WARTA SEPTEMBER 2025

Cover Depan 

SAPAAN KAWANTIMPUS

Warta Wantimpus bulan Oktober ini merupakan Warta yang Kelima, sejak diterbitkan pada bulan Mei 2025.   Seperti biasa selalu memuat masalah warta organisasi, kesejahteraan, penghargaan dan warta terkini.   

Dalam warta organisasi yang menarik adalah tentang Reposisi LVRI, Revisi UU no 15/2012, Pelatihan JSN45 serta menyoroti mulai mengudaranya podcast.  

Selanjutnya masalah kesejahteraan adalah Ketum berbagi bahagia saat merayakan Ultah yang ke 86.  Tidak kalah pentingnya dalam bidang kesejahteraan adalah diresmikanya Gedung Kantor DPD LVRI DIY, yang disposori oleh Ketum PP Muhammadiyah.

Dalam masalah penghargaan selain adanya rencana pemberian Bintang LVRI, juga rencana  pemberian Satya Lencana LVRI untuk sekitar  46 anggota Veteran dari DPD LVRI.  

Warta terakhir tentang berita terkini, baik dari dalam dan luar negeri yang menarik adalah resufle Kabinet dan Latihan Super Garuda Shield yang diikuti 13 negara.

Semoga Warta Wantimpus selain menjadi bacaan yang mebarik, juga menjadi dokumen tertulis dari Wantimpus LVRI.

MERDEKA (Kawantimpus)

WARTA ORGANISASI

REPOSISI

Dengan adanya dukungan anggaran dari Pemerintah  yang dimulai TA 2024, walau  masih melalui Kemhan karena LVRI belum merupakan Satker, semakin gigih DPP LVRI dalam memperjuangkan Reposisi.  Langkah LVRI ini sangat wajar karena  dalam  UU No 15 tahun 2012, disebutkan pada pasal 19, bahwa  kegiatan LVRI didukung Pemerintah.  Dengan mulai adanya dukungan pemerintah berupa APBN, untuk lebih efisiensi anggaran, akan lebih tepat anggaran langsung ke LVRI tidak melalui Satker lain.   

Peserta Rapat Pleno DPP LVRI bulan September 2025

Dalam rapat pleno DPP LVRI bulan September 2025, dibahas tentang Reposisi LVRI dengan beberapa alternatif :

Pertama, LVRI diperkuat menjadi Badan/Lembaga Non Struktural (LSN), dengan perkuatan/penempatan ASN dan atau TNI/POLRI aktif untuk mengelola APBN.

Kedua, Pembentukan Kementerian sebagaimana terdahulu.

Ketiga, Memperkuat Pusat Veteran menjadi setingkat Badan/Pusat/Dirjen dengan perluasan fungsi.

Keempat, Penempatan Penasehat Khusus Presiden Bidang Veteran.

REVISI UU No 15/2012

Dalam UU No 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, disebutkan bahwa jenis Veteran Republik Indonesia terdiri dari :

1. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

3. Veteran Perdamaian Republik Indonesia.

4. Veteran Anumerta Republik Indonesia.

Saat ini kepemimpinan LVRI sudah beralih dari Veteran Pejuang Kemerdekaan  Indonesia ke Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia dan pada umumnya Veteran Pembela Seroja.   Mengingat dalam UU No 15/2012,  Veteran Pembela Seroja  dibatasi penugasan sampai dengan 17 Juli 1976, padahal faktanya penugasan di Timor Timur sampai dengan 1999, perlu adanya Revisi UU tersebut.  Dalam rangka Revisi UU No 15/2012 pihak LVRI sudah menyiapkan DIM (Daftar Isian Masalah) sebagai berikut :

Pertama, Pasal 12 mengusulkan  :

a. Fasilitas Kesehatan

b. Adanya Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan bagi Veteran Perdamaian Republik Indonesia setelah mereka Pensiun.

Kedua,  Dalam Pasal 16, mengusulkan penambahan pada ayat d melalui Pewarisan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai 1945.

Ketiga, Dalam Pasal 19 menambahkan :

a. Untuk DPP LVRI didukung oleh APBN.

b. Untuk DPD LVRI didukung oleh APBD Provinsi

c. Untuk DPC LVRI didukung oleh APBD Kabupaten.

d. Untuk DPR LVRI didukung oleh APBD Kecamatan

Keempat,  Dalam Penjelasan Pasal 4 huruf c, menambahkan yang semula Veteran Pembela Seroja sampai dengan 17 Juli 1976 menjadi sampai dengan 30 Agustus 1999. 

