI (Purn) asal Jawa Tengah.

Ia dikenal sebagai tokoh militer yang berperan dalam penumpasan G30S/PKI dan pembinaan generasi muda melalui Resimen Mahasiswa. “Ketegasan dan nasionalismenya menginspirasi banyak prajurit,” ujar Hadi.

7. Sultan Muhammad Salahuddin, Sultan Bima ke-37 dari Nusa Tenggara Barat.

Beliau dikenal karena menolak penjajahan Belanda dan memperjuangkan hak rakyat Bima. Pemerintah menilai sosok Sultan Salahuddin “mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran pendidikan Islam dan perjuangan kemerdekaan di NTB,” dikutip dari Antara News.

8. Syaikhona Muhammad Kholil, ulama besar dari Bangkalan, Madura (Jawa Timur).

Beliau merupakan guru spiritual bagi banyak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), termasuk KH. Hasyim Asy’ari. “Syaikhona Kholil telah menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam dakwahnya, yang berkontribusi pada lahirnya gerakan Islam moderat,” tulis Rmol.id.

9. Tuan Rondahaim Saragih, pejuang dari Sumatera Utara.

Rondahaim dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap Belanda di Tanah Batak. Ia memimpin perjuangan rakyat Simalungun dan mendirikan pemerintahan lokal yang menolak kolonialisme.

10. Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore dari Maluku Utara.

Ia merupakan tokoh penting yang membantu diplomasi Indonesia di awal kemerdekaan. “Sultan Zainal Abidin Syah berjasa menjaga keutuhan NKRI di kawasan Timur Indonesia,” ujar Menkopolhukam seperti dikutip dari Antara News.

PENGANUGERAHAN BINTANG LVRI

Kesuksesan perhelatan Pertemuan Petinggi VECONAC tahun 2025, dimana LVRI sebagai tuan rumah tidak terlepas dari dukungan para sponsor.    Diantaranya kemudahan penggunaan Hotel Borobudur dan sambutan luar biasa saat di Kiara Artha Park di Bandung.   Setelah Perhelatan VECONAC  selesai, Tim Pemberian Bintang Kehormatan LVRI mengadakan Rapat Pembahasan dan memutuskan untuk memberikan penghargaan berupa Bintang Veteran, Satya Lencanq serta Piagam Penghargaan.   

Rapat dipimpin oleh Waketum II DPP LVRI dan dihadiri oleh :

1. Waketum I DPP LXRI
2. Waket II Wantimpus
3. Ka Bankum DPP LVRI
4. Kadep Organisasi  DPP LVRI
5. Kadep Pewarisan DPP LVRI
6. Kadep Umum DPP LVRI
7. Kadep Hublem DPP LVRI
8. Kadep Kominfo DPP LVRI
9. Karo Kesejahteraan DPP LVRI

Hasil rapat Pembahasan Penerima Bintang, Satya Lencana dan Sertifikat memutuskan :

1. Bpk Tomy Winata penerima Bintang LVRI
2. Ibu Anggie Ayuningtyas penerima Satya Lencana
3. Bpk Husein Djayalaksana penerima Satya Lencana
4. Bpk Prabaaldo Chaslim penerima Sertifikat
5. Ibu Maria Fransisca Pandiangan penerimao Sertifikat
6. Ibu Putri Maretty Sunandjaya penerima Sertifikat

WARTA TERKINI

DALAM NEGERI

1. Produk udang RI sebanyak 152,32 ton senilai 20,9 M dan total 240,54 ton pada bulan November 2025 dikembalikan. 
Penolakan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat (AS) terjadi karena temuano kontaminasi radioaktif Cesium-137(Cs-137)oleh FDA AS,  yang menyebabkan beberapa perusahaan udang di Indonesia, seperti di Cikande, terkena import alert dan penolakan pengiriman.
Menko Pangan menyatakan udang yang ditolak USA masih aman dikonsumsi

 Pemerintah Indonesia, melalui KKP dan BRIN, mengklaim kadar Cs-137 dalam udang masih di bawah ambang batas aman nasional (500 Bq/kg) dan standar AS (1200 Bq/kg), bahkan ada yang hanya 68 Bq/kg. Meski begitu, penolakan ini berdampak pada petambak dengan harga turun dan gudang penuh, mendorong DPR dan akademisi meminta investigasi menyeluruh dan klarifikasi, serta menganggapnya bisa jadi bagian dari perang dagang. 

2. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan, menargetkan pembentukan 150 batalyon baru setiap tahun (mulai 2025) untuk memperkuat pertahanan nasional dan mencapai rasio ideal satu batalyon per kabupaten/kota (dari 514 kabupaten/kota). Langkah ini merupakan bagian dari konsep Optimum Essential Force untuk menjaga kedaulatan, mengamankan aset strategis (seperti kilang minyak), dan memperluas cakupan teritorial TNI, bukan untuk ambisi teritorial. 
Menghan menjelaskan tentang Pembentukan 150 Batalion 

Pembentukan ini sudah dimulai pada 2025 dengan jumlah awal 150 batalyon yang disebut "Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan", dan akan berlanjut bertahap hingga 2029 untuk membangun 750 batalyon secara total.

LUAR NEGERI

1. Menteri Pertahanan Papua Nugini, Dr Billy Joseph MP, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles MP, dan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu hari ini di Port Moresby, Papua Nugini, dalam Pertemuan Menterio Pertahanan Trilateral yang perdana.

Pertemuan Ketiga Menhan dari Indonesia, Papua Nugini dan Australia
8
Para Menteri menyambut baik perkembangan kemitraan trilateral ini, yang dibangun di atas dasar rasa saling menghormati, kepentingan bersama, dan visi kolektif untuk kawasan Indo-Pasifik yang aman dan sejahtera. Para Menteri merefleksikan penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Papua Nugini-Australia (Perjanjian Pukpuk), dan kesimpulan substansial dari negosiasi Perjanjian Keamanan Bersama Australia-Indonesia, serta kontribusinya terhadap perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan kita bersama.

