RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PERLU PERHATIAN

Mengikuti berita rumah tidak layak huni tahun 2021 ternyata jumlahnya mencengangkan, diluar dugaan.  Sebagai contoh dalam berita iNews.id akhir 2021, melaporkan bahwa salah satu Kabupaten di Jawa ada 21.758 Runah tidak layak huni.   Daerah tersebut berpenduduk sekitar 700.000 orang atau sekutar 200.000 KK, berarti yang mempunyai runah tidak layak huni ada diatas  10 %.  Betul betul sangat nemprihatinkan, itu yang berada di Jawa.   Rumah pada umumnya berdinding anyaman bambu dan masih berlantai tanah.

Contoh Rumah Tidak Layak Huni di Jawa

Dalam browsing tentang Rumah Tidak Layak Huni, tidak hanya di Jawa tetnyata ada di Sumatra dan di Nusa Tenggara.   Penulis yakin di daerah lain termasuk di Papua pasti lebih banyak lagi Rumah Tidak Layak Huni.   Beberapa bulan  yang lalu, penulis mengulas tentang Backlog Rumah yan mas¡¡!ih sekitar 12,5 juta, tentunya ini tidak termasuk Rumah Tidak Layak Huni.

Contoh Rumah Tidak Layak di Sumatra

Berdasarkan  detikfinance akhir tahun 2021 tepatnya tanggal 20 Agustus 2021 ternyata dari Pihak Kemenpupr mengakui masih adanya sekitar 29,45 jt rumah di seluruh Indonesia yang tidak layak huni.   Angka ini lebih mengejutkan lagi, justru bukan hanya fiatas 10 % tapi malah diatas 30 %.   Bàahkan diakui kemampuan pemeliharaan rumah hanya 0,82 %.  Dari data 12 Mei 2022, jumlah Penduduk Indonesia mencapai 274,88 juta jiwa.  Dari jumlah tersebut tercatat 87,83 juta jiwa yang berstatus sebagai Kepala Keluarga (KK).  Dengan adanya 29,45 juta Rumah Tidak Layak Huni, berarti ada sekitar 33,53 % Kepala Keluarga tinggal di Rumah Tidak Layak Huni.  Situasi seperti ini tidàak bisa dibiarkan oleh Pemerintah, apalagi dalam menyongsong Tahun Emas Indonesia.

Langkah apa yang perlu ditempuh oleh Pemerintah ? Selain tetap menggalakkan Progran Sejuta Rumah, Pemerintah harus peduli untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni.   Bukan hanya mengedepankan Subsidi Rumah saja.  Selama ini dalam Subsidi Rumah sudah terlalu banyak polanya adanya SSB (Subsidi Selisih Bunga), SBUM (Subdidi Bantuan  Uang Muka), FLPP (Fasikitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbadis Tabungan), KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, serta Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).   Kesemua itu adalah untuk membangun Rumah baru untuk àmengatasi Backlog Rumah, sedangkan untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni belum terprogramkan.

Kedepan Pemerintah dalam hal ini Kemenpupr harus mulai memikirkan bagaimana menangani Rumah Tidak Layak Huni yang mencapai sekitar 29,45 unit.  APBN untuk FLPP harus mulai dikurangi dan untuk Program Sejuta Rumah cukup ditangani oleh BP Tapera.  Menangani Rumah Tidak Layak Huni atau dikenal Bedah Rumah jauh lebih murah daripada membuat rumah.   Namun kalau tidak mulai dipikirkan, MBR selain susah untuk mendapatkan tempat tinggal, yang sudah mempunyai rumahpun akan mengalami kesulitan dalam pemeliharaan dan akhirnya nenjadi Rumah Tidak Layak Huni. 

Sebagai pengamat maupun penulis, hanya bisa menyampaikan masukan kepada Pemerintah, terutama Kemenpupr, semoga menjadi Perhatian untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni (Marsda TNI Purn Tumiyo/Mantan Ketua YKPP/Mantan Dewan Pengawas Perum Perumnas/Anggota Tim Ahli DPP LVRI)

INVESTASI SAMBIL MENIKMATI HIDUP

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Ki Lurah Randublatung beserta beberapa keluarga besarnya menerima presentasi dari Pengelola Saung Naga Soedirman Tambak Udang Vannamei Intensive.

Presentasi di Kantor RB AAP Halim Perdankusuma.