PELATIHAN SOSIALISATOR JSN 45

Pada bulan September 2024, tepatnya tanggal 22 sd 27 telah diadakan Pelatihan Calon Sosialisator JSN 45 di Cisarua Bogor.   Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari para anggota LVRI, para guru dan anggota PPM.

Waketum 1 DPP LVRI setelah membuka Pelatihan Calon Sosialisator JSN 45, mengalungkan Tanda Peserta kepada Perwakilan 

Penyelenggara Pelatihan Calon Sosialisatot JSN 45 oleh DPD LVRI Jawa Barat, dan dibuka oleh Waketum 1 DPP LVRI.   Sebelum sambutan Waketum 1 DPP LVRI, Ketua DPD LVRI Jabar Mayjen TNI (Purn) Dadang melaporkan jumlah peserta, para pelatih dan waktu pelaksanaan Pelatihan.   

Foto bersama setelah Acara Pembukaan

Dalam kegiatan pelatihan ini dari Wantimpus LVRI mengirimkan Waka 2 Wantimpus Marsda TNI Purn Tumiyo dan Brigjen TNI Mar Purn Ismu Mibaskum sebagai peninjau.  Dari pantauan Tim Peninjau, pelaksanaan pelatihan berjalan lancar, para peserta penuh semangat dan tidak terlihat lelah walau berjalan seminggu tanpa jedah.

Waketum 2 DPP LVRI sehari sebelum penutupan memberikan pembekalan kepada peserta

Pada hari Jumat tanggal 26 September 2025, sehari sebelum penutupan, Waketum 2 DPP LVRI memberikan pembekalan kepada para peserta pelatihan.  Pembekalan oleh Waketum 2 DPP LVRI, menambah semangat dan motivasi, untuk mengurangi kejenuhan.   Ada tradisi baru dalam pelatihan kali ini, dimana dimalam terakhir sebelum penutupan diadakan malam akrab yang sifatnya spontanitas.   Ternyata malam akrab ini membuat  para peserta  merasa bebas berekpresi, menyanyi maupun menari.  Kegiatan ini merupakan untuk pertama kali diadakan dan ternyata mendapat sambutan positif.

Kadep Pewarisan JSN 45, mewakili Ketum DPP LVRI menutup Pelatihan dan menyerahkan Sertifikat kepada Peserta

Pelatihan JSN 45 yang diselenggarakan di Cisarua oleh DPD LVRI Jabar ditutup tanggal 27 September 2025 oleh Kadep Pewarisan JSN 45 Mayjen TNI Purn Rudjiono mewakili Ketum DPP LVRI.  Semua peserta dinyatakan lulus sebagai Sosialisator JSN 45, dan terutama para guru siap untuk mensosialisasikan Jiwa Semangat dan Nilai-Nilai 45 di sekolah masing-masing.  Sebelum meninggalkan tempat latihan diadakan Foto Bersama setelah mereka menerima sertifikat sebagai Sosialisator.

Foto bersama setelah Pelatihan selesai

PODCAST

Ruang Podcat LVRI di Lantai 11

Podcast LVRI akhirnya mulai mengudara saat HARVETNAS 2025.   Sebetulnya keinginan untuk mempunyai Podcast sudah cukup lama, namun baru terwujud setelah LVRI mendapat APBN dari Pemerintah melalui Kemhan pada TA 2024.   

Pofcast LVRI mengudara perdana obrolan oleh Karo IT (kanan) dengan Veteran Perdamaian.

Sejak mengudara tepat pada HARVETNAS 2025, sudah beberapa tokoh diwawancarai, salah satunya tokoh PKRI (Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia) yaitu Bpk I Gusti Bagus Saputra.  Beliau anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini masih menjabat Ketua DPD LVRI BALI sudah berumur 95 tahun.

Bpk I Gusti Bagus Saputra dalam wawancara

Dengan mengudaranya Podcast LVRI, diharapkan LVRI semakin dikenal oleh masyarakat dan Visi dan Misi LVRI semakin membumi di seluruh wilayah Indonesia.

WARTA KESEJAHTERAAN

KETUM DPP LVRI BERBAGI KEBAHAGIAN

Tepatnya pada tanggal 13 September 2025 merupakan hari bahagia bagi Ketum DPP LVRI Bpk HBL Mantiri karena hari itu merupakan Hari Ulang Tahun yang ke 86.   Beliau dalam merayakan hari lahir mengajak berbagi bahagia dengan  para Pimpinan dan Pengurus DPP LVRI, Wantimpus LVRI, PIVERI, YGVRI, INKOVERI, YKDP, PPM serta seluruh karyawan baik DPP LVRI dan Badan Pendukung LVRI.   