Para Menteri menyambut baik kesempatan ini untuk membahas kerja sama pertahanan antara Angkatan Pertahanan Papua Nugini, Angkatan Pertahanan Australia, dan Tentara Nasional Indonesia. Mereka berbagi pandangan tentang kerja sama pertahanan dan keamanan regional dan memahami luasnya kerja sama militer antara tiga negara tetangga dekat ini.

Ketiga Menteri menjajaki peluang untuk meningkatkan kerja sama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk kesadaran di ranah maritim, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana,7o serta melakukan praktikooo terbaik di bidang penerbangan.

Para Menteri setuju untuk menyelenggarakan Pertemuan Menteri Pertahanan trilateral setiap tahun, dengan menyetujui Indonesia untuk menjadi tuan rumah forum tersebut pada tahun 2026.

2. Ketegangan Jepang–China meningkat setelah PM Sanae Takaichi menyatakan kemungkinan respons militer bila China menyerang Taiwan, memicu protes keras Beijing.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Perdana Menteri China Li Qiang tidak bertegur sapa sepanjang KTT G20 di Afrika Selatan akhir pekan ini, di tengah memburuknya hubungan kedua negara setelah pernyataan Takaichi soal kemungkinan serangan China terhadap Taiwan.

Dalam peringatan terbaru, Menlu China Wang Yi mengatakan kepada pemimpin Jepang bahwa ia telah mengirimkan “sinyal keliru” dengan menyatakan kesiapan intervensi militer terkait Taiwan — sebuah “garis merah” yang tidak boleh dilanggar, sebut pernyataan kementeriannya pada hari Minggu.

Usai menghadiri KTT dua hari yang menjadi debutnya di G20, Takaichi mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak menjadwalkan pertemuan dengan Li.

“Sejak saya menjadi perdana menteri, tekad Jepang untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, konstruktif, dan stabil tetap tidak berubah,” ujarnya. “Jepang terbuka untuk dialog di berbagai tingkat.”
Perdana Mentri Jepang dan Presiden Cina 

Justru karena ada kekhawatiran dan perbedaan, kita harus menguranginya, saling memahami, dan memperkuat kerja sama. Tentu saja, penting bagi Jepang untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Tiongkok, katanya.

Ketegangan meningkat setelah Tiongkok memberlakukan peringatan perjalanan ke Jepang dan kembali melarang impor hasil laut Jepang.

Langkah itu diambil setelah Takaichi mengatakan di parlemen pada 7 November bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons militer Jepang.

Pernyataannya mengisyaratkan bahwa Pasukan Bela Diri Jepang dapat bertindak mendukung sekutu keamanannya, Amerika Serikat, jika Tiongkok memberlakukan blokade maritim terhadap Taiwan atau melakukan tekanan militer lainnya.

Tokyo menolak tuntutan Beijing agar Takaichi menarik ucapannya, dengan menegaskan bahwa pernyataan itu sesuai dengan posisi pemerintah Jepang selama ini.

Para pendahulunya Takaichi sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran atas ancaman Tiongkok terhadap Taiwan, namun tidak pernah menyatakan secara terbuka bagaimana Jepang akan merespons. Tokyo dan Beijing sudah lama berselisih mengenai isu sejarah, perbatasan, dan berbagai persoalan strategis lainnya.





Senin, 01 Desember 2025

WARTA WANTIMPUS BULAN OKTOBER


WARTA ORGANISASI

HUT KE 80 TNI
 
Peringatan HUT ke 80 TNI kali ini merupakan peristiwa luar biasa bagi LVRI.   Biasanya yang duduk di tribun depan dalam deretan VVIP  hanya para pimpinan LVRI.     Kali ini semua Pengurus DPP LVRI mendapat kehormatan duduk di deretan meja VVIP.   Di sayap kanan Podium dari meja paling depan sampai belakang dipenuhi oleh anggota Veteran
Republik Indonesia.   Bahkan setelah upacara selesai Presiden Prabowo menuju tribune Pengurus LVRI dan menyalami terutama untuk deretan depan.
Waketum 1 mendapat ucapan selamat dalam HUT ke 80 TNI dari Presiden Prabowo

Presiden Prabowo menyalami Para Veteran RI yang hadir dalam Upacara HUT 80 TNI

Dalam acara HUT 80 TNI, para Veteran RI ikut merayakan dengan ikut Defile naik 16 mobil maung produksi PINDAD.
Para Veteran RI ikut Defile dengan naik Mobil Maung produksi PINDAD

Dalam deretan kursi depan tribun utama yang diperuntukkan  LVRI, ada diantaranya Veteran PKRI, walau umur sudah umur 98 tahun masih semangat  mengikuti upacara peringatan HUT ke 80 TNI.

Veteran PKRI hadir dalam HUT ke 80 TNI

AUDENSI PIMPINAN DPP LVRI DENGAN MENHAN RI

Ketum DPP  LVRI sebagai Presiden VECONAC tahun 2025, pada bulan November tepatnya tanggal 23-27 November akan menyelenggarakan 37th Ececutive Board Meeting dan 24th General Assembly.   Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 21 Oktober 2025, Pimpinan DPP LVRI mengadakan Audensi dengan Menhan Republik Indonesia Jendral TNI (Purn) Safrie Syamsudin.

Ketum DPP LVRI diterima Menhan Republik Indonesia

Dalam audensi Ketum DPP LVRI Bpk Jendral TNI (Purn) HBL Mantiri didampingi Waketum I DPP LVRI Letjen TNI (Purn) Muzani Sukur, Waketum II DPP LVRI Mardya TNI (Purn) Wresniwiro, Sekjen DPP LVRI Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono dan Kadep Hubanlem DPP LVRI Mayjen TNI (Purn) A. Gani.

Dari pihak Kemhan Menhan Jendral TNI (Purn) Safrie Samsyudin didampingi Sekjen Dephan Letjen TNI Tri Budi Utomo, SE dan Dirjen Pothan Laksda TNI Sri Yanto.   Dalam Audensi tersebut Ketum DPP LVRI melaporkan rencana Penyelenggaraan Sidang Veconac yang akan dihadiri 10 negara peserta.

