TAPERA HARUS MAMPU MENUNJUKKAN KIPRAHNYA UNTUK MEMUDAHKAN MBR UNTUK MEMILIKI RUMAH

Mengikuti perkembangan inflasi di Amerika Serikat akhir akhir ini, diramalkan oleh Direktur  Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira akan merambah ke Indonesia.  Disebutkan bahwa di AS  mencatatkan inflasi tahunan sebesar 8,5% per Maret 2022, atau lebih tinggi dari inflasi tahunan bulan sebelumnya sebesar 7,9%.  Kalau ramalan ini benar akan berdampak pada pola kredit yang terjadi di tanah air.  Bahkan diperkirakan suku bunga kredit akan naik berkisar sekitar  1-2% pada tahun 2022. Saat ini di  kisaran 7,5% bisa menjadi 9,5%," tutur Direktur Cileos Bhima Yudhistira.

Berdasarkan pengamatan di awal tahun 2022 setelah Covid 19 terlihat menurun, kegiatan bidang property mau menggeliat, namun dengan adanya issue ini,  KPR bisa lesu kembali terutama untuk MBR.  Mulai 2021 Tapera memulai kegiatan diawali untuk ASN dan tahun diharapkan tahun 2022 merambah ke TNI POLRI maupun masyarakat lainnya.   Tapera diawal 2022 sampai bulan Maret sudah menunjukkan kinerja yang menjanjikan.  Dengan adanya peningkatan inflasi yang berimbas ke Indonesia, berarti BP TAPERA harus kerja keras untuk tidak kehilangan kepercayaan.

Penulis sebagai pengamat amatiran di bidang perumahan, menilai bahwa justru di situasi seperti ini BP Tapera mempunyai peluang untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat terutama untuk MBR.   Namun semua itu tidak lepas dari terobosan yang perlu dilakukan oleh para Pejabat di BP Tapera.  Selama ini FLPP berjalan hanya mengandalkan Dana Bergulir dan APBN.  Sebelumnya para konsumen tidak ikut mengumpulkan dana atau iur ke PPDPP, namun dengan adanya Tapera, para pesertanya wajib iur sekitar 3 % dari Pesertanya.   

Pemupukan Dana dari para Peserta Tapera merupakan modal dasar bagi BP Tapera untuk menunjukkan kinerjanya.   Penulis pernah tangani KPR untuk Prajurit TNI POLRI melalui YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit.  Para Prajurit tanpa diwajibkan setor atau iur, ternyata bisa puluhan ribu prajurit bisa KPR.   YKPP hanya memberikan Pinjaman Uang Muka Tanpa Bunga, dan Pinjaman tersebut dikembalikan saat prajurit pensiun diperhitungkan dengan santunan yang diterima.

BP Tapera tentunya tidak harus persis dengan apa yang dilakukan YKPP, namun dengan numpuknya dana dari Peserta bisa dimanfaatkan untuk memudahkan MBR atau peserta untuk memiliki rumah.   Apalagi selain Dana Bergulir dari FLPP, Dana Iur dari Peserta dan masih didukung APBN, penulis yakin BP Tapera tdk khawatir dengan dampak inflasi yang akan terjadi.

Kalau di YKPP tanpa ada iur dari prajurit, hanya dengan mengelola Yayasan bisa meng KPR Prajurit, penulis optimis BP Tapera mampu membuat terobosan untuk memudahkan Pesertanya mendapatkan rumah.  Dengan catatan BP Tapera tidak orientasi bisnis semata namun utamakan sosial untuk membantu MBR.   Semoga BP Tapera menjadi idaman Pesertanya terutama Peserta dari MBR. (Marsda TNI Purn Tumiyo/Mantan Ketua YKPP/Dewas Perumnas/Tim Ahli LVRI/Penasehat Abpednas)