Ketum DPP LVRI Bpk HBL Mantiri bersiap memotong Tumpeng Ulang Tahun.

Dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun Ketum DPP LVRI Bpk HBL Mantiri hadir juga Dirut PT Mind ID Marsda TNI Purn Maroef Sjamsoeddin dan Pendiri Orkestra Merah Putih Dr Isnaeni Achdiat.   Acara syukuran dimeriahkan dengan tampilnya para penyanyi dari Pejabat maupun para karyawan yang menyumbangkan beberapa lagu

PERESMIAN GEDUNG DPD LVRI DIY

Pada tanggal 23 September 2024. Ketum DPP LVRI Letjen TNI Purn HBL Mantiri meresmikan Gedung Purna Yudha Markas Daerah LVRI Yogyakarta.   Dalam peresmian tersebut didampingi Waketum 1, Waketum 2, Kawantimpus dan Sekjen DPP LVRI.   

Ketum DPP LVRI dan rombongan berfota bersama dengan Crew yang membawa dari Halim ke Adi Sucipto

Selain para Pimpinan DPP LVRI,  Ketum PP Muhammadiyah Bpk Haedar Nazir dan Bpk H. Yendra Fahmi selaku Pramakarsa Rehab Gedung Purna Yudha DPD LVRI Yogyakarta hadir dalam acara tersebut.

Ketum DPP LVRI menandatangani Prasasti Peresmian Gedung Kantor DPD LVRI DIY 

WARTA PENGHARGAAN

GELAR M.KOM (AI) UNTUK KAWANTIMPUS LVRI

Awal September tepatnya tanggal 3 September 2025, Kawantimpus LVRI Komjen Pol (Purn) DR, H. Ito Sumadi, Drs, S.H. M.H, MBA, M.M, mendapat gelar baru M.Kom (AI).  Beliau adalah satu-satunya Pengurus LVRI yang mempunyai M.Kom (AI).  Gelar M.Kom atau Magister Ilmu Komputer atau Magister Komputer diberikan kepada lulusan program pascasardjana (S-2) yang berfokus pada ilmu komputer atau informatik.

Ketua Wantimpus LVRI bersama istri tercinta

Gelar M.Kom (AI) yang disandang oleh Komjen Pol (Purn) DR, H. Ito Sumadi, Drs, S.H, M.H, MBA, M.M, M.Kom diperoleh dari Universitas Nusa Putra Sukabumi.

USULAN BINTANG LVRI & SATYA LENCANA

Pada 30  September 2025, diadakan rapat membahas penganugerahan Bintang LVRI dan Satya Lencana LVRI untuk sebanyak 46 anggota Veteran Republik Indonesia yang terdiri dari :

1. DPD LVRI Bali meliputi 3 orang untuk Bintang LVRI.

2. DPD LVRI Sulawesi Utara diajukan 3 orang untuk Bintang LVRI dan 6 orang untuk Satya Lencana.

3. DPD LVRI LVRI Jawa Tengah diajukan 21 orang  untuk Satya Lencana.

4. DPD LVRI Sumatra Utara, diajukan 4 orang untuk Bintang LVRI dan 8 orang untuk Satya Lencana

5. DPD LVRI Riau diajukan 1 orang untuk Bintang LVRI

6. DPP LVRI diajukan 1 orang untuk Bintang LVRI 

WARTA TERKINI

DALAM NEGERI

Dampak demo yang memanas bahkan mengarah anarkis di akhir Agustus 2025, dimana para pendemo merusak fasilitas Transportasi atau Halte Busway, bahkan  menjarah rumah para Anggota DPR RI.   Rumah para Anggota DPR RI diantaranya rumah Ahmad Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbach. 

Suasana rumah Ahmad Saroni saat dijarah

Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak lepas dari penjarahan.  Rumah Sri Mulyani berdasarkan info media sosial dijarah pada dinihari pukul 01.40.   Dalam gambar sejumlah orang menggasak barang-barang dari kediaman di daerah Bintaro.