Dilaporkan juga bahwa selain sidang di Jakarta, para delegasi akan berkunjung ke PT Pindad serta ke Museum Konferensi Asia Afrika.  Dilaporkan juga bahwa pada bulan Juli yang lalu LVRI sukses mengadakan WCM (Working Committe Meeting) ke 6 Veconac berjalan lancar dan sukses.
Foto bersama setelah Audensi

LVRI DUKUNG PENUH PEMERINTAH DALAM PERANGI KORUPSI

Pada tanggal 28 Oktober 2025 bersamaan dengan Petingatan Hari Sumpah Pemuda, di Aula Karya Dharma lantai 12 B Gedung LVRI, Ketua Umum LVRI bersama para Veteran, Purnawiran dan Pejuang Sipil menyatakan Dukungan kepada pemerintah pimpinan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi.   
Para Pimpinan dari Organisasi LVRI, PEPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PPPOLRI, FOKO, PPM & FKPPI YANG MENYATAKAN SIKAP

Isi Pernyataan Sikap :

1. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.
2. Mendesak Kejaksaan, Polri, dan KPK segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat, mantan pejabat, politisi yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk yang melindungi pelaku korupsi.
3. Mendesak pemerintah segera menghentikan segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh oknum-oknum elit pemerintahan, baik di dalam lembaga eksekutif  lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif terhadap kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Mendesak pemerintah untuk meminta lembaga legislatif segera memutuskan dan mensahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
5. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan BUMN dan swasta guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
6. Menyarankan pemerintah membentuk badan pengawas independen untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam rangka upaya represif preventif dan represif yudisial.
7. Menyarankan pemerintah segera memperkuat ketahanan karakter Bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter dan penegakan hukum yang tegas. *


WARTA PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PANGKAT ISTIMEWA

Pada tanggal 2 Oktober 2025, Ketum DPP LVRI Letjen TNI (Purn) HBL Mantiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Jendral TNI (Purn).    Penganugerahan  pangkat istimewa atau kehormatan di Kapal Markas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat - 992.   Selain Jendral TNI (Pur) HBL Mantiri ada 4 Letjen TNI (Purn) yang mendapat kenaikan pangkat dan 5 jendral berbintang 2 dan 1 kolonel.
Presiden Prabowo menyematkan pangkat kepada Jendral TNI (Purn) HBL Mantiri 

Adapun daftar yang mendapatkan kenaikan istimewa sebagai berikut :

1.Letjen (Purn) Herman Bernhard Leopold (HBL) Mantiri mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan (HOR).

2.Letjen (Purn) Bibit Waluyo mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan (HOR).

3.Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan mendapatkan kenaikan pangkat Laksamana TNI Kehormatan (HOR).

4.Laksamana Madya (Purn) Achmad Taufiqoerrochman mendapatkan kenaikan pangkat Laksamana TNI Kehormatan (HOR).

5.Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan mendapatkan kenaikan pangkat Marsekal Kehormatan (HOR).

6.Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung mendapatkan kenaikan pangkat Letjen TNI Kehormatan (HOR).

7.Mayjen (Purn) Untung Budiharto mendapatkan kenaikan pangkat Letjen TNI Kehormatan (HOR).

8.Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha mendapatkan kenaikan pangkat Letjen TNI Kehormatan (HOR).

9.Mayjen (Purn) Surawahadi mendapatkan kenaikan pangkat Letjen TNI Kehormatan (HOR).

10.Marsekal Muda (Purn) Bonar Halomoan Hutagaol mendapatkan kenaikan pangkat Marsekal Madya Kehormatan (HOR).

11.Kolonel Inf (Purn) Restu Widiyantoro mendapatkan kenaikan pangkat Brigjen Kehormatan.

CALON PAHLAWAN NASIONAL

Pada bulan Oktober 2025 tepatnya tanggal 22 Oktober, anggota Wabtimpus Kolonel Purn Hascarya sebagai Anggota Tim TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat) mengikuti sidang terakhir untuk  menentukan Calon Pahlawan Nasional 2025.   Hasil sidang mengusulkan 40 Nama Calon Pahlawan Nasional di tahun 2025.
Suasana sidang TP2GP

Peserta sidang terdiri dari unsur Kemensos dan instansi terkait, adapun tim TP2GP 2025 terdiri dari berbagai unsur, antara lain:

1. Prof. Dr. Usep Abdul Matin, MA (Ketua)
2. Dr. Bondan Kanumoyoso, M. Hum (Wakil Ketua)
3. Dr. Kurniawati, M.Si (Sekretaris)
4. Dr. Drs. Pepen Nazaruddin, M.Si, QGIA (Anggota)
5. Rudi Arifiyanto, S.Sos., MA., M.SE. (Anggota)
6. Prof. Dr. F.X. Mudji Sutrisno SJ (Anggota)
7. Wiwi Diana Sari, S.Si, MA (Anggota)
8. Laksamana Pertama TNI I Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP (Anggota)
9. Kolonel (Purn) Y.A. Hascaryo (Anggota)
10. Dr. M. Alfan Alfian, M.Si (Anggota)
11. Brigadir Jenderal TNI Stefie Jantje Nuhujanan, S.I.P. (Anggota)
12. Sri Marganingsih, S.H, M.A. (Anggota
Foto bersama setelah sidang



WARTA KESEJAHTERAAN


SYKURAN KENAIKAN PANGKAT JENDRAL TNI PURN HBL MANTIRI

Sebagai rasa syukur kepada Tuhan YME, Jendral TNI (Purn) HBL Mantiri berbagi kebahagiaan dengan seluruh Keluarga Besar DPP LVRI atas kenaikan pangkat menjadi Jendral penuh Bintang Empat.   Acara syukuran dilaksanakan di Aula Karya Dharma  lantai 12 B Gedung Veteran Rpubluk Indonesia.   Seluruh keluarga besar LVRI dari Pengurus   DPP LVRI, Pengurus Dewan Pertimbangan  Pusat LVRI, Pengurus Badang Pendukung LVRI dan seluruh karyawan hadir dalam acara tersebut.  Dalam acara ini hadir Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Letnan Jendral TNI Gabriel Lema.

Jendral TNI (Purn) HBL Mantiri menyampaikan sambutan dalam acara Syukuran Kenaikan Pangkat.

