KENAPA BACKLOG RUMAH MASIH TINGGI ?

Ikuti berita property akhir akhir ini sepertinya banyak langkah untuk memudahkan masyarakat  mendapatkan rumah.  Yaitu dengan bebas pajak untuk MBR yang manfaatkan rumah subsidi.  Kemudian Pola DP 0% bukan hanya rumah sibsidi namun untuk KPR lainnya.  Selain itu ada PPN DPT yang masih diterapkan oleh pemerintah. 

Berbagai cara atau pola yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi backlog rumah, faktanya saat ini masih tinggi sekitar 12,75 juta.  Padahal  Program  FLPP, pagu dari tahun ke tahun selalu meningkat bahkan dalam TA 2022 sekitar 23 T untuk 200.000 unit.  Kenapa Backlog semakin meningkat ? Dari pengamatan penulis, sepertinya ada langkah yang perlu dievaluasi.

Pola FLPP yang sudah dirintis sejak tahun 2010, diawali dengan Pagu sekitar 2,5 T sampai tahun 2022 sekitar 23 T, namun targetnya dapat dikatakan naiknya tidak seimbang dengan naiknya pagu.

Saat dimulainya Program FLPP pada tahun 2010, Backlog Rumah saat itu sekitar 7,5 juta, namun pada tahun 2022 tercatat Backlog Rumah sekitar 12,75 juta, artinya Baclog Rumah bukan menurun malah semakin bertambah.   

Sudah berkali kali penulis menyarankan Pola FLPP perlu dikaji, bahkan penulis dari pengalaman kelola Program merumahkan Prajurit menulis dengan judul Mimpi Merumahkan MBR Tanpa Subsidi Untuk PNS TNI POLRI, kemudian menulis Rumah Gratis untuk PNS, TNI dan POLRI.   Pola itu bisa terwujud apabila ASABRI dan TAPEN mau berkolaborasi dengan Pengembang dan Bank Pemberi Kredit.   Untuk PNS, TNI dan POLRI tidak memerlukan Dana dari APBN, cukup gunakan uang mereka sendiri yang di TASPEN dan ASABRI.  Sedangkan Dana APBN untuk MBR yang berasal dari luar PNS, TNI dan POLRI.   Bahkan untuk MBR yang tergabung di BPJS TK kerja juga bisa berbuat seperti Peserta TASPEN dan ASABRI.   

Penulis yakin kalau Pemerintah bisa berkaborasi dengan Bank Penyalur Kredit, Pengembang,  ASABRI, TASPEN dan BPJS TK, Backlog Rumah bisa semakin menurun.   Penulis ada pengalaman di tahun 2005 sd 2009 memegang Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP) saat itu Aset YKPP hanya sekitar Rp 1,5 T setahun bisa  mengKPR kan 13.000 Prajurit TNI POLRI.   Saat itu YKPP bisa siapkan Uang Muka sebesar Rp14 ribu/unit atau sekitar 30 % harga rumah.   Uang Muka berupa pinjaman dikembalikan saat pensiun diperhitungkan dengan santunan Pensiun.   Sebagai ilustrasi tahun 1990 Penulis ambil KPR saat itu dapat Pinjaman Rp 6,5 juta, Pensiun 2005 seharusnya dapat Santunan Pensiun Rp 17 juta, namun karena pernah dipinjami Uang Muka akhirnya tinggal terima Rp 10,5 juta.

Saat ini ada BP TAPERA, bisa berkolaborasi dengan ASABRI, TASPEN, BPJS TK dan BANK PENYALUR KREDIT, penulis yakin Backlog Rumah bisa semakin menurun.   Untuk Peserta  BP TAPERA kalau perlu tanpa pagu FLPP, hanya MBR yang belum tergabung denga BP TAPERA yang perlu Pagu FLPP.   Kalau Pola ini diberlakukan Insya Allah Backlog Rumah akan semakin Menurun dan setiap MBR bisa mempunyai Rumah yang layak ,, Aamiiin (Marsda TNI Purn H.Tumiyo/mantan Ketua YKPP/mantan Pengawas Perumnas/Tim Ahli DPP LVRI)