Mengingat keterbatasan waktu, rasanya belum puas untuk mengetahui lebih mendalam, malamnya saya menghubungi mas Roby, Asisten Bos Saung Naga Soedirman yang mendampingi.  Inilah  sekilas pengelolaan hasil pemaparan serta komunikasi langsung dengan asistennya.

Saung Naga Soedirman ini ada di Kawasan Pantai Indah Kapok.  Pengelolaan Tambak sudah menggunakan kemajuan teknologi,  semua menggunakan mesin walau tentunya manusia masih sebagai tenaga inti.  Setiap tambak atau kolam ukuran 2.800 m2 sampai dengan 3.000 m2. Kedalaman minimum 2 m dan menggunakan Geomembrane.  

Dipasang peralatan cek parameter kualitas air, selain kincir air, pompa aerotor dan air diffuser juga dipasang penerangan serta cctv.   Dari presentasi setiap kolam waktu panen bisa mencapai 8 sd 10 ton, harga udang per kilo saat ini sekitar 90 sd 120 ribu.

Yang menarik dari Pengelolaan Saung Naga Soedirman ini, selain mengelola tambak juga dilengkapi dengan fasilitas Resort.  Ada penginapan, sekaligus tempat rekreasi serta menikmati suasana sunset cocok untuk Family Gathering.  Bahkan disiapkan Helipad kalau ada tamu yang datang dengan helikopter.

Selain memapaparkan fasilitas Saung Naga Sudirman, Pengelola menawarkan untuk inventasi dalam pola kelola tambak udang.  Dalam judul disebut Investasi sambil menikmati hidup, karena sambil investasi bisa rekreasi bersama keluarga.   Namun untuk Kelbes Randublatung bisa juga investasi sambil mensejaterahkan anggota.   Sebagai gambaran dalam investasi ini perlu dana sekitar 686 juta, dan dalam proses pengolahan tambak selama 19 bulan menjadi 1.536 juta.   Bahkan modal 686 juta akan dikembalikan saat Penen Pertama (6 bulan pertama), untuk selanjutnya kita tinggal menerima untungnya sekitar total keuntungan 850 juta.

Gambaran cash flow sebagai berikut :

1. Dana Investasi 686 juta masuk setelah MoU.

2. Pengembalian Dana Investasi di akhir Siklus Pertama (sekitar 6 bulan)

3. Keuntungan di Siklus Kedua sebesar 250 juta

4. Keuntungan di Siklus Ketiga sebesar 250 juta

5. Keuntungan di Siklus Keempat atau terakhir 350 juta.

6. Total keuntungan selama 19 bulan 850 juta.

Dari pengalaman melakukan berbagai  kerjasama sewaktu di YKPP dan dari kajian singkat, penawaran ini cukup menjanjikan.  Ada unsur yg sifatnya saling berbagi bisa diterima, namun unsur resiko pasti ada.  Tentunya sebelum ditindaklanjuti dengan mrmbuat MoU perlu diadakan peninjauan untuk pendalaman.  Dari asisten Bos Saung Naga Soedirman, untuk peninjauan tidak perlu dengan surat permohonan cukup dengan komunikasi menentukan waktunya.

Demikian laporan singkat tentang presentasi penawaran investasi di Saung Naga Sudirman, mohon tanggapan rekan rekan 

DAMPAK GAJI POKOK TIDAK NAIK, GAJI PURNAWIRAWAN TIDAK BISA UNTUK HIDUP LAYAK

Memantau kehidupan para Purnawirawan selama Pemerintahan Jkw yang hampir 7 tahun sebetulnya sangat memprihatinkan.  Bisa dibayangkan sewaktu pemerintahan sebelumnya tiap tahun gaji purnawirwan naik, namun era Jkw selama 7 tahun naik sekali itupun hanya 5 %.   Pemerintahan sebelumnya gaji Purnawirawan Ba dan Ta minimum sama dengan UMR DKI, dan untuk Pati sekitar 2x UMR DKI.  Namun untuk tahun 2021 gaji Purbawirawan Pati hanya 4,4 juta sedangkan UMR DKI sekitar 4,7 juta.  Bisa dibayangkan gaji Purnawirawan Pati saat ini dibawah UMR DKI, apalagi gaji Purnawirawan Ba dan Ta jauh dibawahnya.