SINERGI PROGRAM JKN BERSAMA LVRI DAN PEPABRI

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan kesehatan, LVRI mendapat undangan untuk hadir dalam Sinergi Program JKN Bersama LVRI dan PEPABRI.   LVRI diwakili oleh Wakil Ketua 2 Wantimpus dan Karo Kesejahteraan.   Acara di selenggarakan di Surabaya dan dibuka oleh Gubernur Surabaya.   Acara  ini merupakan program rutin BPJS Kesehatan yang merupakan program rutin.   Namun baru kali ini LVRI diundang untuk menyampaikan sambutan.   

Wakil Ketua 2 Wantimpus LVRI menyampaikan Sambutan Ketum DPP LVRI

Dalam Sambutan Ketum DPP LVRI menekankan  untuk mematuhi Perpres 79/2014, dimana disebutkan bahwa Anggota Veteran RI memunyai hak-hak khusus dalam penanganan kesehatan.  Disampaikan bahwa anggota Veteran Republik Indonesia dalam pelayanan kesehatan masih diperlakukan seperti Purnawan atau Wredatama.  Sebagai contoh Anggota Veteran dari Bintara dan Tamtama dirawat di kelas 3, yang seharusnya dirawat di kelas 1.   

Tukar menukar Cendera Mata dari LVRI dan PEPABRI dg BPJS KESEHATAN

Dalam kegiatan tersebut diawali Sambutan Gubernur Jawa Timur, dikanjutkan Sambutan Ketum DPP LVRI yang dibacakan Wakil Ketua 2 Wantimpus LVRI, Sambutan Ketum PEPABRI, dan terakhir Sambutan Ketua BPJS Kesehatan.
Foto Bersama para Pembicara dan Pejabat BPJS Kesehatan

Dalam sambutan Kepala BPJS Kesehatan, permohonan dari LVRI langsung direspon akan ditindaklanjuti.  Saat rehat Kepala BPJS Kesehatan menyanggupi untuk ditindaklanjuti dengan menyusun bersama MoU antara BPJS Kesehatan dengan LVRI.   Dalam sesi berikutnya adalah Penjelasan Program BPJS Kesehatan yang harus dipahami oleh Peserta BPJS Kesehatan.   Dari pihak LVRI mengusulkan khususnya untuk Veteran PKRI yang sudah lanjut usia untuk dibebaskan dari iur BPJS Kesehatan.  Diskusi berjalan menarik dan gayung besambut.   Acara dihadiri sekitar 150 orang dari DPD LVRI dan  PEPABRI Jawa Timur.


WARTA TERKINI

INDONESIA AKAN BELI KAPAL INDUK

Indonesia dikabarkan akan membeli kapal induk bekas Italia, Giuseppe Garibaldi, dengan nilai sekitar $450 juta (sekitar Rp7,5 triliun), menurut surat persetujuan dari Bappenas tertanggal 29 Agustus 2025. Kapal ini rencananya akan memperkuat armada TNI Angkatan Laut untuk mendukung berbagai misi operasi, baik militer maupun operasi militer selain perang (OMSP) seperti penanganan bencana.

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Italia

JET TEMPUR J-10 BUATAN CINA

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menyatakan akan membeli jet tempur Chengdu J-10 dari Tiongkok sebagai bagian dari modernisasi alutsista. Pembelian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan  anggaran sekitar USD 9 miliar (sekitar Rp 148 triliun) untuk 42 unit, meskipun beberapa pihak dari DPR meminta agar rencana ini dikaji lebih mendalam dari berbagai aspek, seperti teknis, geopolitik, dan kelayakan jangka panjang.   

Jenis Pesawat J-10 Cina Yang Diminati Indonesia

HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN VENEZUELA MEMANAS


Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Venezuela semakin memanas. AS mengerahkan jet tempurnya ke dekat Venezuela dan direspons dengan penambahan pasukan oleh negara kaya minyak di Amerika Latin itu.
Panasnya hubungan AS dengan Venezuela ini bukan hal baru karena AS tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu di Venezuela. Namun, situasi semakin memanas setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan hadiah USD 50 juta atau sekitar Rp 815 miliar bagi orang yang bisa menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada awal Agustus lalu.

Maduro memang menghadapi dakwaan perdagangan narkoba ke wilayah AS. Otoritas Venezuela pun mengecam tawaran imbalan itu dan menyebutnya sebagai hal konyol.

Hubungan kedua negara terus memanas dan melibatkan pengerahan pasukan militer sebagai bentuk ancaman. Maduro menuding AS mengerahkan delapan kapal perang yang dilengkapi 1.200 rudal untuk menyerang negaranya. Maduro pun mengecam kehadiran kapal militer AS di dekat Venezuela.

Pernyataan terbaru Maduro soal kehadiran kapal-kapal perang AS yang dilengkapi rudal itu disampaikan dalam pertemuan dengan media internasional di ibu kota Caracas pekan lalu. Maduro mengecam apa yang disebutnya sebagai ancaman terbesar yang pernah terlihat di benua kita dalam 100 tahun terakhir dalam bentuk 'delapan kapal militer dengan 1.200 rudal dan sebuah kapal selam yang menargetkan Venezuela'.
Anggota milisi Venezuela berkumpul usai ada perintah tambahan pasukan 



SAPAAN KEWANTIMPUS

Alhamdulillah, walaupun bulan Oktober LVRI sibuk memparsiapkan Sidang Veconac 2025, warta wantimpus bisa terbit meski terlambat.  Kegiatan yang menonjol di bulan Oktober 2025 adalah  Ketum DPP LVRI mendapat penganugerahan kenaikan pangkat menjadi Jendral penuh.   Kegiatan lain adalah Peringatan HUT ke 80 TNI yang lain dari biasanya.   Peringatan kali ini LVRI mendapat kehormatan dimana seluruh Pengurus LVRI duduk di tribun utama.