Situasi penjarahan dirumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dampak Kerusuhan di bulan Agustus maupun masih ada demo lanjutan di bulan September,  Presiden Prabowo meresufle Kabinet diantaranya:

1. Erick Tohir Menteri  dari Jabatan Menteri BUMN

2. Sulaiman Umar dari Jabatan Wakil Menteri Kehutanan

3. Hasan Nasbi dari Jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan

4. AM Putranto dari Jabatan Kepala Kepresidenan.

Selanjutnya Presiden Prabowo melantik :

1. Djamhari Chaniago menjadi Menko Polkam

2. Erick Tohir menjadi Menpora

3. Arfiansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan

4. Rochmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan

5. Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi

5. Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

6. Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan

7. Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN

8. Ahmad Dofiri menjadi Penasehat Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian

9. Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

Pada bulan September juga, Presiden Prabowo melantik Purboyo Yudhi Sadewo menjadi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

LUAR NEGERI

Beberapa berita Luar Negeri dibulan September 2025 diantaranya :

1. Sasaran Israel di Yaman, adalah Pemimpin Houthi Abdul Malik al Houthi dan Menteri Pertahanan Mohamad al Alfifi.   Karena memimpin kelompok pakar dan Panglima Militer yang menguasai tekhnologi rudal dan sistem persenjataan Houthi.  Menurut Israel mereka dianggap aktor serangan Yaman ke Israel.

2. Pada tanggal 9 September 2025,  banyak negara mengecam serangan Israel di Doha Ibukota Qatar karena melanggar hukum internasional, namun Israel berkilah bahwa serangan itu diperlukan karena pimpinan Hamas telah mengancam akan menembakkan rudalnya ke Tel Aviv.    Angkatan bersenjata Israel (IDF) menyebut bahwa serangan tersebut berhasil menewaskan antara lain para pimpinan Hamas Khalil Al Hayya.   

3. Latihan Gabungan Lintas Negara “Super Garuda Shield”Dilaksanakan di Sumatera Selatan dari 25 Agustus s/d 4 September 2025.    Latihan tersebut diikuti oleh 6.500 personil dari 13 negara yaitu : Indonesia, AS, Australia, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Selandia Baru.  Dalam latihan tersebut juga dihadiri oleh pengamat militer – pertahanan dari 12 negara antara lain : India, Malaysia, Kamboja, Timor Leste, dan Papua Nugini.  

Menhan menyaksikan Latihan Super Garuda Shield 2025

Mengomentari latihan ini Wapang TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan bahwa latihan tersebut bukan sekedar manouver militer, tetapi juga wadah membangun kepercayaan (trust building), jembatan persahabatan dan komitmen bersama menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan. 

Menhan menyalami peserta Latihan Super Garuda Shield

Turut hadir dalam pembukaan latihan adalah Komandan Indo Pasifik AS (US Indocom) Laksamana Samuel Paparo.

4. KTT Kerjasama Shanghai (SCO) 1 September 2025- KTT tersebut diadakan di Tianjin China yang akan dihadiri anggotanya yang terdiri dari China, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirjistan, Tajikistan, Uzbekistan dan Belarus. Selain itu akan dihadiri juga oleh 16 negara baik mitra dialog maupun pengamat. 

KTT SCO Tianjin 2025

Dalam acara tersebut Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa : “KTT SCO akan memperkuat kapasitas SCO menanggapi tantangan dan ancaman kontemporer serta mengkonsolidasikan keamanan diseluruh Euroasia ; ini akan membantu membentuk tatanan dunia multipolar yang lebih adil”, - SCO awalnya forum kerjasama bidang keamanan ngera-negara Asia Selatan dan Aia Tengah. Kerjasama SCO kini meluas ke bidang ekonomi dan pembangunan. Anggota SCO menyumbang sepertiga PDB global dan 40% populasi dunia yang mencakup dua pertiga wilayah daratan Euroasia.

5. Parade Kemenangan China dalam Peringatan 80 tahun PD II- Sebelum PD II Meletus di Eropa pada 1939, China telah berperang melawan Jepang pada 1931. Dalam perang tersebut ada peristiwa yang menonjol yaitu pembantaian penduduk Kota Nanjing pada 13 Desember 51937 s/d Januari 1938 yang menewaskan 340 ribu orang.