Para Purnawirawan ini pada umumnya masih pegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dan pantang mengeluh.  Namun dengan melihat gaji nya yang jauh dibawah UMR mau tidak mau mereka merasa sudah tidak diperhatikan.   Saat ini lagi dilanda Pandemi Covid 19, para Purnawirawan terutama golongan bawah, mau cari peluang tambahan untuk bisa hidup lebih baik mengalami kesulitan.  Pada umumnya merasakan kehidupan mereka seperti tahun 90 an.   Bisa dibilang gali lobang tutup lobang.   

Masyarakat umum dalam Pandemi Covid 19, mendapatkan Bansos, namun Purnawirawan karena dinilai punya gaji tidak mendapatkan apa apa.   Apa para pejabat negara tidak mengetahui masalah ini ? Padahal tidak sedikit para Purnawirawan yang menjadi Pejabat Negara.  Menko Marvest, Mendagri termasuk Kepala Staf Presiden.   Tidak terketukkah hati beliau beliau dengan kondisi para Purnawirawan saat ini ?

Penulis yakin kalau Jkw tahu persis kondisi para Purnawirawan saat ini, pasti akan mengambil langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya.  Mungkin Jkw pun tidak sadar bahwa gaji Purnawirawan itu masih mengacu UU no 6/1966, UU sejak era Bung Karno. Dalam UU tersebut Gaji Purnawirawan adalah 75 % Gaji Pokok.   Untuk Prajurit yang masih aktif Gaji Pokok tidak naik, namun ada Remunerasi, sehingga Gaji mereka atau Penghasilan mereka justru menjadi lebih besar.

Kebutuhan hidup sehari hari setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun gaji Purnawirawan selama era Jkw jalan ditempat.  Sewaktu ada kenaikan gaji berkala sebelum era Jkw, para Purnawirawan masih bisa hidup layak, namun setelah 7 tahun tdk ada kenaikan gaji, sebetulnya para Purnawirawan pada menjerit.

Penulis hanya mengharapkan ada Pejabat  Negara yang membaca blog ini, dan terketuk hatinya untuk memperhatikan nasib Purnawirawan.  Sebetulnya sebagai Prajurit pantang mengeluh namun kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, lama lama tidak bisa menahan diri.  Janganlah ada anggapan seolah para Purnawirawan ibarat habis manis sepah dibuang.  Bagaimanapun Indonesia bisa merdeka tidak lepas Perjuangan para Veteran dan Purnawirawan.  MERDEKA (Marsda TNI Purn Tumiyo/Veteran Republik Indonesia) 

KAJIAN GAJI PURNAWIRAWAN

1. Dasar

a. Peraturan Pemerintah no 102 tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI,  Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kebijakan Pemerintah tidak menaikkan gaji pokok Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Anggota ASN.

2. Sesuai Dasar tersebut diatas, bersama ini disampaikan Pembahasan dan Saran sebagai berikut :

a. Pembahasan :

1) Dalam PP 102/2015 terutama dalam pasal 2,  disebutkan bahwa Program ASABRI meliputi THT, JKK, JKm dan PENSIUN.
2) Yang dimaksud PENSIUN  adalah Penghasilan yang diterima oleh penerima Pensiun setiap bulan berdasar peraturan perundang - undangan.
3) Sesuai Kebijakan Pemerintah sejak tahun 2015 untuk para Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai ASN tidak kenaikan Gaji Pokok.
4) Dengan tidak adanya kenaikan gaji pokok untuk para Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai ASN, Gaji Pensiunan  juga tidak ada perubahan, dampaknya Gaji Pensiunan semakin tidak bisa mencukupi untuk hidup layak, karena nilai gaji pensiunan untuk golong bawah nilainya tinggal sekitar 47% UMR DKI (Gaji Serka yang Pensiun tahun 2003 sekitar 1,7 juta sedangkan UMR DKI 2018 sekitar 3,6 juta)
5) Para Pensiunan ini Sewaktu masih aktif, Setiap bulan dipotong gaji 10% dengan harapan setelah Pensiun masih bisa hidup layak dengan gaji Pensiun yang mereka terima, saat ini Gaji mereka jauh dibawah UMR karena selama 4 tahun tdk ada kenaikan atau penyesuaian gaji.

b. Saran .   Dari pembahasan diatas disarankan sebagai berikut :

a. Perlu adanya peninjauan kembali tentang Gaji Pensiunan Anggota Prajurit TNI, Anggota POLRI maupun Pegawai ASN mengingat gaji mereka sudah tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
b. ASABRI sebagai instansi Pengelola Program Pensiun,  perlu merumuskan lagi Besaran Gaji Pensiun tidak lagi maksimum 75 % dari Gaji Pokok, justru minimum sebesar Gaji Pokok, mengingat yang Aktif mendapatkan Remunerasi.
c. Diharapkan saat Presiden menyampaikan Pidato Pertanggungan Jawab yang biasa dilaksanakan tanggal 16 Agustus, sudah ada perbaikan gaji para Pensiunan.