Di bidang kesejahteraan, Waka 2 Wantimpus mewakili Ketum DPP LVRI dan membacakan sambutan dalam acara Sinergi LVRI dan PEPABRI dengan BPJS Kesehatan.   Dalam bidang Penghargaan, LVRI ikut Sidang TP2GP menentukan calon Pahlawan Nasional.  Tidak ketinggalan isue terkini juga menjadi sorotan warta wantimpus Oktober 2025.

Semoga warta wantimpus Oktober 2025, menjadi bacaan dan dokumen yang menarik.








 

Kamis, 20 November 2025

DAFTAR JUPITER RB

1. Jupiter 137 
2. Jupiter 138
3. Jupiter 139
4. Jupiter  141
5. Jupiter 142
6. Jupiter 143
7. Jupiter 144
8. Jupiter 146
9. Jupiter 148
10. Jupiter 149
11. Jupiter 162
12. Jupiter 163
13. Jupiter 182
14. Jupiter 183
15. Jupiter 186
16. Jupiter 192
17. Jupiter 201
18. Jupiter 446

Sabtu, 08 November 2025

IKAL KEMBALILAH KE MARWAHMU

Kegagalan Munas V IKAL Agustus 2025, penulis meyakini semua Alumni Lemhannas kecewa.    Walau tidak ikut dalam munas, di era AI dan di era perkembangan IT yang begitu pesat, tidak sulit ikuti perkembangan yang terjadi. Fakta Munas yang mestinya tuntas dalam sehari, sampai habis magrib, munas belum tuntas.   Akhirnya melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, panitia setelah konsultasi dengan para pimpinan DPP IKAL termasuk Ketum beserta para calon Ketum, menunda Munas V IKAL sampai ada keputusan lebih lanjut.

Setelah diumumkan Munas V IKAL ditunda, para pimpinan DPP IKAL termasuk para Calon Ketum keluar ruang sidang diikuti oleh para peserta lainnya.   Namun disinilah terjadi sesuatu diluar dugaan, dimana ada sebagian peserta kembali  ke ruang sidang dan melanjutkan sidang untuk memilih Ketum DPP IKAL periode 2025 - 2030.   Yang mengherankan Jendral TNI Purn Dudung Abdulrachman juga ikut kembali ke ruang sidang, dan dilantik sebagai Ketum IKAL 2025 -2030.

Penulis sebagai Alumni IKAL KSA X, melihat beberapa kejanggalan dalam Sidang Lanjutan Munas V IKAL kali ini diantaranya :

Pertama, Munas V IKAL itu dikendalikan oleh Panitia, dan Panitia pasti mendapat mandat dari Ketum DPP IKAL, Pimpinan Sidang Lanjutan mendapat mandat dari siapa ?

Kedua,  Dalam Munas atau Kongres dalam memimpin Sidang pasti gunakan Palu Sidang, petanyaannya Ketua Sidang dapat Palu Sidang dari Siapa ?

Ketiga, Dalam organisasi ada keputusan yang sifatnya lesan atau tertulis, dimana saat itu oleh Ketua Panitia diputuskan ditunda, namun ada yang melanjutkan sidang, sah kah sidang tersebut ?

Keempat, Dalam sidang lanjutan memutuskan dan melantik Jendral TNI Purn Dudung Abdulrachman sebagai Ketum IKAL 2025-2030, Ketua Sidang menyerahkan Pataka IKAL, apakah   mendapat mandat dari Ketum lama ?

Kelima, Apakah Sidang Lanjutan Munas V IKAL sesuai dengan AD/ART IKAL 2020-2025 ?

Setelah Sidang Munas V IKAL Lemhannas dinyatakan ditunda, namun satu disisi ada yang melanjutkan,  akhirnya perkembanganya kondisi IKAL  semakin tidak kondusif terbukti hal hal sebagai berikut :

1. Adanya surat yang di tanda tangani oleh para Ketua DPA IKAL kepada Ketum DPP IKAL 2020-2025 tertanggal 5 Oktober 2025 yang intinya Supaya Munas V IKAL dilanjutkan.
2. Adanya surat  yang ditandatangani para Ketua DPD IKAL kepada Menkumham tertanggal 10 Oktober 2025 intinya supaya  tidak mengesahkan hasil Sidang Munas V IKAL tgl 23 Agustus 2025.
3. Pengurus DPP IKAL sejak Munas V IKAL ditunda, sampai saat ini belum ada keputusan untuk mengatasi keresahan  para anggota IKAL.

Melihat perkembangan suasana kebatinan IKAL Lemhannas,  yang mengambang, selanjutnya untuk menghindari situasi yang  berlaru-larut, IKAL perlu kembali ke marwah nya dengan tetap memegang AD/ART IKAL 2020-2025 secara murni dan konskwen.  Pegang Azas, Visi dan Misi serta tujuan didirikan IKAL Lemhannas seperti yang tercantum dalam AD/ART IKAL 2020-2025.

Penulis sebagai Alumni IKAL KSA X, mempunyai pandangan untuk memecahkan kebuntuan yang terjadi beberapa alternatif :

Alternatif Pertama, Panitia Munas V IKAL yang tertunda dilanjutkan kembali, namun yang diundang hanya yang mempunyai hak suara sesuai AD/ART IKAL  2020-2025.

Alternatif Kedua, 
Membentuk Panitia Baru, namun tetap sesuai AD/ART IKAL 2020-2025 yang berarti perlu 3 bulan setelah terbitnya Surat Keputusan.

Alternatif Ketiga,
Munas V IKAL dilanjutkan hanya memilih Ketum IKAL 2025-2030 secara Daring.

Dengan kembali ke marwah IKAL dan berpegang AD/ART IKAL 2020-2025, berarti IKABNAS boleh diundang tapi tidak mempunyai hak suara.  IKABNAS hadir selaku Anggota Luar Biasa yang tidak mempunyai hak memilih maupun dipilih.   Semoga pandangan penulis ini bisa membantu dalam memecahkan kemelut dilingkungan IKAL Lemhannas yang tidak reda (Marsda TNI Purn Tumiyo/IKAL KSA X). ,, MERDEKA

Minggu, 02 November 2025

BALADA MUNAS V IKAL (LANJUTAN)

Setelah Munas V IKAL dinyatakan ditunda karena terjadi kericuhan, penulis langsung membuat tulisan di Blog Pribadi dengan judul Balada Munas V IKAL (http://tumiyohaji.blogspot.com/2025/08/balada-munas-v-ikal-lemhannas.html).   Kalau blog ini dibuka, masih tertulis tertanggal 23 Agustus 2025.  Penulis sebagai Alumni KSA X, walau tidak ikut dalam Munas V IKAL, namun di era AI maupun IT, tidak sulit ikuti perkembangannya.