Prabowo Hadir dalam Parade 80 Tahun Perang Dunia II di Cina

Dalam Parade Militer yang dihadiri Presiden RI Prawbowo Subianto, Vladimir Putin, Anwar Ibrahim dan Kim Young Un, Xi Xin Ping dalam pidatonya menyatakan bahwa : “saat ini umat manusia dihadapkan pada pilihan damai atau perang, dialog atau konfrontasi, menang-menangan atau kalah habis-habisan. Rakyat China berdiri teguh disisi sejarah yang benar”.Presiden Prabowo hadir memenuhi undangan Xi Xin Ping, waktusebelumnya menyatakan batal hadir karena didalam negeri terjadi demonstrasi kerusuhan dari tanggal 25 s/d 30 Agustus 2025.Xi Xin Ping menyebut, terlepas dari kesulitan yang terjadi Xi Xin Ping menyebut, terlepas dari kesulitan yang terjadi kehadiran Presiden Prabowo menunjukkan pentingnya hubungan China dan Indonesia serta persahabatan yang tulus China mendukung pemerintahan Prabowo dan mendoakan stabilitas Indonesia.Dalam pertemuan antara Xi Xin Ping dan Prabowo dibicarakan juga proyek KA cepat Jakarta Surabaya dan Great Sea Wall yang memanjang di Utara Jawa sepanjang 500 km.Dalam parade dan Defile militer dilapangan Tien An Mien China memamerkan persenjataan terbarunya antara lain ; Rudal dengan jangkauan global, laser pertahanan udara, rudal hypersonic, hingga drone laut serta rudal nuklir yang bisa diluncurkan di darat, laut dan udara dengan jangkauan 20 ribu km, yang bisa mencapai Guam dan Kepulauan Diego Garcia dilautan Hindia.Parade dan Refile dengan memamerkan persenjataan terbaru dimaksudkan juga untuk memasarkan persenjataan tersebut.

6. Presiden AS Donald Trump ingin rebut kembali Pangkalan Udara Bagram di Afghanistan. 

Pada tanggal 19 September 2025, Donald Trump mengutarakan niatnya kepada PM Inggris Keir Starmer untuk merebut kembali Pangkalan Udara tersebut dengan alasan 

a. Pangkalan Udara tersebut sangat strategis yang diperkuat dengan pertahanan bunker dan landas pacu yang Panjang. 

b. Jaraknya hanya 10 km dari ibukota Afghanistan Kabul.   

c. Tersedia rumah tahanan.  

d. Tersedia Rumah Sakit serta puluhan ribu perumahan prajurit.

e. Strategis untuk oprasi lawan teroris dari Iran, Pakistan. 

f. Bisa mengawasi bagian belakang dari Rusia dan China.

g. Jaraknya relative dekat untuk mengawasi fasilitas, nuklir China 

h. Bisa memotong Konsep Belt and Road Initiative (BRI/OBOR) China.

i. Strategis untuk menguasai logam tanah jarang (Rare Earth) Afghanistan.

KAUM MENENGAH AKAN DAPAT SUBSIDI RUMAH ?

Membaca berita di property.detik .com tanggal 15 Oktober 2025 dimana Menkeu dan Menpkp sepakat menaikan tipe rumah subsidi menjadi minimum tipe 45, penulis jadi ingat saat ajukan YR UU No 1 Tahun 2011.   Saat itu sebagai Pembina LPP3I (Lembaga Pengkajian Pembangunan Perumahan dan Perkembangan Perkotaan Indonesia) mendampingi APERSI mengajukan JR atau gugatan ke MK, karena dalam UU No 1/2011 tentang PKP menyebutkan bahwa tipe rumah yang mendapat subsidi adalah minimum tipe 36.  Padahal tipe rumah yang dibangun para pengembang saat itu pada umumnya tipe 21 dan 27.   Akhirnya gugatan dimenangkan oleh APERSI sehingga tipe rumah yang mendapat subsudi adalah dari tipe 21 sampai dengan tipe 36.

Pernyataan Menkpk Ara bahwa akan meningkatkan tipe rumah subsidi menjadi  tipe 45, pasti  akan  membuat kaget pelaku atau penggerak rumah subsidi.   Bagaimana tidak kaget, program rumah subsidi (FLPP) tahun 2025 semula dengan target 220.000 unit dinaikan menjadi 350.000 unit, dan  bulan September baru mencapai sekitar 180.000 unit, baru sekitar 50 %.  Sepertinya sampai akhir tahun 2025, kemungkinan kecil bisa terserap 100 %.

Pengamatan penulis, Kementerian PKP sekarang ini seperti  bukan bagaimana mengurangi backlog rumah, namun sekedar pencintraan seolah target subsidi rumah meningkat.   Contoh sudah dijelaskan didepan target 220.000 uni saja belum tentu terserap 100 %, malah ditingkatkan menjadi 350.000 unit.   Apalagi dengan kondisi ekonomi sulit menambah Alokasi Pagu dari  sekitar 28 T menjadi 35 T.   Kadang kenaikan target dari 220.000 menjadi 350.000 namun kenaikan pagu tidak menyesuaikan.    Pagu awal 28 T untuk 220.000 unit mestinya baik 13.000 unit perlu sekitar 15 T bukan  hanya 7 T ?