3. Demikian, pembahasan dan saran tentang Gaji Pensiun disampaikan untuk menjadikan periksa dan diucapkan terima kasih atas perhatiannya .

Jakarta 9 Juni 2018

KENAPA BACKLOG RUMAH MASIH TINGGI ?

Ikuti berita property akhir akhir ini sepertinya banyak langkah untuk memudahkan masyarakat  mendapatkan rumah.  Yaitu dengan bebas pajak untuk MBR yang manfaatkan rumah subsidi.  Kemudian Pola DP 0% bukan hanya rumah sibsidi namun untuk KPR lainnya.  Selain itu ada PPN DPT yang masih diterapkan oleh pemerintah. 

Berbagai cara atau pola yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi backlog rumah, faktanya saat ini masih tinggi sekitar 12,75 juta.  Padahal  Program  FLPP, pagu dari tahun ke tahun selalu meningkat bahkan dalam TA 2022 sekitar 23 T untuk 200.000 unit.  Kenapa Backlog semakin meningkat ? Dari pengamatan penulis, sepertinya ada langkah yang perlu dievaluasi.

Pola FLPP yang sudah dirintis sejak tahun 2010, diawali dengan Pagu sekitar 2,5 T sampai tahun 2022 sekitar 23 T, namun targetnya dapat dikatakan naiknya tidak seimbang dengan naiknya pagu.

Saat dimulainya Program FLPP pada tahun 2010, Backlog Rumah saat itu sekitar 7,5 juta, namun pada tahun 2022 tercatat Backlog Rumah sekitar 12,75 juta, artinya Baclog Rumah bukan menurun malah semakin bertambah.   

Sudah berkali kali penulis menyarankan Pola FLPP perlu dikaji, bahkan penulis dari pengalaman kelola Program merumahkan Prajurit menulis dengan judul Mimpi Merumahkan MBR Tanpa Subsidi Untuk PNS TNI POLRI, kemudian menulis Rumah Gratis untuk PNS, TNI dan POLRI.   Pola itu bisa terwujud apabila ASABRI dan TAPEN mau berkolaborasi dengan Pengembang dan Bank Pemberi Kredit.   Untuk PNS, TNI dan POLRI tidak memerlukan Dana dari APBN, cukup gunakan uang mereka sendiri yang di TASPEN dan ASABRI.  Sedangkan Dana APBN untuk MBR yang berasal dari luar PNS, TNI dan POLRI.   Bahkan untuk MBR yang tergabung di BPJS TK kerja juga bisa berbuat seperti Peserta TASPEN dan ASABRI.   

Penulis yakin kalau Pemerintah bisa berkaborasi dengan Bank Penyalur Kredit, Pengembang,  ASABRI, TASPEN dan BPJS TK, Backlog Rumah bisa semakin menurun.   Penulis ada pengalaman di tahun 2005 sd 2009 memegang Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP) saat itu Aset YKPP hanya sekitar Rp 1,5 T setahun bisa  mengKPR kan 13.000 Prajurit TNI POLRI.   Saat itu YKPP bisa siapkan Uang Muka sebesar Rp14 ribu/unit atau sekitar 30 % harga rumah.   Uang Muka berupa pinjaman dikembalikan saat pensiun diperhitungkan dengan santunan Pensiun.   Sebagai ilustrasi tahun 1990 Penulis ambil KPR saat itu dapat Pinjaman Rp 6,5 juta, Pensiun 2005 seharusnya dapat Santunan Pensiun Rp 17 juta, namun karena pernah dipinjami Uang Muka akhirnya tinggal terima Rp 10,5 juta.