Kali ini tertarik menulis kembali, karena dalam WAG IKAL ANALYSIS terjadi perdebatan yang seru, terutama pada akhir-akhir ini.  Dalam tulisan terdahulu, penulis sekedar menanyakan sah kah Munas V IKAL yang lanjutkan kelompok yang mengukuhkan Jendral TNI Purn Dudung Abdurachman sebagai Ketum IKAL 2025-2030.   Bagi Kelompok Loyalis Pak Dudung pasti merasa Munas V IKAL yang dilaksanakan malam itu merasa sah.  Namun fakta ada kelompok yang merasa Munas V IKAL belum tuntas, karena pernyataan dari Ketua Panitia Munas V IKAL bahwa Munas ditunda.   

Menurut penulis penundaan Munas V IKAL banyak faktor yang menyebabkan diantaranya  :

Pertama, sidang Paripurna awal mengalami deadlock, sampai magrib mestinya Munas sudah selesai namun masih ricuh.
Kedua, adanya perwakilan dari IKABNAS yang mendapat suara untuk memilih Ketum IKAL, padahal dalam AD/ART mereka adalah Anggota Luar Biasa yang tidak mempunyai suara dan hak memilih dan dipilih
Ketiga, penundaan oleh pimpinan sidang paripurna awal berdasar kesepakatan Ketum IKAL Pak Agum Gumelar dan para Calon Ketum Pak Purnomo dan Pak Dudung.
Keempat, para peserta Munas V IKAL dalam memahami AD/ART sepotong sepotong.

Perkembangan selanjutnya, walaupun tidak mencuat di permukaan, namun  terjadi keresahan terutama yang merasa Munas V IKAL tertunda.   Dari pihak DPP IKAL terkesan  tidak segera ambil langkah untuk menyikapi keresahan ini.  Fakta di lapangan terbukti adanya Surat-Surat sebagai berikut :

1. Surat yang ditanda tangani oleh para Ketua DPA IKAL kepada Ketum IKAL Bpk Jendral TNI Purn Agum Gumelar tertanggal 5 Oktober 2025, perihal MUNAS V IKAL LEMHANNAS 2025, intinya  mengharapkan menjadwalkan kembali Munas V IKAL yang tertunda 

2. Surat yang ditanda tangani para Ketua DPD IKAL kepada Menteri Hukum dan HAM No : Ist/DPD-DPD/IKAL.Lemhannas/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Perihal : Permohonan untuk Tidak Mengesahkan hasil Munas V IKAL yang mengusung Jendral TNI Purn Dudung Abdulrachman sebagai Ketum IKAL 2025-2030.

Munas V IKAL tertunda sudah dua bulan lebih, namun  Pengurus DPP IKAL seperti mendiamkan situasi ini.  Terkesan organisasi tidak berjalan semestinya, dibiarkan vacum, belum ada rencana untuk melaksanakan Munas V IKAL kembali.   Munas V IKAL akan dilanjutkan dengan Panitia yang lalu atau membentuk Panitia Baru ? Juga belum pasti.  Berdasarkan AD/ART, apabila akan dibentuk Panitia Baru, berarti Munas paling cepat dilaksanakan tahun depan.

Situasi mengambang seperti ini, dengan tidak berjalannya organisasi di DPP IKAL, memungkinkan untuk diadakan Munaslub.  Dalam AD/ART IKAL, Munaslub bisa diselenggarakan apabila :

Pertama, Dasar Hukum: Munaslub dapat dilaksanakan jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam AD/ART IKAL Lemhannas yang berlaku.

Kedua. Pihak yang Mengajukan: Biasanya, Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan dari sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) atau anggota pleno, sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Ketiga, Alasan Kuat: Harus ada alasan yang mendesak dan kuat (misalnya, pelanggaran AD/ART yang serius, atau kevakuman kepengurusan) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota.

Keempat, Kuorum: Penyelenggaraan Munaslub memerlukan kuorum kehadiran anggota atau perwakilan DPD yang sah, sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam AD/ART.

Kelima, Tata Tertib: Penyelenggaraan harus mengikuti tata tertib yang telah disepakati dan tidak melanggar AD/ART yang berlaku.


Dari kelima persyaratan tersebut, syarat ketiga memenuhi syarat untuk diadakan Munaskub, karena sudah dua bulan lebih terjadi kevakuman kepengurusan di  DPP IKAL, terbukti tidak kebijakan tentang tindak lanjut Munas V IKAL yang tertunda.  Mengingat IKAL adalah organisasi para kaum intelektual, mestinya tidak boleh dibiarkan berlarut larut mengambang tidak ada kepastian.   Bila diadakan Mubaslub  pun tidak melanggar AD/ART.  (Marsda TNI Purn Tumiyo/ IKAL KSA X)






Sabtu, 18 Oktober 2025

KAUM MENENGAH AKAN DAPAT SUBSIDI RUMAH ?

Membaca berita di property.detik .com tanggal 15 Oktober 2025 dimana Menkeu dan Menpkp sepakat menaikan tipe rumah subsidi menjadi minimum tipe 45, penulis jadi ingat saat ajukan YR UU No 1 Tahun 2011.   Saat itu sebagai Pembina LPP3I (Lembaga Pengkajian Pembangunan Perumahan dan Perkembangan Perkotaan Indonesia) mendampingi APERSI mengajukan JR atau gugatan ke MK, karena dalam UU No 1/2011 tentang PKP menyebutkan bahwa tipe rumah yang mendapat subsidi adalah minimum tipe 36.  Padahal tipe rumah yang dibangun para pengembang saat itu pada umumnya tipe 21 dan 27.   Akhirnya gugatan dimenangkan oleh APERSI sehingga tipe rumah yang mendapat subsudi adalah dari tipe 21 sampai dengan tipe 36.