Kementerian PKP dalam memutuskan perubahan, terlihat tidak mengacu ke UU maupun Permen.   Penulis menyaksikan sendiri MenKPK Ara beberapa waktu yang lalu meresmikan Mock Up Rumah Tipe 14 dan 18 di Lobi Nobu Gedung Veteran RI, walau akhirnya dicabut, namun  sekarang membuat kebijakan tipe rumah subsidi minimum 45.  Ini merupakan kebijakan yang kontradiksi.   Walau tipe rumah  tipe 14 dan 18 sudah dicabut, namun Mock Up Rumah saat ini masih terpasang di Lobi Nobu Gedung Veteran RI di Semanggi.

Dalam menyikapi Rumah tipe 14 dan 18, penulis pernah membuat ulasan dua kali di Blog bisa dibuka pada http://tumiyohaji.blogspot.com/2025/06/perkembangan-rumah-subsidi.html dan http://tumiyohaji.blogspot.com/2025/07/rumah-tipe-14-dan-18-dibatalkan.html

Beberapa kali penulis membuat konsep untuk mengurangi Backlog rumah diantaranya membuat Rumah Gratis untuk Pegawai Pemerintah yaitu untuk PNS/ASN dan TNI POLRI.  Kenapa penulis berani membuat konsep Rumah Gratis ? Karena Pegawai Pemerintah itu setiap bulan dipotong gaji 10 % dan potongan 3,25 % untuk THTP (Tabungan Hari Tua dan Perumahan).   Disini ada unsur Perumahan, dan potongan gaji tersebut untuk ASN dikelola TASPEN dan untuk TNI POLRI dikelola ASABRI.

Bagaimana mekanismenya ? Harus ada kolaborasi antara TASPEN, ASABRI dan Pengembang dan Bank Penyalur Kredit.   Sebagai Contoh ASN yang perlu rumah, angsurannya ditanggung oleh TASPEN karena para ASN setiap bulan dipotong gaji dan yang kelola atau simpan adalah  TASPEN.   Konsep ini juga sudah penulis muat di Blog tahun 2014 dan diulang pada tahun 2024, Blog Resmi Tumiyo: Rumah Gratis Untuk PNS, Prajurit TNI, POLRI https://share.google/9ZuVDXe9CtiSlzjv6

Menanggapi rencana Menpkp untuk mensubsudi rumah tipe 45, berarti ini mensubsidi Kalangan Menengah apa ini tidak membuat resah MBR ? Apa karena Program FLPP untuk MBR tidak terserap ? Perlu diketahui tidak terserapnya FLPP bukan karena MBR tidak perlu, karena MBR betul-betul tidak mampu. Kondisi ini seperti diulas di CNN Indonesia tanggal 15 Oktober 2025, dimana saat BI checking banyak MBR yang punya hutang di Bank.  Kembali Menpkp akan memutihkan utang tersebut, namun apa Bank bersedia ?

Kebijakan Kemenpkp ini seperti tidak konsisten, meresmikan Rumah Tipe 14 dan 18 akhirnya dicabut, akan menaikan tipe rumah subsidi menjadi 45, berarti Masyarakat Menengah dapat subsidi.  Kebijakan Kemenpkp perlu mendapat tanggapan dan semestinya perlu kiat-kiat atau terobosan bagaimana program FLPP terserap atau Program 3 juta rumah terwujud. (Penulis Marsda Purn Tumiyo/Mantan Ketua YKPP/Pembina LPP3I/Pengawas Perumnas)

PERKEMBANGAN RUMAH SUBSIDI 2025

Ikuti perkembangan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo, sebagai pengamat perumahan awalnya hanya kagum dan berdoa semoga berhasil.    Pertengahan Januari 2025, penulis sudah membuat ulasan tentanh Program Tiga Juta Rumah dan penulis abadikan dalam Blog Resmi http://tumiyohaji.blogspot.com/2025/01/program-bangun-3-juta-rumah-mbr-di.html.   Disana penulis sampaikan bahwa era Jokowi selama 10 tahun hanya bisa bangun sekitar 1.200.000 unit, era Prabowo akan bangun tiga juta unit.   Ini dalam setahun apa lima tahun ? Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Perkotaan (PMK) dijelaskan untuk selama setahun, bahkan dari Penerintah Qatar dan UEA sanggup membangun 7  juta rumah.  Dari salah satu Penguasa UEA malah sanggup membangun 1 juta unit rumah.

Setelah Pemerintah Prabowo berjalan sekitar 8 bulan, sepertinya Program 3 juta rumah jalan ditempat, hal ini banyak dikeluhkan oleh para Pengembang.  Ketum REI dalam evaluasi Program 3 juta rumah menyampaikan keresahan  para pengembang bisa disimak dalam  Soal Program 3 Juta Rumah, Ketum REI: Presiden Prabowo Sudah Tidak Antusias | tempo.co https://share.google/biVNK2fUvLDNHMdwO.   Para Pengembang antusias menyambut Program 3 juta rumah, namun Pemerintah dalam hal ini Kemenpkp seperti hanya wacana.  Keluhan para Pengembang bukan tanpa alasan karena Roudmap dari Kemenpera belum ada.