Saat ini ada BP TAPERA, bisa berkolaborasi dengan ASABRI, TASPEN, BPJS TK dan BANK PENYALUR KREDIT, penulis yakin Backlog Rumah bisa semakin menurun.   Untuk Peserta  BP TAPERA kalau perlu tanpa pagu FLPP, hanya MBR yang belum tergabung denga BP TAPERA yang perlu Pagu FLPP.   Kalau Pola ini diberlakukan Insya Allah Backlog Rumah akan semakin Menurun dan setiap MBR bisa mempunyai Rumah yang layak ,, Aamiiin (Marsda TNI Purn H.Tumiyo/mantan Ketua YKPP/mantan Pengawas Perumnas/Tim Ahli DPP LVRI) 

DENGAN HELICOPTER VIEW, BACKLOG RUMAH CEPAT TERATASI

Mengikuti Talk Show di IVAN TV awal Juni 2022,  penulis menjadi teringat tulisan perdana di Majalah Property&Bank tahun 2011.   Saat itu dalam acara peluncuran Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LPP3I) atau The HUD Institute, Pimpinan Redaksi Majalah Property&Bak menawarkan satu halaman khusus untuk LPP3I.   Penulis tidak menyia nyiakan kesempatan langsung membuat tulisan di rubrik Public Housing yang disiapkan oleh Pimred Majalah.

Penulis saat itu belum tahu istilah Helicopter View tetapi itulah cara pandang dalam setiap pemikiran dan langkah, maklum penulis juga seorang mantan pilot. Ternyata arti Helicopter View adalah  istilah yang merepresentasikan tentang cara melihat seluruh sistem dari berbagai aspek (tidak terpaku dalam 1 aspek) sehingga dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk masalah pada sistem tersebut.

Tulisan perdana penulis di Majalah Property&Bank dengan judul Mimpi Merumahkan MBR tanpa Subsidi.   Sampai saat ini pola Pemerintah dalam merumahkan MBR masih dengan Subsidi yang dikenal dengan FLPP.  Bagi penulis FLPP inipun belum optimal dalam program Sejuta Rumah untuk atasi Backlog Rumah.   Dalam program 2022 dengan Pagu 23 T targetnya hanya 200.000 unit padahal MBR yang belum punya rumah sekitar 12,5 juta (Backlog Rumah).  Kalau pola Subsidi atau target hanya sekitar 200.000 per tahun, Backlog Rumah bukan menurun namun malah naik.

Pemikiran Mimpi Merumahkan MBR Tanpa Subsidi, masih merupakan harapan penulis.   Dari pengalaman meng KPR kan Prajurit TNI POLRI maupun para Pensiunannya dimana dengan memberikan Pinjaman Uang Muka yang besarannya sekitar 30 % harga rumah, saat itu setahun bisa sekitar 13.000 unit.   Dengan Pola pikir Helicopter View, bisa kita bayangkan apabila ANS, Para Karyawan yang tergabung BPJS TK mengikuti pola TNI POLRI, setahun dari TNI POLRI, ANS dan Karyawan, bisa merumahkan sekitar  474.500 MBR.  Pola ini tidak menggunakan anggaran dari pemerintah atau APBN tetapi menggunakan Dana ASABRI, TASPEN dan BPJS TK.   

Sebagai Ilustrasi, TNI POLRI dengan kekuatan sekitar  1 juta personil tahun 2008 bisa merumahkan 13.000 Prajurit yang tergolong MBR.  Secara perhitungan linier ANS dengan sekitar 4,5 juta personil mampu merumahkan 58.500 MBR.  Sedangkan untuk sekitar 31 juta Karyawan yang tergabung BPJS  TK akan mampu merumahkan 403.000 MBR, sehingga total sekitar 474.500 MBR bisa dirumahkan.

Pola  yang dianut ASABRI, sesuai PP 103/2015 dimana ada pasal yang menyebutkan ada Pinjaman Uang Muka tanpa bunga.  Kalau ASABRI bisa melakukan tentunya TASPEN dan BPJS TK juga bisa melakukan.   Toh itu sifatnya Pinjaman, berarti dana tersebut pasti kembali.  Pola ASABRI, TASPEN dan BPJS TK juga mempunyai pola yang hampir sama dalam menarik iurannya dengan metong gaji langsung mereka.  Oleh sebab itu hanya diperlukan kepedulian dari ketiganya.