Pernyataan Menkpk Ara bahwa akan meningkatkan tipe rumah subsidi menjadi  tipe 45, pasti  akan  membuat kaget pelaku atau penggerak rumah subsidi.   Bagaimana tidak kaget, program rumah subsidi (FLPP) tahun 2025 semula dengan target 220.000 unit dinaikan menjadi 350.000 unit, dan  bulan September baru mencapai sekitar 180.000 unit, baru sekitar 50 %.  Sepertinya sampai akhir tahun 2025, kemungkinan kecil bisa terserap 100 %.

Pengamatan penulis, Kementerian PKP sekarang ini seperti  bukan bagaimana mengurangi backlog rumah, namun sekedar pencintraan seolah target subsidi rumah meningkat.   Contoh sudah dijelaskan didepan target 220.000 uni saja belum tentu terserap 100 %, malah ditingkatkan menjadi 350.000 unit.   Apalagi dengan kondisi ekonomi sulit menambah Alokasi Pagu dari  sekitar 28 T menjadi 35 T.   Kadang kenaikan target dari 220.000 menjadi 350.000 namun kenaikan pagu tidak menyesuaikan.    Pagu awal 28 T untuk 220.000 unit mestinya baik 13.000 unit perlu sekitar 15 T bukan  hanya 7 T ?

Kementerian PKP dalam memutuskan perubahan, terlihat tidak mengacu ke UU maupun Permen.   Penulis menyaksikan sendiri MenKPK Ara beberapa waktu yang lalu meresmikan Mock Up Rumah Tipe 14 dan 18 di Lobi Nobu Gedung Veteran RI, walau akhirnya dicabut, namun  sekarang membuat kebijakan tipe rumah subsidi minimum 45.  Ini merupakan kebijakan yang kontradiksi.   Walau tipe rumah  tipe 14 dan 18 sudah dicabut, namun Mock Up Rumah saat ini masih terpasang di Lobi Nobu Gedung Veteran RI di Semanggi.

Dalam menyikapi Rumah tipe 14 dan 18, penulis pernah membuat ulasan dua kali di Blog bisa dibuka pada http://tumiyohaji.blogspot.com/2025/06/perkembangan-rumah-subsidi.html dan http://tumiyohaji.blogspot.com/2025/07/rumah-tipe-14-dan-18-dibatalkan.html

Beberapa kali penulis membuat konsep untuk mengurangi Backlog rumah diantaranya membuat Rumah Gratis untuk Pegawai Pemerintah yaitu untuk PNS/ASN dan TNI POLRI.  Kenapa penulis berani membuat konsep Rumah Gratis ? Karena Pegawai Pemerintah itu setiap bulan dipotong gaji 10 % dan potongan 3,25 % untuk THTP (Tabungan Hari Tua dan Perumahan).   Disini ada unsur Perumahan, dan potongan gaji tersebut untuk ASN dikelola TASPEN dan untuk TNI POLRI dikelola ASABRI.

Bagaimana mekanismenya ? Harus ada kolaborasi antara TASPEN, ASABRI dan Pengembang dan Bank Penyalur Kredit.   Sebagai Contoh ASN yang perlu rumah, angsurannya ditanggung oleh TASPEN karena para ASN setiap bulan dipotong gaji dan yang kelola atau simpan adalah  TASPEN.   Konsep ini juga sudah penulis muat di Blog tahun 2014 dan diulang pada tahun 2024, Blog Resmi Tumiyo: Rumah Gratis Untuk PNS, Prajurit TNI, POLRI https://share.google/9ZuVDXe9CtiSlzjv6

Menanggapi rencana Menpkp untuk mensubsudi rumah tipe 45, berarti ini mensubsidi Kalangan Menengah apa ini tidak membuat resah MBR ? Apa karena Program FLPP untuk MBR tidak terserap ? Perlu diketahui tidak terserapnya FLPP bukan karena MBR tidak perlu, karena MBR betul-betul tidak mampu. Kondisi ini seperti diulas di CNN Indonesia tanggal 15 Oktober 2025, dimana saat BI checking banyak MBR yang punya hutang di Bank.  Kembali Menpkp akan memutihkan utang tersebut, namun apa Bank bersedia ?

Kebijakan Kemenpkp ini seperti tidak konsisten, meresmikan Rumah Tipe 14 dan 18 akhirnya dicabut, akan menaikan tipe rumah subsidi menjadi 45, berarti Masyarakat Menengah dapat subsidi.  Kebijakan Kemenpkp perlu mendapat tanggapan dan semestinya perlu kiat-kiat atau terobosan bagaimana program FLPP terserap atau Program 3 juta rumah terwujud. (Penulis Marsda Purn Tumiyo/Mantan Ketua YKPP/Pembina LPP3I/Pengawas Perumnas)

PERKEMBANGAN RUMAH SUBSIDI 2025

Ikuti perkembangan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo, sebagai pengamat perumahan awalnya hanya kagum dan berdoa semoga berhasil.    Pertengahan Januari 2025, penulis sudah membuat ulasan tentang Program Tiga Juta Rumah dan penulis abadikan dalam Blog Resmi http://tumiyohaji.blogspot.com/2025/01/program-bangun-3-juta-rumah-mbr-di.html.   Disana penulis sampaikan bahwa era Jokowi selama 10 tahun hanya bisa bangun sekitar 1.200.000 unit, era Prabowo akan bangun tiga juta unit.   Ini dalam setahun apa lima tahun ? Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Perkotaan (PMK) dijelaskan untuk selama setahun, bahkan dari Penerintah Qatar dan UEA sanggup membangun 7  juta rumah.  Dari salah satu Penguasa UEA malah sanggup membangun 1 juta unit rumah.