Program 3 juta rumah oleh pengembang dirasakan jalan ditempat, fakta menunjukkan bahwa program FLPP 2025 target 350.000 unit, sampai Juni 2025 baru capai 117.000 unit (kumparan bisnis 27 Juni 2025).  Disaat program 3 juta rumah dirasakan jalan ditempat, saat ini dihebohkan oleh berita ukuran rumah subsidi.   Ukuran rumah subsidi dicanangkan oleh Menpkp Ara, seluas 14 m dan 18 m, bahkan unit rumah sudah dipamerkan di Lippo Mall Semanggi.   Tipe 14 dengan 1 tempat tidur sedangkan Tipe 18 dengan 2 tempat tidur satu dibawah satu diatas dengan tempat tindur bertingkat.

Penulis sebagai pengamat perumahan dan pernah menggeluti perumahan prajurit, merasa prihatin melihat perkembangan Rumah Subsidi saat ini.   Terkesan bukan membela kaum MBR namun membela kaum Pengusaha.   Tahun 2005 sd 2006, penulis mengelola YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit) dimana Prajurit bisa KPR dan dipinjami Uang Muka sekitar 33 % Harga Rumah tanpa Bunga.  Saat itu ketentuan Uang Muka minimum 10 %.   Sebagai ilustrasi Harga Rumah Subsidi saat itu 42 juta, besarnya pinjaman Uang Muka senilai 14 juta, dan pinjaman dikembalikan saat pensiun.  Pengembalian pinjaman diperhitungkan dengan Santunan Pensiun yang akan diterima dari hasil potongan gaji sebesar 3,25 % setiap bulan.  Bisa dibilang Prajurit dalam KPR tidak keluar apa-apa tinggal angsur tiap bulannya.

Penulis pernah membuat usulan bahwa para Prajurit TNI POLRI maupun PNS untuk mendapatkan Rumah Subsidi bisa secara gratis, dan itu sangat nemungkinkan. Konsep Rumah Gratis masih bisa dibuka https://tumiyohaji.blogspot.com/2016/10/rumah-gratis-untuk-pns-prajurit-tni.html?m=1.    Dari pengamatan penulis, nilai Subsidi Rumah apalagi setelah adanya FLPP, pagu dalam APBN semakin meningkat tapi target terkesan  tidak meningkat.  Pagu awal FLPP tahun 2025 sebesar 18,7 T untuk 200.000 unit, akan ditingkatkan menjadi 350.000 unit dan infonya pagu akan dinaikkan diatas 30 T.   Kalau pagu awal 18,7 T untuk 200.000 unit, besarti nilai subsidi per unit sekitar 93,5 juta atau sekitar 60% harga rumah.   Sejak adanya FLPP, penulis mengkritisi Pola ini, karena dengan pagu yang diglontorkan cukup besar, bahkan awal nilai 90 % kemudian turun 75 % dan sekarang sekitar 60 % tetapi dana tersebut kembali ke Pemerintah dengan bunga 5%.  Terkesan MBR sebagai Obyek Pengembalian Pagu Subsidi.

Saat ini kasus Program 3 juta rumah maupun Program FLPP masih belum tuntas, timbul masalah baru tentang ukuran rumah Subsidi yang diturunkan menjadi 14 m dan 18 m.  Penulis jadi ingat saat sebagai Pembina Lembaga Pengkajian Perumahan dan Permukiman serta Perkembangan Perkotaan Indonesia (LPP3PI), ikut mendukung menggugat ke MK tentang Pasal 22 ayat 3 UU No 1 tahun 2011.  Dalam gugatan tersebut untuk merevisi pasal 22 ayat 3 yang isinya Rumah Subsidi yang awalnya luas Rumah Subsidi maksimal 36 m, dan berhasil diganti minimal 36 m.   