Apabila untuk TNI POLRI, ANS dan KARYAWAN diperlakukan sama, jumlah MBR yang bisa memiliki rumah akan semakin banyak.   Selanjutnya Pagu Program FLPP hanya dipergunakan MBR diluar TNI POLRI, ASN dan KARYAWAN, apalagi pola merumahkan MBR seperti yang dilakukan ASABRI denga berikan Pinjaman Uang Muka kisaran 30 % Harga Rumah, dengan 23 T akan mampu dukung 460.000 MBR.   Total Program FLPP dan untuk TNI,POLRI, ASN dan ASN bisa menutup kebutuhan rumah sekitar 800.000 unit setahun. 

Kuncinya lagi apabila semua pengambil Kebijakan melakukan dg Pola Helicopter View, Baclog Rumah bisa teratasi ,, Insya Allah (Marsda TNI Purn Tumiyo/Mantan Ketua YKPP/Mantan Dewas Perum Perumnas/Mantan Dewan Penasehat REI/Tim Ahli DPP LVRI)

RENUNGAN WALET TUA

Untuk mengisi waktu setelah pensiun, saya banyak menulis.  Kebetulan saya membuat Blog Resmi atau Pribadi.   Kalau Kelbes Walet mau baca baca tulisan saya, bisa buka google dan tulis Blog Resmi Tumiyo, disana masih ada tulisan saya sejak 2007.   Kebanyakan tulisan saya tentang Perumahan, ada juga tentang keudaraan maupun kesejahteraan.

Begitu membaca posting Dimas Nyoman (Walet 33) menyerahkan Jabatan Ketua Keluarga Besar Walet kepada Dimas Novy (Walet 37), naluri menulis langsung muncul.   Saya sebagai Walet Tua menyadari paling sering sharing apa saja dengan tulisan, walaupun para walet banyak yang mungkin bosan.   Tapi maaf adik adik Walet yang saya sayangi, ini adalah salah satu cara saya isi kesibukan.   Kalian nanti akan merasakan kalau sudah semakin tua.   

Dalam WAG ini yang relatif sepuh adalan Walet 01 dan saya susul, Walet 01 juga rajin posting di WAG ini, saya sebagai yuniornya berusaha ngimbangi.  Apalagi Walet O1 adalah guru saya dalam terbang Dakota dan Cessna serta  kebetulan kedua pesawat tersebut menjadi kekuatan Skadron Udara 4.   Saat sebagai Komandan Skadron Udara 4, Walet 01 sangat membantu dalam menyiapkan Crew Pesawat Cessna 401/402.   Sewaktu sebagai Wadanlanud Abd Saleh, beliau memilih terbang Cessna dari pada terbang Hercules.   Itulah yang menyebabkan saya begitu dekat dengan beliau seolah satu Skadron.

Maaf mungkin karena saya suka menulis, begitu ada Ketua Keluarga Besar Walet yang baru, saya langsung buka Buku Jejak Sang Pengintai, terbitan tahun 2003. Mudah mudahan ada revisi buku yang terbaru.   Dalam buku tersebut masih memuat Komandan Skadron Udara yang ke 9, Kepala Dinas Operasi yang ke 10, Kepala Dinas Pemeliharaan yang ke 8.  Sedangkan untuk Walet baru yang ke 45, dan untuk JMU yang ke 18.

Ini hanya pemikiran, syukur sudah ada Buletin di Skadron Udara 4 untuk ikuti perkembangan yang ada.  Perkembangan IT sudah luar biasa, membuat majalah *E* pun juga bukan merupakan hal yang asing, saya yakin anak Walet ada yang mampu memulai.  Sebetulnya Sejarah Walet, di Wikipedia sudah ada revisi, dimana sampai saat ini sudah tercatat ada 20 Komandan Skadron sejak 1985, namun bisa dilengkapi nama Kadisops, Kadishar maupun Daftar Walet n JMU nya .  Kebetulan saya baru buka Sejarah Skadron Udara 4 dan ada revisi saya, dimana masih disebutkan sebelum pindah ke Abd Saleh ditempatkan di Skadron Udara 2.   Padahal Pesawat Dakota, Cessna, Dakota dan Skayvan belum pernah ditempatkan di Skadron Udara 2.   Sebelum Peresmian Monumen Cessna di Museum Dirgantara Adi Sucipto, Ada Surat Perintah dari Kasau (Walet 27) untuk menelusuri Sejarah Cessna yang di Ketuai oleh Marsdya TNI (Purn) Ian Santosa PK.  Ini revisi saya sore ini  ini https://id.m.wikipedia.org/wiki/Skadron_Udara_4#Masa_Peralihan (Marsda TNI Purn Tumiyo)