Setelah Pemerintah Prabowo berjalan sekitar 8 bulan, sepertinya Program 3 juta rumah jalan ditempat, hal ini banyak dikeluhkan oleh para Pengembang.  Ketum REI dalam evaluasi Program 3 juta rumah menyampaikan keresahan  para pengembang bisa disimak dalam  Soal Program 3 Juta Rumah, Ketum REI: Presiden Prabowo Sudah Tidak Antusias | tempo.co https://share.google/biVNK2fUvLDNHMdwO.   Para Pengembang antusias menyambut Program 3 juta rumah, namun Pemerintah dalam hal ini Kemenpkp seperti hanya wacana.  Keluhan para Pengembang bukan tanpa alasan karena Roudmap dari Kemenpera belum ada.

Program 3 juta rumah oleh pengembang dirasakan jalan ditempat, fakta menunjukkan bahwa program FLPP 2025 target 350.000 unit, sampai Juni 2025 baru capai 117.000 unit (kumparan bisnis 27 Juni 2025).  Disaat program 3 juta rumah dirasakan jalan ditempat, saat ini dihebohkan oleh berita ukuran rumah subsidi.   Ukuran rumah subsidi dicanangkan oleh Menpkp Ara, seluas 14 m dan 18 m, bahkan unit rumah sudah dipamerkan di Lippo Mall Semanggi.   Tipe 14 dengan 1 tempat tidur sedangkan Tipe 18 dengan 2 tempat tidur satu dibawah satu diatas dengan tempat tindur bertingkat.

Penulis sebagai pengamat perumahan dan pernah menggeluti perumahan prajurit, merasa prihatin melihat perkembangan Rumah Subsidi saat ini.   Terkesan bukan membela kaum MBR namun membela kaum Pengusaha.   Tahun 2005 sd 2006, penulis mengelola YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit) dimana Prajurit bisa KPR dan dipinjami Uang Muka sekitar 33 % Harga Rumah tanpa Bunga.  Saat itu ketentuan Uang Muka minimum 10 %.   Sebagai ilustrasi Harga Rumah Subsidi saat itu 42 juta, besarnya pinjaman Uang Muka senilai 14 juta, dan pinjaman dikembalikan saat pensiun.  Pengembalian pinjaman diperhitungkan dengan Santunan Pensiun yang akan diterima dari hasil potongan gaji sebesar 3,25 % setiap bulan.  Bisa dibilang Prajurit dalam KPR tidak keluar apa-apa tinggal angsur tiap bulannya.

Penulis pernah membuat usulan bahwa para Prajurit TNI POLRI maupun PNS untuk mendapatkan Rumah Subsidi bisa secara gratis, dan itu sangat nemungkinkan. Konsep Rumah Gratis masih bisa dibuka https://tumiyohaji.blogspot.com/2016/10/rumah-gratis-untuk-pns-prajurit-tni.html?m=1.    Dari pengamatan penulis, nilai Subsidi Rumah apalagi setelah adanya FLPP, pagu dalam APBN semakin meningkat tapi target terkesan  tidak meningkat.  Pagu awal FLPP tahun 2025 sebesar 18,7 T untuk 200.000 unit, akan ditingkatkan menjadi 350.000 unit dan infonya pagu akan dinaikkan diatas 30 T.   Kalau pagu awal 18,7 T untuk 200.000 unit, besarti nilai subsidi per unit sekitar 93,5 juta atau sekitar 60% harga rumah.   Sejak adanya FLPP, penulis mengkritisi Pola ini, karena dengan pagu yang diglontorkan cukup besar, bahkan awal nilai 90 % kemudian turun 75 % dan sekarang sekitar 60 % tetapi dana tersebut kembali ke Pemerintah dengan bunga 5%.  Terkesan MBR sebagai Obyek Pengembalian Pagu Subsidi.

Saat ini kasus Program 3 juta rumah maupun Program FLPP masih belum tuntas, timbul masalah baru tentang ukuran rumah Subsidi yang diturunkan menjadi 14 m dan 18 m.  Penulis jadi ingat saat sebagai Pembina Lembaga Pengkajian Perumahan dan Permukiman serta Perkembangan Perkotaan Indonesia (LPP3PI), ikut mendukung menggugat ke MK tentang Pasal 22 ayat 3 UU No 1 tahun 2011.  Dalam gugatan tersebut untuk merevisi pasal 22 ayat 3 yang isinya Rumah Subsidi yang awalnya luas Rumah Subsidi maksimal 36 m, dan berhasil diganti minimal 36 m.   

Pemerintah dalam mengambil kebijakan terkesan tidak mengacu kepada UU yang berlaku.   Bukan membela MBR justru memihak kepada Pengusaha, semua paham siapa Pengusaha Lippo, gagal dalam mengembangkan Meikarta sekarang diberi kesempatan untuk membangun Rumah Subsidi tipe 14 dan 18.   Untuk Rumah Susun saja tidak ada ukuran 14 dan 18, ini rumah tapak malah dibuat ukuran kecil.  Sebetulnya untuk mewadahi MBR di Perkotaan, sudah waktunya berupa Rusun atau Apartemen.   Tentunya untuk Rusun atau Aparetemen untuk MBR tidak semewah Apartemen Komersial tapi Kontruksi tidak boleh beda.  Apartemen MBR tidak perlu AC, Mesin Cuci, atau peralatan mahal lainnya.   Kalau melihat rumah contoh tipe 14 dan 18 Lippo Mall Nusantara di Semanggi, smua perlengkapan bukan untuk MBR.

Luas Tanah 25 m dan Luas Bangunan 14 m

Luas Tanah 25  m, Luas Bangunan 18 m

Saran penulis menanggapi Rumah Subsidi ukuran 14 dan 18 m sebagai betikut :

1. Kementerian PKP perlu meninjau kembali Konsep tersebut.
2. Pasal 22 ayat 3  UU No 1 Tahun 2011 tentang ukuran Rumah Subsidi perlu dipertahankan.
3. Untuk menenuhi kebutuhan Rumah untuk MBR di Perkotaan mulai dibudayakan Rumah Susun.
4. Untuk membangun rumah MBR baik Rumah Tapak maupun Rumah Susun melibatkan Pengembang Menengah kebawah.
5. Pemerintah perlu mendengar suara kalangan bawah.

(Penulis Marsda TNI Purn Tumiyo/Mantan Ketua YKPP/Mantan Dewas Perum Perumnas/Wakil Dewan Pertimbangan Pusat LVRI)