Pemerintah dalam mengambil kebijakan terkesan tidak mengacu kepada UU yang berlaku.   Bukan membela MBR justru memihak kepada Pengusaha, semua paham siapa Pengusaha Lippo, gagal dalam mengembangkan Meikarta sekarang diberi kesempatan untuk membangun Rumah Subsidi tipe 14 dan 18.   Untuk Rumah Susun saja tidak ada ukuran 14 dan 18, ini rumah tapak malah dibuat ukuran kecil.  Sebetulnya untuk mewadahi MBR di Perkotaan, sudah waktunya berupa Rusun atau Apartemen.   Tentunya untuk Rusun atau Aparetemen untuk MBR tidak semewah Apartemen Komersial tapi Kontruksi tidak boleh beda.  Apartemen MBR tidak perlu AC, Mesin Cuci, atau peralatan mahal lainnya.   Kalau melihat rumah contoh tipe 14 dan 18 Lippo Mall Nusantara di Semanggi, smua perlengkapan bukan untuk MBR.

Luas Tanah 25 m dan Luas Bangunan 14 m

Luas Tanah 25  m, Luas Bangunan 18 m

Saran penulis menanggapi Rumah Subsidi ukuran 14 dan 18 m sebagai betikut :

1. Kementerian PKP perlu meninjau kembali Konsep tersebut.

2. Pasal 22 ayat 3  UU No 1 Tahun 2011 tentang ukuran Rumah Subsidi perlu dipertahankan.

3. Untuk menenuhi kebutuhan Rumah untuk MBR di Perkotaan mulai dibudayakan Rumah Susun.

4. Untuk membangun rumah MBR baik Rumah Tapak maupun Rumah Susun melibatkan Pengembang Menengah kebawah.

5. Pemerintah perlu mendengar suara kalangan bawah.

(Penulis Marsda TNI Purn Tumiyo/Mantan Ketua YKPP/Mantan Dewas Perum Perumnas/Wakil Dewan Pertimbangan Pusat LVRI)

BALADA MUNAS V LEMHANNAS

Dua tahun sebelum Munas V IKAL yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2025, tepatnya tanggal 23 Oktober 2023, Ka Humas IKAL membuat WAG IKAL ANALYSIS.   Member cukup banyak dan saat ini ada 117 IKAL, yang berlatar belakang berbeda beda.   Menurut penulis WAG IKAL ANALYSIS ini Luar Biasa, bahkan bisa menjadi think tank nya Lemhannas karena membernya para pakar Alumni Lemhannas. Penulis bisa mengikuti perkembangan IKAL bahkan LEMHANNAS karena sebagai member WAG IKAL ANALYSIS, termasuk perkembangan MUNAS V IKAL.

Penulis bisa masuk WAG IKAL ANALYSIS ini merasa tersanjung karena merasa bukan Pakar, bukan Ahli dan tidak empunyai titel, hanya Purnawan TNI.   Namun merasa bangga karena pada ulang tahun Pertama WAG IKAL ANALYSIS,  tepatnya pada tahun 2024 diadakan Diskusi by Daring, dan penulis sebagai host dan penanggap.  Karena gemar menulis Daring pertama dan terakhir penulis abadikan di Blog resmi sebagai berikut : Blog Resmi Tumiyo: DARING PERDANA IKAL ANALYSIS https://share.google/wPnqcjDKrptew80CV.   Penulis sangat menyayangkan dalam ulang tahun yang kedua WAG IKAL ANALYSIS bukan dimeriahkan dengan diskusi-diskusi yang menarik, namun diwarnai pertikaian tentang MUNAS V IKAL yang gagal dan penulis sebut sebagai BALADA MUNAS V IKAL.

Penulis menilai MUNAS V IKAL gagal, karena ada dua kubu yang berbeda pendapat bahkan sampai ada Surat Pengaduan ke Kemenkumham dan Surat Pengajuan kepada Ketum IKAL untuk  dilanjutkan kembali MUNAS V IKAL yang ditunda.  Surat Pengaduaan maupun Surat Pengajuan ini fakta,  dan bisa digunakan sebagai barang bukti apabila masing-masing Kubu saling klaim merasa benar.   Kedua Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Lemhannas sebagai Pembina IKAL, tentunya ini bukan hal main-main, bisa sebagai bukti hukum kalau terjadi pertikaian.

Penulis melihat satu sisi ada kubu yang melanjutkan MUNAS V IKAL bahkan mendeklarasikan  Ketum IKAL 2025-2030 terpilih yaitu Jendral TNI (Purn) Dudung Abdul Rachman.   Sah kah MUNAS V oleh kubu satunya ini ? Tentunya perlu kajian yang mendalam.   Beredar dari semua kubu untuk Cooling Down, namun tentunya Cooling Down juga ada batasnya.   Penulis hanya berdoa IKAL sebagai Ikatan Alumni Lemhannas tetap sebagai Pemersatu Bangsa seperti yang tercantum dalam Visi dan Misi IKAL ,, Aamiin (Tumiyo Alumni KSA X)